Waisai, Jubi – Masyarakat adat Raja Ampat menggelar jumpa akbar atau Heyul Pelei Koranu Fyak di Kampung Arborek, Distrik Meon Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Pertemuan akbar masyarakat adat Raja Ampat ini berlangsung pada 20-23 Agustus 2026.
Pertemuan akbar masyarakat adat Raja Ampat ini diikuti setidaknya 20 sub-suku di Raja Ampat dan perwakilan masyarakat adat dari luar negeri. Mereka datang dari Amazon, Kamerun, dan Malaysia. Jumpa akbar ini diselenggarakan oleh Forum Gelar Senat Masyarakat Adat Raja Ampat, berkolaborasi dengan Institut Yayasan Unggul Sinergi Byak Abdi atau USBA dan Greenpeace Indonesia.
Sejumlah 20 sub suku yang hadir dalam forum ini terdiri atas Sub Suku Ambel, Langanyan, Wawiyai, Kawe, Batta, Tepin, Fiawat/Feyat, Parajau, Butli, Moi Hena, Saworof, Howoloh, Kahmuna, Matlow, Matbat. Selain itu ada suku Wardo, USBA, Umkai, Betew dan Kafdarun. Sub suku Raja Ampat itu tersebar mendiami di Teluk Mayalibit, Pulau Waigeo, Pulau Salawati, Pulau Batanta dan Pulau Misool.
Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia, Kiki Taufik mengatakan jumpa akbar ini menjadi ruang berbagi pengetahuan dan berbagai pengalaman masyarakat adat Raja Ampat. Ruang ini juga sekaligus membangun dan memperkuat solidaritas masyarakat adat di Raja Ampat dalam mempertahankan wilayah adatnya.
“Sebenarnya, kami buat temu akbar ini bermula dari kampanye Save Raja Ampat tahun lalu. Salah satu dampak kampanyenya dari sisi konservasi bahwa ada empat Izin Usaha Pertambangan atau IUP dicabut. Tetapi perusahaan tambang berusaha memecah belah masyarakat adat di Raja Ampat, sehingga kami mencoba meminimalisir perpecahan di antara masyarakat adat,” kata Kiki di Arborek, Raja Ampat, pada Jumat (21/8/2026).
Kiki mengatakan Raja Ampat saat ini menghadapi ancaman pertambangan, terutama pertambangan nikel yang akan merusak tanah, laut, dan hutan mereka. Tantangan lainnya, praktik ilegal fishing berupa penangkapan ikan memakai bom ikan di wilayah Raja Ampat.
“Dalam laporan kami, Raja Ampat belum sepenuhnya aman [dari pertambangan]. Ini ancaman yang sewaktu-waktu [bisa meningkat]. Karena izin sudah ada [di tangan] mereka, [perusahaan] bisa buka kapan saja. Kalau melihat secara keseluruhan, tantangan Raja Ampat itu tambang,” ujarnya.
Kiki berharap pertemuan besar masyarakat adat Raja melahirkan komitmen dalam memproteksi dan menjaga wilayah adat Raja Ampat maupun Papua Barat Daya. Kiki mengatakan hasil komitmen masyarakat adat Raja Ampat nanti akan di bawa ke pertemuan Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD COP) di Armenia pada 2026.
“[Masalah di Raja Ampat] memang kompleks, tapi yang paling membahayakan tambang. Sambil menguatkan masyarakat adat, kami mendorong supaya di akhir mereka mengeluarkan pernyataan sikap yang memproteksi Raja Ampat dan menjaga wilayah adat,” katanya.
Direktur Institut USBA, Charles Imbir mengatakan pembangunan di Raja Ampat saat ini menggusur hutan, laut, dan tanah masyarakat Raja Ampat. Pembangunan juga memperburuk hubungan kekerabatan sosial di Raja Ampat.
“[Ada yang] mati dibunuh karena menjaga hutan Batanta. Gara-gara jaga hutan, ditikam sampai mati. Raja Ampat sudah diperjuangkan dengan cukup lama di masa lampau. [Semoga] kejadian 20 tahun lalu tidak terulang di tempat ini, dan kami berkumpul untuk menghormati orang sudah berjuang menjaga alam [Raja Ampat],” ujarnya.
Imbir mengatakan kejayaan Raja Ampat yang telah dijaga oleh leluhur kini secara perlahan rusak akibat kehadiran pertambangan, khususnya pertambangan nikel. “20 tahun lalu Raja Ampat cukup hebat, [karena] orangtua berhasil menjaga Raja Ampat [dari] pembangunan yang merusak, bahkan merusak kami punya hubungan sosial. Suku-suku ini hampir bercerai berai. Tambang [hari ini] masuk di [Pulau] Manyaifun atau [Pulau] Batang Pele, konflik sosial terjadi. Kami tidak mau suku-suku kami dibentrokan karena orang lain datang ambil barang, dan mereka tidak izin,” katanya.
Imbir mengatakan forum ini menjadi kesempatan berkumpul dan bercerita bersama-sama tentang masa depan Raja Ampat. Imbir mengatakan butuh komitmen kerja sama sesama masyarakat adat untuk menjaga Raja Ampat.
“Ini namanya gelar senat. Gelar senat duduk bersama-sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, lalu berdiskusi, ambil kesimpulan. Di Arborek ini, mudah-mudahan kesimpulan yang kami buat ini membuat Raja Ampat semakin kuat dengan ide surga terakhir di bumi. Hari ini kami memulai dengan cara kami, bagaimana sumber daya alam yang diberikan Tuhan kepada leluhur dikelola untuk kebaikan bersama,” ujarnya.
Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Barat Daya, Mesak Mambraku mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi jumpa akbar masyarakat adat Raja Ampat. Mabraku mengatakan jumpa akbar sebagai langkah maju yang dianisi generasi muda bersama masyarakat adat untuk menjaga keutuhan dan istiadat Raja Ampat.
Mambraku beberapa poin penting dapat dibahas dalam jumpa akbar, di antaranya perlindungan hak-hak adat dan perlindungan wilayah adat, pelestarian nilai-nilai kultural dan lingkungan hidup. Serta penjaringan aspirasi dalam pemanfaatan dana otonomi khusus bagi masyarakat adat di Papua Barat Daya.
“Hasil pertemuan ini bisa menjadi output dan rekomendasi untuk menjadi atensi Majelis Rakyat Papua untuk diteruskan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Jakarta. Itu harapan kami Majelis Rakyat Papua,” kata Mambraku di Arborek, pada Jumat (21/8/2026). (*)
Discussion about this post