Jayapura, Jubi – United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP menyatakan bantahan bahwa tidak pernah mengeluarkan surat instruksi langsung kepada publik dan atau kepada organisasi atau lembaga tertentu maupun personal.
Hal itu disampaikan Sekretaris ULMWP, Markus Haluk, di Kota Jayapura, pada Minggu (24/9/2023), menanggapi surat instruksi langsung yang beredar yang mengatasnamakan ULMWP tertanggal 21 September 2023.
“Ada yang [hendak] memanipulasi [dan memecah belah ULMWP],” kata Haluk kepada Jubi dalam keterangan tertulis yang diterima Jubi, pada Minggu malam.
Beredar surat instruksi langsung berisi beberapa poin di antaranya militer perjuangan bangsa West Papua adalah West Papua Army, OPM TPNPB yang dipimpin Jeffrey Pagawak Bomanak adalah ilegal, perintah eksekusi terhadap siapapun yang menentang keputusan Dewan Pengurus ULMWP. Surat instruksi itu juga menyatakan TPNPB OPM tidak memiliki kuasa atas ULMWP serta tindakan OPM ULMWP yang terpusat dibawah Jeffrey Pagawak Bomanak harus dihentikan dan dilawan oleh kekuatan West Papua Army.
Haluk mengatakan surat instruksi langsung yang beredar itu bertujuan memprovokasi dan membangun perpecahan antara pimpinan eksekutif ULMWP dengan internal organisasi perjuangan bangsa Papua.
Haluk mengatakan ULMWP mengutuk keras individu ataupun kelompok yang mengeluarkan instruksi langsung yang mengatasnamakan Pimpinan Eksekutif ULMWP.
Haluk mengatakan ULMWP mengimbau kepada rakyat Papua, para pimpinan organisasi silip politik, pertahanan, dan diplomat bangsa Papua untuk saling menjaga, mempercayai, dan meningkatkan kerjasama. Haluk mengatakan kekuatan sama penting guna menghadapi fakta ancaman genosida, ekosida, dan etnosida yang dilakukan Pemerintah Indonesia selama 60 tahun pendudukan terhadap rakyat Papua.
“[Dan] tetap bersekutu mensukseskan Visi, Misi, Tujuan, dan hasil KTT II ULMWP pada 22 Agustus hingga 3 September 2023 di Port Vila, Vanuatu,” ujar Haluk. (*)
