Manokwari, Jubi – Percepatan pembangunan bidang kesehatan di Papua melalui pembangunan rumah sakit tipe A kerjasama Badan Pengarah Papua dan investor Cina yang direncanakan dibangun di kawasan Susweni Manokwari Timur Papua Barat mendapat sorotan Fraksi Otsus DPR Papua Barat.
Ketua Fraksi Otsus DPR Provinsi Papua Barat, George Karel Dedaida, dalam keterangan media di Manokwari, Senin (23/1/2023), mengatakan bahwa melihat dari tujuan (amanat Otsus) upaya pembangunan RS tipe A cukup baik, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Papua di wilayah Papua Barat.
Namun George mendorong Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua atau BP3OKP agar tidak buru-buru menentukan program dan target capaian, khusus bidang kesehatan di Papua Barat tanpa melakukan sinkronisasi program dengan pemerintah daerah, untuk mencegah tumpang tindih program yang pada akhirnya tidak maksimal dalam pelayanan.
Hal ini ditegaskan George karena dalam catatan wakil rakyat Papua Barat masih terdapat rumah sakit pemerintah dan swasta di daerah dalam kondisi minim fasilitas kesehatan (faskes) maupun sumber daya manusia (SDM) dokter spesialis.
“Dari tujuannya itu baik, tetapi akan lebih bermanfaat jika BP3OKP menggunakan anggaran tersebut untuk melengkapi faskes dan SDM dalam rangka memenuhi kebutuhan RS pemerintah dan swasta [mitra pemerintah] yang sudah ada, dari pada membangun yang baru dan menelantarkan yang sudah ada,” kata George Dedaida, Senin (23/1/2023).
Ia mengatakan bahwa sinkronisasi program antara pemerintah daerah dengan BP3OKP sangat penting. Artinya, Pemerintah Papua Barat selama ini sudah membangun RS termasuk RSUD di tujuh kabupaten, yang seharusnya BP3OKP hadir untuk melengkapinya, sehingga bermanfaat bagi pelayanan kesehatan masyarakat.
“Semua menggunakan anggaran negara, sehingga jangan sampai pemerintah daerah sudah bangun fasilitas kemudian belum tidak berjalan maksimal karena minim fasilitas, sementara BP3OKP hadirkan lagi kegiatan fisik yang belum tentu sesuai dengan harapan masyarakat Papua Barat,” ujarnya.
Selaku aktor dibalik berdirinya BP3OKP yang semula didorong melalui aspirasi Fraksi Otsus DPR Papua Barat, George meminta pimpinan BP3OKP agar tidak serta-merta menjabarkan program kesehatan, Pendidikan, maupun pemberdayaan ekonomi di luar dari program pemerintah daerah.
“Semua harus diintegrasikan, supaya terarah dan bermanfaat bagi masyarakat. Jangan daerah buat lain, pusat buat lain, akhirnya masyarakat Papua jadi korban tumpang tindih program tersebut,” tukasnya.
Dengan begitu, kata George, diharapkan Otsus Jilid II dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bukan mengulang kesalahan yang sama pada 20 tahun periode Otsus sebelumnya.
“Kalau periode 20 tahun Otsus sebelumnya tidak direncanakan dengan baik, kami harap 20 tahun ke depan harus lebih baik melalui perencanaan yang matang, melibatkan semua pihak sehingga jelas arah percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Papua, bukan sebaliknya lebih mengutamakan kepentingan investor,” tutur George Karel Dedaida.
Kondisi RS Provinsi Papua Barat
Direktur Rumah Sakit Provinsi Papua Barat, dokter Arnold Tiniap, mengatakan bahwa RS Provinsi Papua Barat dengan keterbatasan fasilitas saat ini sedang dipersiapkan sebagai RS rujukan untuk melayani masyarakat Papua Barat yang membutuhkan tindakan tenaga dokter spesialis.
Rencana RS rujukan ini menindaklanjuti salah satu kebutuhan masyarakat Papua Barat agar tidak mengeluarkan biaya saat merujuk ke RS di luar Papua Barat seperti Jayapura Papua atau Makassar Sulawesi Selatan.
“RS Provinsi Papua Barat baru memiliki spesialis THT, jiwa, dan saraf. Tahun 2023 ini kami rencanakan untuk menambah tenaga spesialis lainnya, sehingga menjadi RS rujukan kanker, jantung, stroke, ginjal, dan hipertensi,” ujar Arnold Tiniap pada sebuah kesempatan di Manokwari belum lama ini.
Program BP3OKP
Sebelumnya, perwakilan BP30KP Papua Barat, Irene Manibui, mengungkap tentang program pembangunan RS tipe A bertaraf internasional itu akan segera dicanangkan oleh Wapres Ma’ruf Amin selaku Ketua BP3OKP.
“Groundbreaking pembangunan RS internasional akan dilakukan oleh Wapres Ma’ruf Amin, tepatnya pada 5 Februari 2023 mendatang,” kata Irene Manibui.
Irene menyebutkan bahwa RS internasional itu adalah program strategis di Provinsi Papua Barat, dimana BP3OKP sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Manokwari terkait persiapan pencanangan rumah sakit internasional yang akan dibangun di atas lahan seluas 25 hektare. (*)
