Sentani, Jubi – Masyarakat Kabupaten Jayapura menaruh harapan besar terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksankan Pemkab Jayapura melalui organisasi perangkat daerah atau OPD.
Proses penentuan kegiatan yang akan dipilih untuk dilaksanakan itu bertumpu kepada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tingkat Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan di salah satu hotel di kota Sentani selama dua hari, Selasa-Rabu (18-19/3/2025).
More Read
Di Musrenbang itu dibahas 1.310 usulan yang masuk berdasarkan penyaringan melalui musrenbang di tingkat kampung dan distrik, termasuk kegiatan yang diusulkan untuk program yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus).
Penjabat Bupati Jayapura Semuel Siriwa dalam musrenbang mengingatkan agar pembahasan seluruh usulan dari tingkat bawah diputuskan dengan melihat skala prioritas dan memperhatikan ketersediaan anggaran yang akan digunakan.
Ia juga mengingatkan agar setiap OPD yang secara teknis akan melaksanakan program selalu melakukan sosialisasi dan konsolidasi di mana program dan kegiatan itu berlangsung.
“Perlu menjadi perhatian serius bahwa APBD Kabupaten Jayapura masih bersumber dari dana transfer pusat,” kata Siriwa di lokasi musrenbang pada Rabu (19/3/2025).
Ia juga mengingatkan agar program dan kegiatan yang dipilih mengutamakan skala prioritas, yaitu selain berdampak kepada masyarakat lokal juga memperoleh pendapatan dari program dan kegiatan tersebut.
Hal itu, kata Siriwa, lebih penting daripada banyak program dan kegiatan, sementara anggarannya terbatas dan tidak menghasilkan apa-apa bagi masyarakat, juga kepada pendapatan daerah.
“Pengalaman demi pengalaman sudah dilalui dan pada akhir tahun anggaran nanti harus dicegah terjadinya realisasi program di bawah 50 persen dan terjadi Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran),” kata Pj Bupati.
Lebih seribu usulan
Usulan masyarakat melalui Musrenbang kali ini sedikit lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun lalu usulan 1.161 dan setelah diverifikasi lolos 313 kegiatan.
Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura Parson Horota melaporkan Musrenbang kali ini telah membahas 1.310 usulan yang diverifikasi atau diterima sebanyak 414 usulan. Sedangkan 892 usulan ditolak dan 11 kegiatan dilanjutkan diusulkan ke Pemerintah Provinsi Papua. Selain itu juga
Di Musrenbang juga dibahas kegiatan untuk Dana Otsus 2025. RAP (Rencana Anggaran Pelaksanaan) Dana Otsus 2025 yang disepakati adalah 13 program prioritas, 36 aktivitas utama, 94 keluaran aktivitas utama, dan 66 kegiatan untuk 2026.
Selain itu, Musrenbang juga membahas hasil usulan dan reses anggota DPR Kabupaten Jayapura. DPRK mengusulkan 752 kegiatan.
“Sebanyak 52 usulan ditampung dan 702 usulan akan dibahas kemudian bersama perangkat teknis,” kata Horota.
Musrembang diikuti perwakilan masing-masing kampung sebanyak 2 orang, Pemerintahan Distrik 3 orang, serta perangkat teknis yang diwakili kepala dinas, sekretaris dinas., dan kepala bidang. Juga ikut sebagai peserta perwakilan dari Forkompimda, perwakilan NGO, pemuda, perempuan, dan tokoh masyarakat.
“Seperti biasa, pembagian dalam pembahasan di masing-masing bidang, seperti fisik-prasarana, ekonomi, dan sosial. Sementara untuk Otsus terbagi dalam beberapa tema besar pembangunan yang meliputi Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif,” katanya.
Horota berharap hasil pembahasan saat ini tidak hanya sebatas seremonial, tetapi juga didukung dengan pengawalan ketat sehingga nantinya bisa masuk ke dalam KUA/PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara), Raperda, dan ditetapkan di dalam APBD.
“Semua usulan yang terhimpun maupun yang belum terakomodir akan ditindaklanjuti kembali di dalam forum SKPD, sehingga diharapkan seluruh pemangku kepentingan bersama jajarannya dapat memerhatikannya secara serius,” ujarnya.
Kepala Distrik Nimboran Rahmad Marimbun mengatakan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta peningkatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan yang utama dari proses pembangunan.
Menurutnya, setiap usulan yang disampaikan sejak awal mempertimbangkan aspek geografis kewilayahan. Karena itu, menurutnya, apa yang diusulkan dari bawah merupakan bagian terpenting did alam program prioritas.
“Meskipun ada juga program nasional, usulan dari masyarakat di tingkat bawah tentunya dengan memerhatikan seluruh aspek dan pertimbangan,” ujarnya.
Rahmad berharap setiap usulan yang disampaikan nantinya secara kewilayahan dapat terealisasi hingga di tingkat bawah. Karena bicara kewilayahan maka sudah pasti terjadi konektivitas dari satu tempat ke tempat lain atau satu kampung ke kampung lain.
“Masih ada forum di tingkat satuan perangkat daerah sehingga nantinya diberikan pembobotan di sana,” katanya. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
