Jayapura, Jubi – Dua warga sipil di Kampung Danggoa, Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah dilaporkan terluka akibat terkena serpihan ledakan yang diduga bom, Kamis (18/6/2026).
Benda yang diduga bom itu, dijatuhkan di kawasan permukiman warga menggunakan pesawat tanpa awak (drone) oleh pihak yang disinyalir TNI non-organik.
Sumber Jubi mengatakan, korban adalah Oktopina Pogau (40 tahun) dan Aliana Hogajau (35 tahun).
Oktopina Pogau terkena serpihan saat mencuci ubi sepulang dari kebun di kali kecil pinggir jalan, dan Aliana Hogajau terkena serpihan ketika dalam perjalanan pulang dari kebun menuju rumah.
“Setelah ibu ini pulang dari kebun, dia lagi cuci ubi lalu kena bom TNI. Ibu yang kena Bom Oktopina Pogau dan Aliana Hogajau,” kata sumber Jubi melalui pesan singkatnya, Jumat (19/6/2026).
Sumber itu mengatakan, masyarakat setempat membawa korban ke rumah sakit di Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya untuk penanganan medis.
Kepala Penerangan Komando Daerah Militer atau Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Candra Kurniawan ketika dikonfirmasi mengenai mengatakan, terkait informasi tersebut, saat ini pihak TNI sedang melakukan pengecekan.
“Masih melakukan pengecekan dan pengumpulan keterangan dari beberapa pihak di lokasi tersebut. Perkembangan informasi akan kami sampaikan,” kata Candra Kurniawan kepada Jubi melalui pesan singkatnya.
Sementara itu, Grup Aksi Papua (GA-Papua) Amnesty Internasional Indonesia menyatakan mengutuk keras kejadian, yang dinilai menambah rekam jejak buruk negara melalui operasi militer di Tanah Papua.
Koordinator Grup Aksi Papua Amnesty Internasional Indonesia, Pigai Wegobi M melalui pesan tertulisnya menyerukan kepada Komnas HAM RI untuk segera menginvestigasi dugaan pengeboman, yang menyebabkan adanya warga sipil menjadi korban luka dan kritis.
Pemerintah Intan Jaya didesak segera memberikan jaminan fasilitas medis untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan, dalam upaya pemulihan luka parah yang dialami kedua korban.
GA-Papua mendesak Panglima TNI dan Kapolri segera menarik pasukan TNI/Polri yang jumlahnya dianggap berlebihan, dan menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan warga sipil akibat operasi militer selama ini.
DPR RI segera mengevaluasi total peraktik operasi militer di Tanah Papua, karena korban dari kalangan warga sipil terus berjatuhan. (*)
Discussion about this post