Jubi PapuaJubi PapuaJubi Papua
  • Home
  • Tanah Papua
    • Mamta
    • Saireri
    • Anim Ha
    • Bomberai
    • Domberai
    • La Pago
    • Mee Pago
  • Indepth Sories
  • Lego
  • Pasifik
  • Nasional
  • Dunia
  • Kerjasama
    • Derap Nusantara
    • Kabupaten Jayawijaya
    • Kabupaten Mappi
    • Kabupaten Jayapura
  • Arsip
  • Networks
    • Jubi TV
    • English
    • Deutsch
    • France
    • Indeks

Archives

  • July 2025
  • June 2025
  • May 2025
  • April 2025
  • March 2025
  • February 2025
  • January 2025
  • December 2024
  • November 2024
  • October 2024
  • September 2024
  • August 2024
  • July 2024
  • June 2024
  • May 2024
  • April 2024
  • March 2024
  • February 2024
  • January 2024
  • December 2023
  • November 2023
  • October 2023
  • September 2023
  • August 2023
  • July 2023
  • June 2023
  • May 2023
  • April 2023
  • March 2023
  • February 2023
  • January 2023
  • December 2022
  • November 2022
  • October 2022
  • September 2022
  • August 2022
  • July 2022
  • June 2022
  • May 2022
  • April 2022
  • March 2022
  • February 2022
  • January 2022
  • April 2021
  • March 2021
  • October 2007
  • September 2007
  • August 2007
  • June 2007
  • November 1999

Categories

  • 2007
  • Advertorial
  • Animha
  • Bali NTT
  • Berita Papua
  • Bomberai
  • Derap Nusantara
  • Domberai
  • Dunia
  • Ekonomi
  • Features
  • Headline
  • Indepth Stories
  • Infografis
  • Jayapura Membangun
  • Kabupaten Jayapura
  • Kabupaten Jayawijaya
  • Kabupaten Merauke
  • KMAN VI
  • Lapago
  • Lingkungan
  • Majelis Rakyat Papua
  • Mamta
  • Mappi
  • Meepago
  • Memilih untuk Indonesia
  • Nasional & Internasional
  • Nusa
  • Olahraga
  • Opini
  • Pasifik
  • Pemilu
  • Penkes
  • Perempuan dan Anak
  • Polhukam
  • Rilis Pers
  • Saireri
  • Seni & Budaya
  • Tanah Papua
  • Uncategorized
Font ResizerAa
Jubi PapuaJubi Papua
Font ResizerAa
  • Tanah Papua
  • Pasifik
  • Nasional
  • Dunia
  • Nusa
  • Olahraga
  • Home
  • Kategori
    • Tanah Papua
    • Pasifik
    • Nasional & Internasional
    • Dunia
    • Nusa
    • LEGO
    • Opini
  • Foreign Languages
    • English
    • Deutsch
    • French
  • Laman
    • Indeks
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
  • Kerjasama Pemberitaan
    • Majelis Rakyat Papua
    • Derap Nusantara
    • Kabupaten Jayapura
    • Kabupaten Jayawijaya
    • Kabupaten Merauke
Follow US
Jubi Papua > Blog > Polhukam > KTT MSG tidak sesuai harapan rakyat, ULMWP tak patah semangat
Polhukam

KTT MSG tidak sesuai harapan rakyat, ULMWP tak patah semangat

Dewi Wulandari
Last updated: September 19, 2023 7:09 pm
Author : Islami AdisubrataEditor : Dewi Wulandari Published September 19, 2023
Share
6 Min Read
KTT MSG
Dari kiri ke kanan: Sekretaris ULMWP, Markus Haluk, Urusan Luar Negeri, Benny Wenda, perwakilan WPNCL, Paola Makabori, Presiden Eksekutif ULMWP, Menase Tabuni, dan Wakil Presiden ULMWP, Octovianus Mote. – Jubi/Dok ULMWP
SHARE

Jayapura, Jubi – United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP merasa tidak akan patah semangat meski hasil Konferensi Tingkat Tinggi Melanesian Spearhead Group (KTT MSG) tidak sesuai dengan harapan rakyat.

