Jayapura, Jubi – Tentara dan polisi memakai dua sekolah dasar yang berada di Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya sebagai pos mereka. Pihak TNI/Polri diminta untuk memindahkan pos mereka dari sekolah.
TNI dan Polri mendirikan sejumlah pos pasca insiden penyerangan Pos Koramil Kisor di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, pada 2 September 2021. Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Ordo Santo Augustinus atau SKPKC OSA mencatat setidaknya terdapat sembilan pos TNI dan 2 pos Brimob yang tersebar di Distrik Aifat, Distrik Aifat Selatan, Distrik Aifat Timur Tengah, dan Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat.
Di antara 11 pos keamanan itu, terdapat dua pos yang menempati gedung sekolah. Warga Kampung Sabah, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Karel Sakof mengatakan kedua sekolah itu adalah SD YPPK Ayata di Kampung Ayata dan SD YPPK Faan Kahrio di Kampung Faan Kahrio, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat. Sakof mengatakan dua sekolah dasar ini dipakai sebagai pos TNI/Polri sejak 2022 lalu.
“TNI pakai SD YPPK Faan Kahrio. Brimob pakai SD YPPK Ayata,” kata Sakof kepada Jubi, pada Senin (25/11/2024).
Kepala SD YPPK Faan Kahrio, Maxi Faan mengatakan TNI menjadikan sekolahnya sebagai pos aparat keamanan. Faan mengaku mendapati sekolahnya sudah ditempati TNI ketika ia pulang dari pengungsian dari Sorong pada 2023.
“Memang betul anggota [TNI] mereka dorang tinggal di kami punya sekolah sampai sekarang. Tidak tahu persis anggota [TNI] masuk tanggal berapa,” kata Faan kepada Jubi, pada Senin.
Faan mengatakan saat ini 43 siswa SD YPPK Faan Kahrio harus menumpang sekolah di SD Inpres Persiapan Tashimara. Faan mengatakan anak-anak bersekolah di SD Inpres Persiapan Tashimara sejak Juli 2023.
“Dari Juli 2023 kami bergabung di sekolah tetangga, di SD Inpres Tashimara. [Murid kami] bergabung [di sana] karena anggota [TNI] ada di sekolah. Istilahnya kami pergi menitip guru maupun siswa di sekolah itu. Kami sekolah sama-sama sementara saja, karena situasi yang ada,” ujarnya.
Faan mengatakan Pemerintah Kabupaten Maybrat memang telah membangun gedung baru untuk mereka. Namun, gedung baru itu hanya memiliki dua ruangan.
“Tahun 2024 pemerintah sudah mulai bangun satu ruang kelas dan satu ruang guru di samping gereja,” katanya.
Meskipun demikian, Faan mengatakan murid-muridnya akan kembali bersekolah di Kampung Faan Kahrio pada Januari 2025. Faan mengatakan keputusan itu telah dirapatkan bersama Dewan Guru.
“Kami ambil keputusan dalam rapat Dewan Guru. Kami tidak mau lagi jalan kaki. Karena sudah ada gedung baru, Januari kami sudah mulai kembali sekolah di gedung yang baru. Mau tidak mau kami sudah tidak bisa lagi karena satu tahun pelajaran full kami jalan kaki terus ke SD Inpres Tashimara,” ujarnya.
Karena gedung baru itu hanya memiliki dua ruangan, nantinya tempat kegiatan belajar mengajar para murid SD YPPK Faan Kahrio akan dilakukan di beberapa lokasi. “[Gedung baru] kami harus sekat [untuk] bagi kelas. [Siswa] kelas 3 sampai kelas 6 sekolah di ruangan [gedung] baru. [Siswa] kelas 1 dan kelas 2 ada [belajar di rumah] seorang guru, yang penting anak-anak bisa belajar,” ujar Faan.
Maxi Faan mengatakan sebenarnya masyarakat telah menyediakan lahan untuk pembangunan pos TNI. Faan mengatakan Pemerintah Kabupaten Maybrat juga sudah berjanji akan membangun gedung untuk pos TNI.
Namun, hingga kini Pemerintah Kabupaten Maybrat belum membangun pos TNI yang dijanjikan. “[Saat] rapat pertemuan dengan tim pemulangan [pengungsi] dari pemerintah, kami sudah bicara berkali-kali. Mereka [pemerintah] suruh kami siapkan tempat untuk mereka bangun untuk [pos TNI]. Kami sudah sama-sama pergi ukur [lahan], mereka bicara bangun-bangun itu sudah dari 2023. Sampai tahun yang ada ini sudah [mau] habis, [mereka tidak bangun-bangun]. Jadi itu sekarang kembali kepada pemerintah [mau bangun/tidak],” katanya.
Harus segera dipindahkan
Komisioner Komnas HAM RI yang juga Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM Komnas HAM RI, Anis Hidayah mengatakan pemantauan Komnas HAM pada Oktober 2024 menemukan SD YPPK Ayata masih digunakan sebagai pos oleh Brimob. Anis mengatakan proses belajar mengajar para siswa SD YPPK Ayata dipindahkan ke rumah kepala sekolah dan gereja.
“SD YPPK Ayata itu masih digunakan [Brimob],” kata Anis kepada Jubi, pada Jumat (22/11/2024).
Anis mengatakan warga sudah menyiapkan gedung untuk digunakan sebagai pos aparat keamanan. Anis berharap pihak Brimob bisa segera pindah ke gedung itu, agar para siswa SD YPPK Ayata dapat belajar di sekolah mereka.
Menurut Anis, dalam situasi darurat penanganan konflik, bisa dipahami jika aparat keamanan menggunakannya fasilitas umum sebagai pos keamanan. Namun, Anis mengatakan penggunaan fasilitas publik sebagai pos TNI/Polri seharusnya hanya berlangsung sementara.
“Dalam situasi konflik, bisa menggunakan fasilitas umum untuk [pos aparat keamanan], tapi sementara/temporary. Mesti ada waktunya kapan [fasilitas publik] dikembalikan sebagai fungsi pelayanan publik seperti sekolah, kesehatan, kantor desa, kecamatan. Itu yang mesti menjadi pemahaman bersama,” ujarnya.
Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan pemakaian fasilitas gedung sekolah sebagai pos aparat keamanan tidak dapat dibenarkan. Ramandey mengatakan penggunaan gedung sekolah sebagai pos TNI/Polri akan mengganggu proses belajar mengajar.
“Sekolah kalau ditempati oleh TNI/Polri, mengganggu proses belajar mengajar atau tidak? Sepanjang dia mengganggu, ya tentu itu salah,” katanya.
Jubi lalu menghubungi Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam XVIII/Kasuari, Kolonel Inf Syawaludin Abuhasan soal pemakaian SD YPPK Faan Kahrio sebagai pos TNI. Syawaludin menyatakan belum bisa memberikan tanggapan, karena dia harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu.
“Nanti [kalau saya] sudah dapat Informasi yang akurat, segera saya sampaikan. Saya cek dulu yah,” kata Syawaludin kepada Jubi melalui layanan pesan WhatsApp pada Senin.
Jubi juga sudah menghubungi Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongky Isgunawan terkait pemakaian SD YPPK Ayata sebagai pos Brimob. Namun, hingga berita ini diturunkan upaya konfirmasi Jubi belum direspon.(*)
Discussion about this post