Papua No.1 News Portal | Jubi

Seorang pegawai Disdukcapil Manokwari diproses hukum Polres Kupang NTT, sejumlah ASN palang kantor

Writer: Adlu RaharusunEditor: Edho Sinaga
Palang kantor
Pintu gerbang kantor dinas catatan sipil Manokwari, Papua Barat dipalang, buntut dari pegawainya diproses hukum oleh Polres Kupang, NTT - Jubi/Adlu Raharusun.

Manokwari, Jubi – Pintu masuk kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil-Dukcapil Kabupaten Manokwari, Papua Barat dipalang sejak Kamis (30/6/2022). Akibatnya, pelayanan publik di kantor tersebut tidak berjalan seperti biasanya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, Rustam Efendi dikonfirmasi Sabtu (03/7/2022) membenarkan perihal tersebut.

“Benar pelayanan sejak Kamis tidak normal, karena ada pemalangan,” ucap Rustam Efendi, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Manokwari.

Rustam menjelaskan, pemalangan dan penutupan pelayanan umum bagi masyarakat yang dilakukan pegawai Dukcapil Manokwari, merupakan bentuk solidaritas.

“Bentuk solidaritas oleh teman-teman kami di kantor, karena salah satu teman kami diproses hukum di Polres Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT),” kata Rustam.

Menurutnya sangkaan yang dialamatkan penyidik Polres kepada pegawainya dinilai tidak berdasar.

“Ada permohonan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia – SKPWNI oleh seorang istri yang berdomisili di Manokwari, ke Kupang, NTT. Pemohon ini mengurus pindahnya dari kantor Dukcapil Kupang dengan mengisi permohonan pindah ke Kupang di atas materai. Dalam permohonan tersebut sang istri juga turut memindahkan suami dan anaknya ke Kupang,” terangnya.

Baca juga :   Kasus Narkoba Kompol CB, Kapolres Sorong Kota : Semua yang berkaitan, diperiksa

Kemudian, sambung Rustam, Petugas Dukcapil Kupang menghubungi Petugas Dukcapil Kabupaten Manokwari. Setelah mempelajari permohonan tersebut, maka pihak Dukcapil Manokwari merespons dengan melayani permintaan SKPWNI atas nama istri, suami dan anaknya ke Kupang.

“Tetapi, suami yang bersangkutan lapor ke Polres Kupang. Menurut pihak penyidik Polres Kupang bahwa Petugas Dukcapil Kupang dan Manokwari dianggap melanggar ketentuan pidana,” katanya.

Menurut Rustam hal itu membuat ASN yang bekerja Dukcapil Kabupaten Manokwari merasa terganggu dan tidak nyaman melayani permohonan masyarakat terutama permintaan pindah maupun masuk Manokwari.

Padahal menurut Rustam, regulasi di bidang Dukcapil baik Undang-undang, maupun PP (Peraturan Pemerintah) dan Permendagri menyatakan bahwa warga masyarakat yang ingin pindah dapat dilayani permohonannya tersebut tanpa harus meminta persetujuan suami ataupun istri.

Baca juga :   Warga di wilayah konflik diimbau hindari lokasi yang rawan serangan TPNPB

“Karena kami tidak boleh masuk ke ranah privasi atau urusan keluarga mereka,” ucapnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) Kombes Pol. Aryasandi menyebut, belum ada penetapan tersangka terhadap Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Manokwari.

“Masih sebatas saksi. Belum ada penetapan tersangka dari dinas,” katanya melalui aplikasi pesan instan.

Aryasandi mengatakan, polisi baru menetapkan istri pelapor ini, sebagai tersangka.

“Baru istri pelapor (MN) yang ditetapkan sebagai tersangka,” ucapnya.

Sementara, setelah dikonfirmasi untuk kedua kalinya, Kadisdukcapil Kabupaten Manokwari Rustam Efendi mengatakan, pemalangan ini akan selesai pada Senin, 4 Juli 2022, dan pelayanan publik untuk mengurus administrasi kependudukan bisa berjalan seperti biasanya. (*)

Comments Box
Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
banner 400x130

banner 400x130

banner 728x250