Jayapura, Jubi – Mahasiswa, masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Paniai, Papua Tengah sepakat membentuk panitia khusus atau pansus untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dan masyarakat Paniai.
Dalam siaran persnya mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Paniai menyatakan pembentukan pansus itu disepakati saat mahasiswa, para tokoh masyarakat, tokoh Agama, masyarakat adat, perwakilan perempuan, pemuda, dan intelektual Kabupaten Paniai beraudiensi dengan DPRK di kantor DPRK Paniai, Senin (19/1/2026).
Pansus yang akan dibentuk DPRK Paniai itu akan bekerja menindaklanjuti aspirasi penolakan daerah otonomi baru atau DOB, kehadiran militerisme dan investasi di Paniai yang selama ini disuarakan mahasiswa dan masyarakat di sana.
“Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari aksi penyampaian aspirasi masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2026,” tulis mahasiswa Paniai dalam siaran persnya, Selasa (20/1/2026).
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Paniai menegaskan kembali tiga poin tuntutan utama mereka, yaitu menolak pembentukan daerah otonomi baru di Kabupaten Paniai. Menolak pengiriman militer serta menuntut penarikan militer organik dan non-organik dari Kabupaten Paniai. Menolak segala bentuk investasi yang telah beroperasi maupun yang akan beroperasi di Kabupaten Paniai.
Selain itu, para pihak juga menyepakati bahwa Surat Keputusan (SK) Koalisi Masyarakat Adat Anti Militerisme (KOMAM) akan diubah dan diganti dengan SK baru, termasuk perubahan nama dan susunan keanggotaan.
Nama organisasi akan diubah menjadi Solidaritas Mahasiswa se-Indonesia Asal Kabupaten Paniai, yang diwakili oleh mahasiswa/mahasiswi, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat adat, pemuda, tokoh perempuan, dan intelektual Kabupaten Paniai.
Dalam audiensi itu Ketua DPRK Paniai, Yanuarius Yumai (Fraksi PDI Perjuangan) dan Ketua Panitia Khusus, Melianus Yatipai (Partai Garuda) menyatakan komitmen serta kesiapan pihaknya untuk mengawal juga menindaklanjuti aspirasi mahasiswa bersama masyarakat Kabupaten Paniai ke kementerian terkait, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) terkait investasi. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkait pengiriman dan penarikan militer organik dan non-organik di Kabupaten Paniai.
“Mahasiswa dan seluruh elemen Masyarakat Kabupaten Paniai menegaskan akan menunggu dan mengawal realisasi janji serta kesepakatan yang telah disampaikan oleh DPR Kabupaten Paniai, serta terus melakukan koordinasi bersama seluruh elemen masyarakat.”
Mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Paniai juga menyampaikan bahwa Bupati dan DPR Kabupaten Paniai, wajib bertanggung jawab menyediakan anggaran guna menindaklanjuti seluruh aspirasi itu, agar dapat direalisasikan secara konkret. (*)
Discussion about this post