Manokwari, Jubi – Puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Forum Peduli Demokrasi Kaimana, mendatangi DPRD Kaimana dan menyatakan sikap untuk menolak dimasukannya program pembangunan sauna dan jacuzzi di rumah jabatan Bupati Kaimana, Papua Barat.
Desakan rakyat ke DPRD Kaimana tersebut, menyusul program pembangunan sauna dan jacuzzi yang menghabiskan anggaran sebesar Rp. 940.120.000 tersebut, dinilai tidak pro rakyat.
“Kami menolak pembangunan sauna dan jacuzzi di rumah jabatan Bupati Kaimana, karena kami anggap program ini tidak bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Kondisi ekonomi Kaimana saat ini sedang melemah, kasus stunting yang belum ada penanganan, jumlah keluarga miskin ekstrim semakin banyak. Bukannya alokasi dana tersebut diperuntukan bagi penanganan sejumlah permasalahan yang dihadapi rakyat saat ini, malah dialokasikan untuk sauna dan jacuzzy yang hanya dinikmati oleh Bupati dan keluarganya,” tegas Buhari Weriu, salah seorang orator dalam orasinya di depan Gedung DPRD Kaimana, Selasa (3/10/2023).
Sauna tempat mandi dibangun dengan menggunakan batu bara dan jacuzzi, bak mandi besar pakai air panas. Dia mengatakan, perhatian pemerintah seharusnya lebih ditujukan untuk penanganan terhadap sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh rakyat.
“Kami minta kepada aparat Kepolisian Resor Kaimana dan Kejaksaan Negeri Kaimana, untuk segera mengungkap kasus pembangunan sauna dan jacuzzi, yang konon kabarnya telah dibangun di rumah Negara (rumah dinas),” tegasnya.
Sementara, Buhari Weriu, tiga orator lainnya dalam aksi tersebut, yakni Fadrin Reasa, Yustus Murmana dan Yohanes Dasantos pun mendesak kepada DPRD Kaimana untuk ikut bertanggungjawab, jika program pembangunan sauna dan jacuzzi ini, setelah dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi Papua Barat dan tetap masuk dalam dokumen APBD Perubahan tahun anggaran 2023.
“Perjuangan kami tidak berhenti sampai di sini, jika program sauna dan jacuzzi masuk dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2023, maka kami akan datang dengan massa yang lebih besar untuk meminta pertanggungjawaban DPRD sebagai representasi dari rakyat,” tegas Fadrin Reasa.
BERITATERKAIT
Usai menggelar orasi, akhirnya massa diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kaimana, Jaquiline Claudia, yang didampingi dua anggota DPRD Kaimana, Frans Amerbay dan Yehadi Alhamid.
Seka dar diketahui, dalam pembahasan APBD Perubahan hingga Paripurna, DPRD Kaimana belum bisa memutuskan karena jumlah anggota tidak memenuhi kuorum, hanya 11 anggota DPRD Kaimana yang hadir.
Fraksi PDI Perjuangan yang terdiri dari 6 anggota PDI Perjuangan dan 2 anggota DPRD dari Partai Nasdem, tidak sepakat dengan usulan tersebut, dan tidak menghadiri paripurna sebagai hak politik fraksi untuk menolak usulan tersebut.
Di akhir demo, para orator menekankan tanggung jawab moril para wakil rakyat, untuk ikut bertanggungjawab untuk tidak memasukan program sauna dan jacuzzi dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2023. Jika tidak, maka mereka akan datang lagi dengan massa yang lebih besar. (*)
