Dua ketua komisi DPRK Tolikara nyatakan akan jaring dan perjuangan aspirasi masyarakat

Sentani, Jubi – Dua ketua komisi di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Tolikara, Papua Pengunungan menyatakan siap menyerap atau menjaring aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya di lembaga dewan.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi B DPRK Tolikara, Waik Wanimbo dan Ketua Komisi C DPRK Tolikara, Otopius Yikwa usai sidang paripurna alat kelengkapan dewan atau AKD di salah satu Hotel di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (13/5/2025).

Ketua Komisi B DPRK Tolikara, Waik Wanimbo mengatakan tugas komisi yang dipimpinnya yakni membidangi ekonomi kerakyatan dan keuangan daerah. Untuk itulah pihaknya akan menyerap dan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat di Kabupaten Tolikara.

“Jalannya roda pemerintahan kedepan, kami akan mengawal kemudian kerja sama dengan bupati dan wakil bupati, sesuai yang diprogramkan. Kami adalah mintra bupati, jadi tetap kerja sama,” kata Waik Wanimbo.

Wanimbo yang merupakan alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderwasih Jayapura itu mengatakan, untuk mewujudkan kota yang religius, berbudaya, mandiri dan adil pihaknya akan mengawal setiap kebijakan bupati dan wakil bupati Tolikara.

“Kami bersyukur kepada Tuhan, sebab dipercayakan sebagai Ketua Komisi B. Jadi untuk kedepan, kami akan mengawal sesuai tugas komisi kami, yaitu ekonomi dan keuangan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRK Tolikara, Otopius Yikwa mengatakan, komisinya membidangi pembangunan. Untuk itu, bupati dan wakil bupati Tolikara diharapkan membangun relasi yang baik guna mewujudkan terciptanya Sumber Daya Manusia atau SDM berkualitas.

” Legislatif dan eksekutif, jika tidak berjalan dengan baik maka pembangunan akan menjadi lambat,” kata Otopius Yikwa.

Bupati dan Wakil Bupati Tolikara diminta membangun satu kesatuan yang utuh, untuk mewujudkan terciptanya Sumber Daya Manusia SDM unggul di Tolikara.

Menurutnya, pemimpin baru mesti membawa perubahan di suatu daerah, sehingga sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD diharapkan bergandengan tangan. (*)