Presiden Eksekutif ULMWP, Menase Tabuni, dalam siaran persnya yang diterima Jubi, Selasa (19/9/2023), mengatakan rakyat bangsa Papua tidak bisa menuntut bangsa dan negara lain untuk menanggung nasib seolah-olah itu adalah nasib mereka.

More Read

Sidang pembunuhan Kesya Lestaluhu
Sidang pembunuhan Kesya Lestaluhu, pelaku dituntut 20 tahun
Selama 10 tahun, prajurit TNI di Papua jual 1.000 lebih amunisi
Musrenbang RPJMD menjadi dasar pembangunan di Kota Jayapura
Pledoi dua terdakwa Jembatan Wasian: Kami minta dibebaskan
Gibran diberi tugas khusus tangani masalah di Tanah Papua

Menurutnya, nasib rakyat Papua adalah milik sendiri untuk dipikul oleh seluruh rakyat bangsa Papua sendiri dan hanya membutuhkan sebuah pengakuan yang tulus dan jujur, tentang adanya penjajahan serta kebutuhan pembebasan bagi tanah air dan bangsa West Papua.

Setelah KTT II ULMWP, katanya, kepemimpinan terus bergilir dari Negara Federal Republik Papua Barat atau NFRPB, Parlemen Nasional West Papua atau PNWP. kepada Koalisi Pembebasan Nasional Papua Barat yakni West Papua National Council for Liberation atau WPNCL.

“Pada kesempatan ini kami telah ditetapkan sebagai Presiden Eksekutif ULMWP untuk bekerja sama dengan semua faksi politik afiliasi maupun organ-organ non-afiliasi seperti KNPB, Petisi Rakyat Papua, Aliansi Mahasiswa Papua, serta seluruh jaringan aktivis Papua dan non-Papua Barat secara luas,” kata Tabuni.

Menurutnya, Papua memerlukan sebuah transformasi dalam nasibnya baik dari segi politik, sosial-budaya dan ekonomi, bahkan juga transformasi antara hubungan rakyat Papua dan non Papua dalam peta kebangsaan antara Papua, Indonesia, serta seluruh masyarakat internasional.

“Ketika kita punya kuasa atas nasib kita, maka anak cucu kita akan berkembang dan hidup berdampingan bersama generasi penerus bangsa-bangsa di dunia,” ujarnya.

Ia menyebut bangsa Papua sebagai komunitas bangsa-bangsa di dunia, sudah tentu hidup bersosialisasi dan bekerja sama secara bermartabat dengan bangsa-bangsa lain di atas tanah air West Papua, ketika menghadapi perkembangan global dan juga mencari solusi damai saat menghadapi berbagai persoalan zaman yang ada.

Meskipun bangsa West Papua selama enam dekade terus mengalami krisis kemanusiaan dan kepunahan secara perlahan, sistimatis dan terstruktur (slow genocide), jika dibandingkan dengan perkembangan populasi penduduk keluarga Melanesia lain seperti Papua New Guinea (PNG), yang hingga kini mencapai 10,4 juta jiwa.

“Politik pendudukan Indonesia atas wilayah West Papua melalui program transmigrasi dengan dalih pembangunan dan pemekaran daerah otonomi baru [DOB], merupakan jalan tol bagi depopulasi penduduk pribumi Papua yang harus ditanggapi dan dipersoalkan secara serius oleh berbagai intelektual komponen suku bangsa pribumi pemilik tanah air,” katanya.

Berbagai persoalan sosial dan budaya seperti diskriminasi regulasi aturan hukum dan undang-undang, perampokan hak-hak dasar, hutan, tanah, air, kebodohan dan kemiskinan serta penyebaran penyakit mematikan, seperti HIV AIDS, di atas tanah West Papua merupakan situasi darurat kemanusiaan yang musti segera ditinjau dan ditangani sebelum terlambat.

“Suku bangsa pribumi Papua berhak untuk menentukan nasib sendiri, menempuh masa depan sendiri, dan mencari jalan keluar atas berbagai persoalan sosial, budaya, serta ekonomi dan politik di atas tanah air West Papua,” kata Tabuni.

