Mahasiswa Papua di Amerika Serikat berdemonstrasi di depan KJRI San Francisco

Mahasiswa Papua di AS Memprotes Penetapan Gubernur Papua Sebagai Tersangka Gratifikasi
Mahasiswa Papua di Amerika Serikat melakukan demonstrasi diam di depan KJRI San Francisco, California, Amerika Serikat, pada Selasa (4/10/2022), untuk memprotes penetapan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka penerimaan gratifikasi senilai Rp1 miliar. - Dok. Arso Gombo

Jayapura, Jubi – Sejumlah mahasiswa Papua yang berkuliah di Amerika Serikat menggelar demonstrasi di depan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI San Francisco, California, Amerika Serikat, pada Selasa (4/10/2022). Mereka meminta proses hukum dugaan penerimaan gratifikasi yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi tetap menghormati hak kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang menjadi tersangka dalam kasus itu.

Aksi demonstrasi para mahasiswa asal Papua di depan KJRI San Francisco itu berlangsung selama dua jam. Para mahasiswa itu membawa poster dan membentangkannya di depan KJRI.

Mereka mendesak pemerintah mengizinkan Gubernur Papua, Lukas Enembe berobat ke luar negeri. Mereka juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun pemerintah berhenti melakukan kriminalisasi terhadap Lukas Enembe.

Para mahasiswa itu menilai langkah KPK menetapkan Enembe sebagai tersangka penerimaan gratifikasi atau suap senilai Rp1 miliar bukan langkah yang independen. Mereka mencurigai adanya intervensi pemangku kekuasaan terhadap KPK, demi mengkriminalisasi Enembe. “KPK terkesan melakukan proses penyidikan secara terburu-buru,” kata salah satu mahasiswa Papua di Amerika Serikat, Arso Gombo saat dihubungi Jubi melalui layanan pesan WhatsApp, Selasa.

Mirip dengan aspirasi mahasiswa Papua di Selandia Baru, para mahasiswa asal Papua di Amerika Serikat juga mengkritik keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD dalam proses hukum yang dijalankan KPK. “Kami cukup punya alasan untuk menganggap penetapan Gubernur Papua sebagai tersangka adalah kriminalisasi,” kata Gombo.

Para mahasiswa menuntut KPK menghentikan perkara itu. Jika perkara itu dilanjutkan, KPK harus memastikan proses penyidikan dijalankan dengan mengedepankan asas hukum, dan menghindari intervensi pemangku kekuasaan. (*)

Comments Box

Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
banner 400x130    banner 400x130
banner 400x130    banner 400x130
banner 728x250