Manokwari, Jubi-Rumah Sakit Umum Daerah RSUD di Teluk Wondama Papua Barat dijaga oleh aparat Tentara Nasional Indonesia TNI. Terdapat dua Anggota TNI dari Kodim setempat, Kodam XVIII Kasuari melakukan pengamanan atau PAM.
Hal ini ditemukan oleh pegiat Hak Asasi Manusia HAM yang juga direktur LP3BH Manokwari Yan Cristian Warinussy SH saat berada di Kabupaten Teluk Wondama.
“Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya telah menemukan fakta dan data bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Drs.A.H.Torey, Rasiei-Wasior terdapat sejumlah anggota TNI yang menjadi Petugas Keamanan,” kata Yan Warinussy Kamis (20/10)
Menurut dia, hal ini cukup menarik sekaligus agak aneh, karena RSUD tersebut sesungguhnya merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sehingga sesuai ketentuan yang berlaku seharusnya RSUD Drs.A.H.Torey di Rasiei-Wasior dapat diamankan oleh tenaga pengaman lokal seperti satpam atau polisi pamong praja (Satpol PP).
“Menurut keterangan yang saya peroleh dari seseorang mantan petugas medis di RSUD Wasior , anggota TNI yang bertugas ini belum jelas didasarkan surat permintaan dari Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Ataukah memang ada Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang mengikat.” ucapnya
Lebih lanjut, Tapi menurut mantan petugas medis tadi, Direktur RSUD Drs.A.H.Torey, Dr.Yoce yang “meminta” agar anggota TNI tersebut bertugas sebagai pengamanan pada RSUD Wasior tersebut. Rupanya hal tersebut sempat membuat resah banyak pengunjung rumah sakit yang merasa tidak nyaman.
“Menurut pandangan saya perlu adanya pemantauan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat terhadap hal ini, untuk mengetahui apakah ada mal administrasi yang terjadi dalam tindakan menghadirkan pengamanan umum dari TNI terhadap fasilitas Rumah Sakit Sipil di Kabupaten Teluk Wondama tersebut.” tuturnya
Direktur RSUD Teluk Wondama, dr. Yoce Kurniawan dikonfirmasi Jubi melalui telepon pada Kamis 20 Oktober 2022 mengatakan, permintaan anggota TNI sebagai PAM keamanan di RSUD itu karena beberapa pertimbangan.
“Beberapa waktu lalu waktu pertemuan dengan DPRD meminta bagaimana kalau yang jaga itu anggota TNI, pertimbangannya kalau polisi itu bagaimana begitu” kata Dirut RSUD
Selain itu kata dia, satpam yang dipekerjakan kurang adanya pelatihan. Bahkan satpam pun disebutnya kerap mabuk. “Sempat tahan kunci ambulans, keluarga pasien mau pukul sopir ambulance banyak hal yang evaluasi kurang bagus” ucapnya.
“Demikian juga kata Yoce, penempatan anggota Satpol PP, sering datang tanpa keterangan”katanya
Kemudian ia bersurat ke Kodim untuk meminta bantuan kemudian dijawab dengan memberikan bantuan pengamanan dari Anggota BKO Kodim. “Mereka mulai menjaga sejak Desember 2019, nah setiap bulan kami evaluasi kinerja mereka. Hasilnya sudah tidak ada lagi keluarga pasien mengeluh, petugas yang mabuk tapi ketika ada mereka (Anggota TNI), petugas yang mabuk diusir” katanya
“Jadi evaluasinya si masyarakat mana yang merasa takut, mereka merasa aman nyaman tidak ada yang ganggu” katanya
Penempatan anggota TNI di RSUD dilakukan dengan setiap pengamanan ditempatkan awalnya dua anggota TNI. Namun saat ini menjadi tiga orang anggota.(*)