Jayapura, Jubi – Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurachman menegaskan seluruh prajurit TNI harus bersikap netral dalam Pemilihan Umum 2024. Ia meminta para purnawirawan yang partisan dan memiliki afiliasi politik yang berbeda-beda tidak mempengaruhi prajurit TNI untuk bersikap tidak netral.
Hal itu ditegaskan Dudung usai melakukan pertemuan tertutup di Markas Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih Jayapura, Kota Jayapura, Papua, pada Sabtu (19/8/2023). “Saya sudah sampaikan, jangan ada purnawirawan yang coba-coba ganggu anak buah saya untuk tidak netral. Anak buah saya netral. Apa yang dilakukan purnawirawan jelas untuk kepentingan pribadi, bukan organisasi,” kata Dudung,
Menurut Dudung, tugas TNI AD dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah mengamankan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu agar berjalan dengan aman dan lancar. “Loyalitas seluruh jajaran harus tegak lurus, tidak memihak [pihak] manapun dan harus netral. Saya sudah ingatkan setiap jajaran. Kalau ada yang macam-macam, saya copot,” ujarnya.
Kepolisian Daerah Papua merilis indeks kerawanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Indeks itu menyebut 12 dari 29 kabupaten/kota di Bumi Cenderawasih rawan mengalami konflik terkait Pemilu.
Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Mathius Fakhiri pada Selasa (11/7/2023) menyatakan 12 daerah yang masuk dalam daftar daerah rawan itu adalah Kabupaten Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Puncak, Nduga, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Tolikara, dan Yalimo. Sejumlah 12 kabupaten itu berada di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.
“Sistem noken atau disebut sistem ikat yang biasa digunakan di sebagian daerah di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan tidak jarang menjadi pemicu konflik yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Penerapan sistem [noken] itu menjadi atensi jajaran Polda Papua,” kata Fakhiri. (*)