Jayapura, Jubi – Amnesty Internasional Indonesia menyatakan Panitia Khusus (Pansus) Papua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mesti mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanaan perundingan damai Papua.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menanggapi pembentukan Pansus Papua DPD RI dan rencana kunjungan kerja inisiatif politik tersebut ke Papua pada 13 September 2026.
“Pansus harus berani desak Pemerintah dan DPR RI untuk segera membuka perundingan damai atau dialog kemanusiaan untuk menyelesaikan konflik bersenjata di Papua yang telah lama dikesampingkan oleh negara,” kata Usman Hamid melalui pesan elektroniknya, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, tanpa itu maka apa yang akan dihasilkan oleh Pansus Papua DPD RI akan berujung di atas kertas. Sebab, situasi konflik Papua perlu keinginan politik yang cukup untuk menyelesaikan permasalahan di Papua, agar berbagai pelanggaran HAM tidak terus terjadi.
“Harus ada terobosan politik oleh Pansus untuk memastikan Pemerintah dan DPR RI menyelesaikan konflik Papua melalui dialog damai melibatkan semua pemangku kepentingan di Tanah Papua,” ucapnya.
Katanya, berdasarkan Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2009, menemukan bahwa sumber konflik di Papua di antaranya adalah perbedaan interpretasi mengenai sejarah integrasi sebagai bagian dari negara Indonesia.
Kekerasan yang dilakukan oleh negara, pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlangsung serta impunitas yang melindungi pelanggaran HAM serius di masa lalu. Kegagalan pembangunan serta marjinalisasi dan diskriminasi terhadap penduduk asli Papua.
Kata Usman Hamid, temuan ini yang harus menjadi landasan bagi Pansus untuk bekerja dalam mengurai benang kusut konflik berkepanjangan di Papua.
“Kunjungan pada 13 September nanti menjadi momentum yang tepat untuk memulai kerja Pansus DPD untuk menyelesaikan konflik di Papua, karena sejak awal tahun 2026 masih marak terjadi berbagai pelanggaran HAM di Tanah Papua,” ujarnya.
Katanya, beberapa kasus dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua pada 2026 ini, di antaranya kematian seorang ibu hamil di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah pada 2 Juli 2026.
Korban diduga ditembak oleh anggota TNI dan kasus penganiayaan berat yang menewaskan seorang warga di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, diduga dilakukan oleh tiga orang polisi pada 4 September 2026.
Usman Hamid mengatakan, publik menaruh harapan besar agar kerja Pansus ini tidak berhenti pada tataran retorika, melainkan mampu membuahkan hasil konkret.
Karenanya, Pansus harus memanfaatkan secara maksimal kunjungan tersebut untuk mendengarkan keluhan masyarakat sipil dari segala lapisan, terutama mengenai pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan yang kerap kali melibatkan aparat keamanan dan pemerintah.
Sebab lanjut Usman, suara masyarakat sipil di Tanah Papua adalah hal yang sangat mendasar untuk menyusun rekomendasi kuat bagi DPD RI mendesak DPR dan pemerintah mengakhiri krisis HAM dan kemanusiaan di sana.
“Kami perlu ingatkan bahwa persoalan di Papua sangat kompleks dan menuntut keberpihakan yang nyata kepada masyarakat sipil, yang kerap menjadi korban pelanggaran HAM.”
Bagi Amnesty Internasional Indonesia, akar dari rentetan kekerasan yang terus memakan korban jiwa warga sipil di Tanah Papua adalah pendekatan keamanan dan militeristik yang terus dipertahankan pemerintah. Karenanya, Pansus harus secara tegas merekomendasikan pencabutan pendekatan represif tersebut.
Pansus Papua DPD RI kata Usman, wajib menghasilkan rekomendasi yang memaksa negara untuk mengakui adanya pelanggaran HAM serius yang terjadi selama ini, termasuk praktik pembunuhan di luar hukum.
Ia mengatakan, pemerintah harus didesak untuk mengevaluasi taktik lapangan aparat penegak hukum, baik TNI dan Polri, dalam penggunaan kekuatan dan senjata api.
“Evaluasi ini wajib merujuk secara ketat pada standar internasional, khususnya Kode Etik PBB untuk Petugas Penegak Hukum dan Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api,” kata Usman Hamid.
Selain itu lanjut Usman Hamid, Pansus juga mengemban amanat memastikan terwujudnya investigasi yang segera, menyeluruh, independen, dan imparsial atas setiap tuduhan kekerasan yang melibatkan aparat keamanan di Tanah Papua, termasuk akuntabilitas secara hukum kepada pelaku.
Lebih penting lagi, krisis HAM dan kemanusiaan di Tanah Papua tidak akan tuntas tanpa pemulihan martabat bagi para korban. Pansus Papua DPD RI dinilai harus memastikan negara memberikan hak reparasi yang komprehensif dan efektif bagi para korban dan keluarganya.
Katanya, Pansus juga harus mengingatkan pemerintah bahwa setiap program pembangunan di Tanah Papua wajib menempatkan kepentingan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Pembangunan tidak akan bermakna sama sekali jika harus mengorbankan nyawa dan hak-hak dasar warga di Tanah Papua,” ucap Usman Hamid.
Menurut Usman Hamid, Pansus Papua DPD RI berencana melakukan kunjungan kerja ke Tanah Papua, di antaranya ke Kabupaten Maybrat dan Sorong Selatan di Provinsi Papua Barat Daya, Kota Timika di Papua Tengah, dan Papua Pegunungan pada 13 September mendatang.
Kunjungan Pansus Papua yang dibentuk DPD pada 22 Mei 2026 itu, untuk mendorong penyelesaian konflik keamanan dan kemanusiaan serta penyelesaian persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua. (*)
Discussion about this post