Jayapura, Jubi – Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum, hak asasi manusia, dan keamanan DPR Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan perlu tim independen menginvestigasi kasus ricuh di Kabupaten Paniai, Papua yang menyebabkan seorang warga meninggal dunia dan dua lainnya terluka.
Ricuh disertai perusakan oleh warga di kantor Bupati Paniai terjadi pada 5 Juli 2022. Insiden itu terjadi saat rapat badan musyawarah pemilihan kepala kampung.
More Read
Kepolisian menyebut, pihak yang tidak puas melampiaskan kekesalannya dengan merusak fasilitas di kantor bupati.
Anggota polisi yang berada di lokasi mengeluarkan tembakan peringatan, untuk membubarkan massa.
Dalam insiden itu, seorang warga meninggal dunia dan beberapa lainnya terluka. Korban diduga meninggal akibat tertembak.
Namun polisi menyebut, dari hasil visum RSUD Paniai, korban meninggal dunia akibat sayatan benda tajam di bagian perut. Bukan karena tertembak seperti informasi yang beredar dan dugaan berbagai pihak.
“Perlu investigasi pihak [independen] berwenang, mengungkap dugaan penembakan yang terjadi saat unjuk rasa di kantor bupati Kabupaten Paniai, 5 Juli 2022. Pemkab Paniai, dan Kapolres Paniai sebagai penanggung jawab keamanan di sana, harus membuka diri atas kejadian yang menewaskan satu orang dan dua lainnya terluka,” kata Laurenzus Kadepa saat menghubungi Jubi melalui panggilan teleponnya, Senin (11/07/2022).
Laurenzus Kadepa yang merupakan anggota DPR Papua dari daerah pemilihan Paniai, Deiyai, Dogiyai, Mimika, Intan Jaya, dan Nabire itu mengatakan, kini para pihak di Papua berkonsentrasi terhadap penuntasan kasus Paniai berdarah 8 Desember 2014.
Kasus yang terjadi pada periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu, telah ditetapkan sebagai dugaan pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM RI.
“Kenapa ada masalah yang sama terjadi lagi di Paniai? Ini sangat keterlaluan. Saya orang daerah, saya paham betul situasi masyarakat di Paniai,” ujarnya.
Katanya, aparat terkadang selalu mengedepankan penggunaan senjata saat ada masalah, baik itu masalah berskala besar atau kecil. Kepala daerah juga dinilai terkadang malas tahu atau tidak peduli dengan kondisi atau situasi di masyarakatnya.
Di sisi lain lanjut Kadepa, masyarakat juga terkadang melampiaskan amarahnya dengan merusak fasilitas pemerintahan, atau fasilitas umum lainnya.
“Hal-hal ini tidak benar. Saran saya perlu investigasi pihak berwenang,agar semuanya terang benderang terkait kasus ini. Nyawa manusia tidak sebanding dengan uang, pangkat atau apapun. Setop bunuh rakyat sipil, seakan nyawa mereka tidak berharga,” kata Kadepa. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
