Jayapura, Jubi – Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa meminta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia untuk turun tangan menyelesaikan nasib 8.300 pekerja PT Freeport Indonesia yang dipecat karena mogok kerja. Kadepa menyatakan Lahadalia seharusnya ikut menyelesaikan masalah yang telah terkatung-katung bertahun-tahun itu.
Hal itu dinyatakan Kadepa saat dihubungi Jubi melalui panggilan telepon pada Kamis (6/10/2022). “Kami meminta agar Menteri Bahlil juga bicara juga masalah penyelesaian 8.300 pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja sepihak Freeport,” kata Kadepa.
Kadepa mengatakan Bahlil Lahadalia sebagai salah satu menteri yang berasal dari Papua hendaknya memberikan perhatian serius terhadap persoalan Papua. Salah satunya, masalah pemecatan 8.300 pekerja PT Freeport Indonesia (PTFI) yang mogok kerja.
“Saya apresiasi Pak Bahlil yang dulu selesai di salah satu universitas daerah di Papua, dan kini dipercayakan Presiden Joko Widodo memimpin kementerian yang sangat strategis. Mestinya dengan posisi strategis itu jangan hanya mencari pasar investasi [atau] keuntungan bagi pemerintah semata. Seharusnya cari solusi atas persoalan tenaga kerja, terutama ribuan karyawan Freeport dan kontraktor dan di-PHK manajemen secara sepihak,” katanya.
Kadepa mengatakan pemerintah pusat dan PTFI jangan hanya mengambil enaknya saja, atau mengambil keuntungan saja, tanpa memikirkan korban dampak kebijakan pemerintah dan perusahaan. “Nasib 8.300 pekerja Freeport [yang dipecat karena mogok kerja] itu, hingga kini belum jelas. Semestinya harus ada solusi dari Kementerian Investasi dan BKPM,” ujarnya. (*)
