Jayapura, Jubi – Masyarakat adat Suku Hebeibulu dari Kampung Yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua yang mengklaim sebagai pemilik hak ulayat lahan, melakukan pemalangan di gerbang Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura yang berada di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Kamis (18/6/2026).
Pemalangan tersebut dilakukan sebagai bentuk tuntutan pembayaran ganti rugi Rp64 miliar untuk lahan seluas 6,4 hektare, yang digunakan untuk lokasi rumah sakit vertikal itu.
Ondofolo Suku Hebeibulu, David Onca Mebri, mengatakan pemalangan dilakukan karena tuntutan masyarakat adat suku Hebeibulu terkait hak atas lahan, belum mendapat respons pihak terkait.
“Ini pemalangan kedua. Yang pertama sudah kami lakukan, tetapi belum ada respons. Karena itu kami kembali melakukan pemalangan sebagai bentuk peringatan,” kata David Onca Mebri.
Menurut David Mebri, pihaknya telah menyampaikan tuntutan tersebut kepada pemerintah daerah, dan telah mengikuti dua kali proses mediasi di Polda Papua. Namun hingga kini pihaknya belum memperoleh penyelesaian.
“Kami sudah sampaikan ke gubernur dan sudah dua kali mediasi di Polda, tetapi belum ada respons yang memuaskan,” ujarnya.
Katanya, pernah dilakukan pembayaran dari pihak Uncen senilai Rp400 juta kepada orang tua dari Suku Hebeibulu pada 1993. Namun, masyarakat adat menilai nominal tersebut tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kini.
“Kami menuntut pembayaran sebesar Rp64 miliar sesuai SOP pemerintah, berdasarkan luas lahan 6,4 hektare, dengan per meternya Rp1 juta yang telah kami sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Ia mengatakan, sebagian lahan yang kini digunakan untuk pembangunan RSUP telah dikembalikan Uncen kepada masyarakat adat, sehingga menurutnya terdapat pergeseran batas penguasaan lahan.
“Bagian dusun sagu ini sudah dikembalikan kepada adat. Karena itu kami menilai lahan tersebut bukan lagi hak pihak Uncen. Jika tidak ada respons, kami akan melakukan pemalangan total,” ucapnya.
David Membri menyatakan, apabila tuntutan mereka kembali tidak ditanggapi, masyarakat adat akan kembali melakukan pemalangan. “Kalau pemberitahuan ketiga nanti kemungkinan akan ditutup total.”
Sementara itu, Manajemen Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan dan aman di tengah situasi pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat adat Suku Hebeibulu.
Melalui siaran pers yang diterima, RSUP Jayapura menyatakan tetap berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan secara optimal dengan mengutamakan keselamatan pasien, keluarga pasien, tenaga kesehatan, dan seluruh petugas rumah sakit.
Direktur Utama RSUP Jayapura, dr. Petronella Marcia Risamasu, M.Ked.Trop mengatakan sebagai rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan, fungsi pelayanan kesehatan tetap menjadi perhatian utama RSUP Jayapura.
“Seluruh langkah yang dilakukan manajemen rumah sakit diarahkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan sekaligus memastikan keamanan seluruh pihak yang berada di lingkungan rumah sakit,” kata Petronella Marcia Risamasu.
Menurutnya, pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama rumah sakit dalam kondisi apapun.
Namun, RSUP Jayapura menghormati aspirasi yang disampaikan berbagai pihak dan berharap seluruh proses dapat berlangsung melalui komunikasi yang baik serta mengedepankan semangat dialog.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” ucapnya.
Pihak RSUP Jayapura mengimbau seluruh pengguna layanan dan keluarga pasien, untuk mengikuti informasi resmi yang disampaikan melalui kanal komunikasi rumah sakit.
“Masyarakat tetap tenang dan memperoleh informasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya. (*)
Discussion about this post