Jayapura, Jubi – Direktur Kepala Perwakilan Bank Indonesia atau KPw BI Provinsi Papua, Faturachman mengatakan, masyarakat Nabire, Provinsi Papua Tengah menyambut baik program Bulog Siaga yang digelar pihaknya.
Bulog Siaga dilakukan oleh Bank Indonesia, Bulog, Kelompok Tani (Poktan) Kaipoa, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, untuk mengendalikan inflasi di wilayah tersebut.
Menurut Faturachman, sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan di Nabire, Bulog Siaga dirangkaikan dengan Layanan Penukaran Uang pada 22-24 Agustus 2024 di Pantai MAF, Nabire.
“Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menekan tingkat inflasi di Papua Tengah sebagai tindak lanjut courtesy call bersama Pj. Gubernur Papua Tengah, Ibu Ribka Haluk pada 13 Juli 2024, terkait strategi quick wins pengendalian inflasi di Provinsi Papua Tengah,” kata Faturachman melalui siaran pers kepada Jubi di Jayapura, Papua, Selasa (27/8/2024).
Dia mengatakan, kegiatan Bulog Siaga diselenggarakan sebagai salah satu upaya memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat dengan harga terjangkau, sekaligus mendorong perluasan akseptasi pembayaran digital QRIS, berupa pemberian bonus satu minyak goreng kemasan ukuran 1 liter bagi pengunjung yang menggunakan QRIS.
Selama tiga hari penyelenggaraan kegiatan, terdapat total transaksi sejumlah 845 kg beras SPHP, 500 kg beras premium, 100 kg cabai, dan kebutuhan pokok lainnya serta mencatatkan 117 transaksi QRIS.
Dalam kegiatan ini, Bank Indonesia menggandeng Poktan Kaipoa yang beranggotakan petani cabai Orang Asli Papua (OAP), untuk mendorong peningkatan produksi cabai dan pengendalian inflasi di Kabupaten Nabire. Poktan Kaipoa didampingi dan difasilitasi oleh Bank Indonesia dalam bentuk sarana prasarana produksi, berupa irigasi teknis pertanian dan satu unit traktor untuk membantu perluasan area penanaman.
Di samping itu, BPD Papua sebagai Bank Pengelola Kas Titipan Bank Indonesia di Kabupaten Nabire, turut berpartisipasi dalam kegiatan Bulog Siaga, dengan menyediakan layanan penukaran uang bagi masyarakat.
“Layanan ini berhasil menyerap Uang Tidak Layak Edar (UTLE) sebesar Rp26.400.000 yang didominasi oleh Uang Pecahan Kecil (pecahan di bawah Rp50.000),” katanya.
Sinergi ini diharapkan agar dapat berkontribusi terhadap program pengendalian inflasi di Nabire. Dan dapat direplikasi secara lebih luas di Tanah Papua, sehingga masyarakat bisa merasakan dampak positif dari stabilitas harga dan ketersediaan pangan yang lebih terjamin. (*)
Discussion about this post