Jayapura, Jubi – Banyak anggota parlemen yang baru terpilih, terutama dari jalur independen, mereka telah berkampanye dengan platform untuk mengubah pemerintahan atau menjadi suara alternatif di Parlemen Nasional Kepulauan Solomon.
Faktanya sebanyak 31 anggota parlemen justru memilih Jeremiah Manele sebagai PM Solomon yang sejatinya berasal dari kubu petahana, Manaseh Sogavarre dalam melanggengkan hubungan Solomon dengan Republik Rakyat Tiongkok setelah memutuskan hubungan politik dengan Taiwan, sejak 2019.
Kepala Transparansi Kepulauan Solomon Ruth Liloqula mengatakan lemahnya undang-undang partai politik di negara tersebut telah mengacaukan pilihan pemilih sebagaimana dilansir jubi.id dari https://www.rnz.co.nz, Kamis (5/2/2024).
Hampir setengah dari anggota parlemen petahana yang ikut serta dalam pemilu nasional bulan lalu kehilangan kursi mereka. Hanya 15 dari lebih 30 kandidat yang diajukan partai dominan pada pemerintahan terakhir yang berhasil mendapatkan kursi mereka kembali.
Namun Ruth Liloqula mengatakan para politisi tersebut, yang beberapa di antaranya telah menggeser anggota parlemen dari pemerintahan saat ini. “Kini bersekutu dengan koalisi yang secara efektif akan mengembalikan pemerintahan lama ke tampuk kekuasaan,” katanya kepada Editor RNZ Pacific Koroi Hawkins seraya menambahkan bahwa mereka telah menyesatkan pemilihnya.
Dikutip dari https://www.tavulinews.com.sb, Kamis (5/2/2024) bahwa tokoh oposisi dan kandidat dari kubu perubahan, Matthew Wale telah menyoroti keinginan jelas para pemilih untuk melakukan perubahan dari pemerintahan saat ini, dengan menekankan isu-isu mendesak yang dipertaruhkan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan biaya hidup.
Peran Sogavare dibalik pemerintahan PM Jeremiah Manele
Kandidat PM Solomon yang baru, Jeremiah Manele didukung oleh Pemerintah untuk Persatuan dan Transformasi Nasional (GNUT) dengan tokoh politisi senior dan petahana Manase Sogavarre.
Sebelum pemilihan PM baru di Parlemen Solomon, GNUT sudah mengantongi dukungan dari koalisi 29 Anggota Parlemen terpilih. Koalisi ini, yang terdiri dari perwakilan Partai Rakyat Pertama, Partai Kadere, dan Partai KAMI, menyatakan bahwa mereka bertujuan untuk melayani kepentingan Kepulauan Solomon dan warganya di Parlemen ke-12.
Perjanjian koalisi yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Sementara Manasseh Sogavare, Wakil Perdana Menteri Sementara Manasseh Maelanga, Pemimpin Sayap Partai Rakyat Pertama Frederick Koloqeto dan Pemimpin Sayap Partai Kadere Jamie Vokia, menekankan prioritas melayani bangsa dan rakyatnya.
Dengan menekankan pentingnya kepentingan nasional, koalisi ini berjanji untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dan mitra asing, dengan berpedoman pada kebijakan luar negeri “Teman untuk semua, tidak ada musuh bagi siapa pun” demikian pernyataan kubu petahana yang dikutip dari https://www.tavulinews.com.sb.
Hasilnya dalam pemilihan kandidat PM baru di Parlemen Nasional ke-12, PM Jeremiah Manele memperoleh 31 suara yang mendukungnya dengan kemenangan telak dalam pemungutan suara. Kubu pilihan perubahan dari oposisi parlemen Matthew Wale memperoleh 18 suara dari 49 anggota parlemen, karena satu anggota parlemen tidak hadir dari 50 anggota Parlemen Nasional ke-12. Anggota parlemen Temotu Vatud, Provinsi Freda Tuki, tidak bisa masuk parlemen. Dia dilaporkan terdampar di daerah pemilihannya setelah pemilu karena kesulitan transportasi.
Perdana Menteri Manele menegaskan kembali komitmennya untuk melayani kepentingan rakyat dan bangsa dengan kejujuran dan dedikasi. Manele menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi dalam mengatasi tantangan yang dihadapi Kepulauan Solomon dan meraih peluang pertumbuhan.
Media https://indepthsolomons.com.sb menyebutkan bahwa Perdana Menteri Kepulauan Solomon yang baru terpilih, Jeremiah Manele, berjanji untuk mengatasi kemerosotan perekonomian negaranya saat ia mengemban tugas memimpin negara berpenduduk 700.000 jiwa selama empat tahun ke depan.
Dalam pidato kemenangannya, Manele menyoroti pembangunan kembali perekonomian sebagai prioritas yang akan dilakukan pemerintahan barunya dalam beberapa bulan mendatang.
Pemerintahan DCGA terakhir, yang dipimpin oleh Manele, meninggalkan perekonomian dalam “keadaan genting”, sehingga mendorong Gubernur Bank Sentral Dr Luke Forau baru-baru ini menyerukan reformasi mendesak oleh pemerintahan yang akan datang.
“Laporan CBSI baru-baru ini mengenai keadaan perekonomian kita mengkhawatirkan dan memerlukan pendekatan yang lebih fokus dan agresif,” kata Manele.
Ia meyakinkan publik akan komitmen pemerintahannya untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam menentukan arah pemulihan ekonomi.
“Ini bukan tugas yang mudah tetapi kami akan menjangkau semua pemangku kepentingan terkait seiring kemajuan kami menuju pemulihan,” tambah anggota parlemen Hograno-Kia-Havulei.
Berdasarkan Laporan Tahunan Bank Sentral 2023 pekan lalu, Gubernur Bank Sentral Kepulauan Solomon (CBSI), Dr Luke Forau menjelaskan bahwa keadaan perekonomian Solomon masih dalam situasi ‘genting’.
“Kami sangat membutuhkan program reformasi ekonomi besar-besaran jika perekonomian ingin sejahtera dalam jangka menengah dan panjang,” kata Forau.
Menurtnya program reformasi harus spesifik, tepat sasaran, dan terukur. “Pemerintahan yang akan datang berada dalam posisi yang lebih baik untuk memulai reformasi ini,” katanya.
Solomon, tambahnya, memiliki pertumbuhan penduduk yang pesat dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dari rata-rata laju pertumbuhan ekonomi. Hal itu sangat tidak baik dan merupakan kekhawatiran yang serius. “Kita perlu menumbuhkan perekonomian lebih cepat daripada pertumbuhan populasi,” ujarnya.
Ia mengatakan tujuan akhir dari setiap program reformasi ekonomi haruslah menumbuhkan perekonomian. “Tidak ada jalan lain, kita harus menumbuhkan perekonomian untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat,” ujarnya.(*)
Discussion about this post