More Read
Jayapura, Jubi- Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan mantan tapol/napol Papua Barat Filep Karma mengatakan hubungan antara warga sipil dari Papua Barat dengan negara-negara di Pasifik harus dibangun dan tetap terjalin dengan baik. Hal ini penting untuk menjaga kebersamaan antara kekuatan masyarakat sipil, masyarakat adat maupun pihak LSM dan gereja.
“Saya melihat hubungan antara masyarakat sangat penting, sebab kekuatan masyarakat sipil penting untuk mempengaruhi kebijakan negara terutama bagi para pemimpin politik maupun pemerintahan di Pasifik terutama negara negara Melanesia,”katanya saat dihubungi Jubi.id Rabu (28/9/2022) malam di Abepura.
Dia menambahkan walau pun pemimpin negara memiliki kebijakan yang berbeda tetapi kekuatan sipil bisa saja berpengaruh dalam membuat kebijakan. “Bukan di Pasifik saja tetapi di Indonesia kami juga harus membangun pemahaman dengan masyarakat sipil agar ada saling pengertian dan mereka juga bisa memahami masalah kita di Papua Barat,”katanya.
Dia menambahkan kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu ) Indonesia ke Fiji dan Kepulauan Solomon tidak menjadi soal karena Menlu hanya bertemu dengan para pejabat pemerintah dan bukan masyarakat sipil maupun tokoh adat. “ Apalagi jabatan pemerintahan dan politik tidak selamanya bisa bertahan dan tergantung isu-isu politik yang berkembang di sana,”kata Karma yang juga alumni FISIP Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta itu.
SIIFA dan IPFD
Sementara itu Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Retno Marsudi pada 6-7 September 2022 berkunjung ke Suva Fiji dan Honiara, Kepulauan Solomon. Selama di Honiara Menlu Retno bertemu dengan wakil Diaspora Indonesia yang tergabung dalam Solomon Islands Indonesia Friendship Association (SIIFA).
“Saya menyampaikan terima kasih atas bantuan teman-teman Diaspora Indonesia di Solomon Island, terutama dalam isu Pelindungan Warga Negara Indonesia,”katanya sebagaimana dikutip jubi.id dari laman resmi Kemlu RI
Menlu menambahkan SIIFA di Honiara ibukota Kepulauan Solomon didirikan pada 2017 dengan jumlah anggota sekitar lebih 300 WNI yang berada di Kepulauan Solomon. “Organisasi ini telah bermitra dengan baik terutama dengan KBRI Port Moresby yang meng-cover SI termasuk penanganan isu yang terkait dengan WNI,”katanya seraya menambahkan pada 2021, SIIFA telah dianugerahi Hassan Wirajuda Award berkat kontribusinya dalam pelindungan WNI,”katanya.
Menlu mengatakan selama berkunjung ke Fiji dan Kepulauan Solomon telah menyampaikan strategi Indonesia dalam membangun kemitraan dengan kawasan Pasifik secara komprehensif pada tataran bilateral, pada tataran kawasan maupun dalam forum global.
“Saat Presidensi Indonesia di G-20, Indonesia telah memberikan perhatian khusus dengan mengundang wakil-wakil dari negara kepulauan kecil,”katanya.
Lebih lanjut kata Menteri, selain itu terdapat setidaknya 10 proyek konkret yang akan menjadi deliverable konkret yang Indonesia dorong di bawah Presidensi G-20 tahun ini di sektor energi, perubahan iklim, kelautan, mitigasi bencana dan pendanaan yang terkait langsung dengan kepentingan negara kepulauan kecil.
“Pada saat keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023, saya sampaikan pula rencana Indonesia untuk lebih mendekatkan hubungan ASEAN dengan Pasific Island Forum (PIF). Tadi saya lupa menyebutkan hasil pertemuan saya dengan PIF selama di Fiji antara lain menegaskan komitmen Indonesia dan PIF untuk memperkuat kerja sama terutama isu-isu yang terkait dengan Ocean,”katanya.
Dia menambahkan Pacific Island Forum (PIF) memiliki harapan bahwa Indonesia dapat membawa isu Forum ini sampai atau terutama untuk mempersiapkan pertemuan COP 27 yang akan diselenggarakan di Mesir.
Menurut Menlu pihaknya akan menyelenggarakan Indonesia Pacific Forum for Development (IPFD) yang pertama pada 7-8 Desember 2022 mendatang.
“Inisiatif strategis ini menjadi landmark sekaligus platform Indonesia untuk pengembangan kerja sama pembangunan secara terlembaga di Kawasan Pasifik. Forum ini akan menghubungkan negara-negara di Kawasan Pasifik dengan Lembaga-lembaga terkait di Indonesia dan mitra pembangunan potensial lainnya,”katanya.
Menlu mengatakan telah memberikan undangan untuk kedua untuk menghadiri pertemuan level Menlu IPFD di Bali.(*)