Dalam rangka mencari jalan keluar atas setiap persoalan kemanusiaan di Papua itu, dibutuhkan suatu strategi politik dengan pendekatan negosiasi secara damai serta bermartabat antara semua pihak yang berkonflik di atas tanah West Papua.

Ia menjelaskan ULMWP merupakan manifesto politik suku-suku bangsa pribumi Papua Barat melalui forum Konferensi Tingkat Tinggi II/2023, telah mengakomodir dan merumuskan berbagai aspirasi dan pandangan politik dari setiap komponen perjuangan bangsa, tentang pokok persoalan serta peta jalan sebagai solusi penyelesaian masalah yaitu bidang politik, ekonomi, hak asasi manusia, budaya, keamanan, lingkungan, dan rekonsilasi luas serta negosiasi damai dan bermartabat.

Untuk itu ULMWP mengimbau dalam setiap proses perjuangan menuju cita-cita luhur kemerdekaan bangsa West Papua mesti perhatikan prinsip-prinsip dasar yang tidak bisa dikompromikan yaitu pengakuan atas eksistensi orang asli Papua sebagai suku bangsa pribumi Papua.

Maka dari itu pihaknya meminta permusnahan orang asli Papua selama enam dekade tidak bisa diterima dalam bentuk apapun. Slow genocide (genosida perlahan-lahan) ini harus dihentikan.

“Kami tidak bisa terima eksploitasi sumber daya alam Papua oleh Pemerintah Indonesia tanpa konsultasi dengan orang asli Papua sebagai pemilik hak wilayah. Hak berpikir, berpendapat, dan berekspresi untuk menyatakan kehendak menentukan nasib sendiri, merupakah hak politik yang tak boleh disangkal, distigmatisasi, bahkan dikriminalisasi,” ujarnya.

Selain itu, ULMWP juga ingin menentukan jalan perdamaian dan mengurangi kejahatan serta kematian etnis Melanesia di Papua Barat dengan melindungi dan mempertahankan hak-hak dasar kehidupan makluk hidup di atas tanah air Papua Barat.

“Begitu juga membangun komunikasi yang kontruktif dan solidaritas yang lebih luas di antara sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan yang berakal dan bermartabat demi kehidupan yang adil, harmoni, damai, dan berkelanjutan,” katanya.

“ULMWP bersama setiap komponen perjuangan bangsa, tetap konsisten dan terus meningkatkan perjuangan kemerdekaan melalui sistem pertahanan-keamanan, sosial-budaya, dan diplomasi politik dengan pendekatan sosialisasi dan konsolidasi yang lebih luas di tingkat lokal, nasional, maupun internasional,” kata Tabuni. (*)

Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!

TAGGED:KTT MSGPapuaULMWP
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Telegram Threads Email Copy Link Print
Share

Terkini

Sekolah Kampung
Sekolah kampung di Kayu Batu dan Kayo Pulau dilaksanakan dalam 24 pertemuan tahun ini
Penkes Mamta
Akademisi Uncen
Akademisi: Pemda di Papua wajib selamatkan bahasa daerah
Seni & Budaya Mamta
Kapolda
Ratusan Pembalap ikut Motoprix Kapolda Cup Papua Barat
Olahraga
Gugat PSN
Koalisi Sipil Gugat PSN ke MK: UU Cipta Kerja Jadi Alat Legalkan Perampasan dan Perusakan
Nasional & Internasional Rilis Pers
Kantor Bupati Lanny Jaya
Mahasiswa Lanny Jaya di berbagai kota studi akan didata Si-Cerdas
Penkes Lapago

PT Media Jubi Papua

Terverifikasi Administrasi dan Faktual oleh Dewan Pers

trusted

Networks

  • Post Courier
  • Vanuatu Daily Post
  • Solomon Star News
  • The Fiji Times
  • Radio New Zealand
  • Radio Djiido
  • 3CR Community Radio
  • Cook Islands News
  • Pacific News Service
  • Bouganville News
  • Marianas Variety

Follow Us

  • Redaksi
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Kode Etik
  • Laporan Transparansi
Facebook X-twitter Youtube Instagram Tiktok
Jubi PapuaJubi Papua
Copyright ©️ 2024 PT. Media Jubi Papua.