Bupati desak presiden evaluasi keberadaan TNI non organik di Intan Jaya

Jayapura, Jubi – Bupati Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Aner Maisini mendesak Presiden, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI segera mengevaluasi keberadaan satuan TNI non organik di wilayah pemerintahannya, agar penanganan terhadap masyarakat dilakukan secara terukur dan sesuai aturan.

Desakan itu disampaikan Aner Maisini setelah penemuan jenazah seorang pemuda bernama Okto Tigau (19 tahun) di Kampung Bamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Rabu (1/7/2026).

Saat akan dievakuasi warga, terdapat sejumlah bekas lubang bagian dadanya dan beberapa di bagain tubuh lain korban.

Bupati Aner Maisini mengatakan, jenazah Okto Tigau ditemukan saat masyarakat Intan Jaya makamkan seorang gembala Gereja GKII Elianus Agimbau yang menjadi korban penembakan.

Ketika dapat informasi penemuan jenazah Okto Tigau, pihak pemerintah bersama DPR Kabupaten Intan Jaya, tim penanganan konflik sosial serta masyarakat langsung mengevakuasi jenazah korban.

“Kami makamkan gembala yang ditembak. saat yang sama kami mendapat informasi bahwa jenazah Okto ditemukan di belakang Pos [Satgas] Habema. Jadi kami langsung bergerak melakukan evakuasi lalu korban dimakamkan hari ini,” kata Bupati Intan Jaya Aner Maisini melalui panggilan teleponnya, Kamis (2/7/2026).

Bupati Aner mengaku sangat kecewa atas peristiwa yang terus menelan korban jiwa dari kalangan masyarakatnya. Katanya, semestinya aparat keamanan menjalankan amanat negara melindungi masyarakat, bukan justru menjadikan masyarakat sipil sebagai sasaran tembak atau korban.

“Kami pemerintah sangat kecewa. TNI dan Polri menjalankan amanat negara untuk melindungi masyarakat. Tetapi kenapa masyarakat justru menjadi sasaran,” ujarnya.

Ia menegaskan, apabila seseorang diduga terlibat dengan kelompok tertentu, aparat tetap harus mengedepankan proses hukum, jangan langsung dibunuh.

“Saya minta Presiden, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI mengevaluasi satuan nonorganik di Intan Jaya. Kalaupun seseorang diduga simpatisan, tetap ada proses hukum. Jangan sampai nyawa masyarakat dihilangkan begitu saja,” ucapnya.

Bupati Intan Jaya, Aner Maisini juga meminta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) tidak menjadikan kampung-kampung yang dihuni masyarakat sipil sebagai lokasi aktivitas maupun kontak bersenjata dengan aparat keamanan.

Sebab, keselamatan warga harus menjadi prioritas dan tidak boleh dikorbankan dalam konflik yang masih berlangsung di wilayah Intan Jaya.

“TPNPB tidak boleh beraktivitas di rumah-rumah masyarakat karena masyarakat sipil kerap berada di tengah situasi konflik dan berisiko menjadi korban ketika terjadi kontak tembak antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan,” katanya.

Ia menilai keberadaan kelompok bersenjata di lingkungan permukiman hanya akan meningkatkan risiko bagi masyarakat sipil. Sebab, ketika aparat keamanan melakukan pengejaran, masyarakat yang tinggal di kampung berpotensi menjadi sasaran dalam insiden baku tembak.

“Jadi, sekali lagi TPNPB tolong tinggalkan kampung-kampung yang dihuni masyarakat sipil.”

Aner Maisini juga berharap aparat keamanan tetap mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat sipil dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan.

Menurutnya, keselamatan warga harus menjadi perhatian utama bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik.

“Masyarakat sipil harus kita lindungi. Jangan jadikan kampung-kampung tempat tinggal warga sebagai lokasi perang. Mohon, Jangan sampai ada lagi masyarakat yang menjadi korban,” kata Aner Maisini.

Sementara itu, Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna mengatakan berdasarkan data yang dimiliki aparat keamanan, Okto Tigau merupakan anggota TPNPB-OPM yang menjabat sebagai Wakil Komandan Operasi Batalyon Metua Kodap VIII/Intan Jaya.

“Yang bersangkutan terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan di Intan Jaya, antara lain penembakan terhadap aparat keamanan, penembakan pekerja sipil, penyiksaan warga, serta berbagai aksi intimidasi terhadap masyarakat,” kata Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna dalam keterangan tertulis yang diterima Jubi.

Katanya, penyampaian informasi ini dimaksudkan untuk memberikan konteks mengenai situasi yang dihadapi personel di lapangan. (*)