Sorong, Jubi – Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), dan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua Se-Surabaya (IPMAPA Surabaya) menyampaikan sikap tegas menolak Proyek Strategis Nasional (PSN), program transmigrasi, dan mobilisasi militer di Papua. Pernyataan ini disampaikan dalam rangka memperingati 63 tahun Deklarasi Kemerdekaan West Papua, 1 Desember 2024.
Koordinator Lapangan AMP, Yulius Magai, menyoroti kembalinya program transmigrasi reguler yang ia sebut sebagai bentuk “settler colonialism.” Program ini dinilai bertujuan menekan keberadaan Orang Asli Papua (OAP), serupa dengan praktik kolonial terhadap suku Aborigin di Australia.
“Sejak 1964, program ini telah memindahkan 78.000 kepala keluarga dari luar Papua. Setelah dihentikan pada 1998, gelombang migrasi tetap terjadi, bahkan diperparah dengan kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB),” ujarnya dalam rilis yang diterima Jubi.
Akibatnya, populasi migran kini hampir setara dengan OAP, dengan perbandingan 50:50.
Aliansi juga mengkritik PSN yang dianggap merusak lingkungan dan melanggar hak masyarakat adat. Proyek seperti Blok Warim dan Blok Wabu disebut mempercepat eksploitasi sumber daya alam, memperparah deforestasi, dan merusak tanah adat.
“PSN ini hanyalah alat eksploitasi yang merugikan masyarakat Papua,” tambah Ketua IPMAPA, Epranus Tabuni.
Aliansi ini menuntut pemerintah segera menghentikan program transmigrasi, mencabut kebijakan Otonomi Khusus, serta menghentikan pembentukan Daerah Otonomi Baru. Mereka juga meminta akses jurnalis dibuka untuk Papua, militer ditarik dari wilayah tersebut, dan kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan Tobias Silak dan Tarina Murib diselesaikan. Selain itu, mereka mendesak penghentian PSN yang merampas tanah adat di Merauke, pembebasan tahanan politik Papua, serta penutupan perusahaan tambang besar seperti PT Freeport.
Di sisi lain, aliansi menyerukan persatuan nasional antara masyarakat Papua dan seluruh rakyat Indonesia yang tertindas.
“Persatuan adalah kunci melawan kapitalisme kolonial. Kita harus bersatu, bukan terpecah belah,” tegas mereka.
Di akhir pernyataan, mereka juga meminta dukungan dunia internasional untuk memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. (*)
Discussion about this post