Forum Peduli Generasi Tolikara rekomendasikan sejumlah poin setelah nobar Pesta Babi

Jayapura, Jubi – Forum Peduli Generasi Tolikara merekomendasikan beberapa poin kepada para pemangku kepentingan setelah melakukan nonton bareng atau nobar film dokumenter Pesta Babi-Kolonialisme di zaman kita, di Lapangan Terbang Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan pada 3 Juni 2026.

Forum Peduli Generasi Tolikara menyatakan berdasarkan hasil nobar dan diskusi bersama masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, dan pihak terkait lainya di Tolikara.

Forum pun menyampaikan beberapa rekomendasi, yaitu penguatan pengawasan dan penertiban tambang emas ilegal, dengan mendesak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal di Distrik Douw dan Wari.

Menindak tegas pelaku pertambangan ilegal yang merusak lingkungan hidup, mencemari sumber air, dan mengancam kehidupan masyarakat adat. Melibatkan masyarakat adat dalam sistem pengawasan sumber daya alam di wilayah adat mereka.

Perlindungan hak ulayat dan wilayah adat, yaitu mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanah, hutan, sungai, dan sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan mereka.

Mendorong pemetaan wilayah adat secara partisipatif untuk menghindari konflik lahan dan eksploitasi tanpa persetujuan masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dengan memberikan prioritas kepada masyarakat asli Papua, khususnya di Kabupaten Tolikara, dalam pengelolaan dan pemasaran hasil bumi seperti ubi, sagu, pinang, sayur-mayur, dan komoditas lokal lainnya.

Menyediakan akses permodalan, pelatihan usaha, serta pendampingan bagi petani dan pelaku usaha lokal agar mampu bersaing secara sehat di pasar.

Membentuk koperasi atau badan usaha milik masyarakat yang dikelola secara transparan dan berkelanjutan.

Perlindungan dan pengembangan pangan lokal, dengan mendorong program pemerintah yang berfokus pada pengembangan pangan lokal sebagai bagian dari ketahanan pangan daerah.

Mengurangi ketergantungan terhadap produk pangan dari luar daerah dengan memperkuat produksi dan distribusi hasil pertanian lokal.

Pelestarian lingkungan hidup, dengan menjaga kawasan hutan, daerah aliran sungai, dan sumber air dari aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

Melaksanakan rehabilitasi dan pemulihan pada wilayah yang terdampak aktivitas pertambangan maupun eksploitasi sumber daya alam lainnya. Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, yaitu memastikan masyarakat adat dilibatkan secara aktif dalam setiap kebijakan pembangunan yang berdampak pada wilayah dan kehidupan mereka.

Menjamin adanya konsultasi dan persetujuan masyarakat sebelum pelaksanaan proyek-proyek strategis di wilayah adat.

Penguatan pendidikan dan kesadaran publik, dengan mendorong penyelenggaraan forum diskusi, pemutaran film dokumenter, dan kegiatan edukasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak adat, lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Mengembangkan pendidikan berbasis budaya lokal untuk menjaga identitas dan nilai-nilai masyarakat Papua.

Transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya alam, dengan mendorong pemerintah dan perusahaan untuk membuka informasi terkait pemanfaatan sumber daya alam secara transparan.

Memastikan manfaat ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat setempat.

“Kami menolak keras rencana pembangunan pos TNI di wilayah Tolikara. Menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan Pos TNI di wilayah-wilayah yang belum memperoleh persetujuan masyarakat adat dan pemilik hak ulayat setempat,” tulis Forum Peduli Generasi Tolikara dalam pesan elektroniknya, Kamis (2/7/2026).

Forum Peduli Generasi Tolikara mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk mengedepankan pendekatan dialogis, partisipatif, dan menghormati hak-hak masyarakat adat dalam setiap rencana pembangunan yang berdampak pada ruang hidup masyarakat.

Meminta setiap kebijakan atau pembangunan fasilitas keamanan di wilayah adat terlebih dahulu melalui proses konsultasi yang terbuka, transparan, dan melibatkan masyarakat secara penuh.

Mendorong pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan masyarakat sebagai kebutuhan utama masyarakat Tolikara.

Menegaskan bahwa setiap rencana pembangunan di wilayah adat harus menghormati hak ulayat, menjaga keharmonisan sosial, serta tidak menimbulkan keresahan atau potensi konflik di tengah masyarakat.

“Kami menolak keras agen komsumsi minuman keras alkhol, narkoba, agen togel dan perjudian lainya di Kabupaten Tolikara”.

Forum juga menyatakan menolak rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pengungan, dan meminta pemerintah menghormati aspirasi masyarakat, serta mengutamakan pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, juga kesejahteraan rakyat.

Setiap kebijakan pemekaran kata Forum, harus berdasarkan persetujuan dan dukungan masyarakat secara luas. Setiap tanah milik masyarakat adat di Tolikara tidak boleh jual. Akan tetapi boleh digunakan denhan sistem kontrak dengan jakngka waktu.

Meminta Pemerintah Kabupaten Tolikara segera membagun pasar sentral di tempat yang layak dan baik bagi mama pribumi tolikara. Penerimaan CPNS harus memprioritaskan anak-anak daearah.

“Bagi parah pendatang harus punya identitas tetapi ada batas waktunya, Dinas Dukcapil harus teliti”.

Forum Peduli Generasi Tolikara berharap, melalui rekomendasi ini, seluruh pemangku kepentingan dapat bersam mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, menghormati hak masyarakat adat, melindungi lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Tolikara dan sekitarnya.

Sementara itu, Ketua DPRK Tolikara, Meinus W Yanengga mengatakan pihaknya akan menyandingkan rekomendasi Forum Peduli Generasi Tolikara itu dengan rancangan peraturan daerah atau raperda yang akan disusun nantinya, dalam bentuk peraturan bupati atau peraturan daerah. (*)