Jayapura, Jubi โ Koordinator Papuan Obervatory for Human Rights atau POHR, Thomas Syufi mengkritik cara Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw yang menanggapi demonstrasi dan pemalangan yang dilakukan tenaga honorer di sana dengan ancaman pemecatan. Ia meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat menanggapi demonstrasi tenaga honorer itu secara manusiawi.
Syufi menilai ancaman dari Penjabat Gubernur Papua Barat terhadap tenaga honorer di Papua Barat mencerminkan sikap otoriter yang tidak etis dalam kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ia menegaskan gaya otoriter tidak dikenal dalam kepemimpinanย sipil.
“Penjabat Gubernur Papua Barat jangan gunakan gaya otoriter untuk menekan para tenaga honorer yang melakukan demo damai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Papua Barat. Itu cara otoriter yang tidak etis dalam kehidupan demokrasim,” kata Syufi kepada Jubi, Senin (9/1/2023).
Syufi menyatakan aksi pemalangan dalam demonstrasi itu merupakan ekspresi kekecewaan tenaga honorer yang perlu dihormati. Sebab, ekspresi itu merupakan bagian dari karena tenaga honorer di Papua Barat merasa tidak diperhatikan. “Bila perlu, segera gubris aspirasi mereka. Mereka sudah mengabdi bertahun-tahun, lalu nasib bereka tidak diperhatikan. Apa artinya pemekaran dan Otonomi Khusus kalau masih ada orang di Papua yang tidak dihargai hak asasinya untuk mendapat pekerjaan dan kesejahteraan yang layak untuk dirinya” ujarnya.
Syufi menyatakan Paulus Waterpauw seharusnya lebih lunak dan persuasif dalam menyikapi aksi tenaga honorer memalangan Kantor BKD Papua Barat. Menurut Syufi, pendekatan humanis itu harus berempati, memiliki perasaan, mendengarkan dan melayani dengan hati apa yang menjadi aspirasi para honorer itu.”Pendekatan budaya dan kekeluargaan harus dikedepankan. Waterpauw harus memosisikan diri tidak hanya sebagai Penjabat Gubernur, tapi juga sebagai bapak harus mendengarkan semua keluhan dan aspirasi para honorer tersebut. Bukan mengancam untuk pecat,โ katanya.
Sebelumnya Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat,ย Dance Sangkek menyatakan Penjabat Gubernur Papua Barat memberi arahan bahwa tenaga honorerย yang terlibat aksi pemalangan Kantor Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Papua Barat terancam akan dipecat. โPak Gubernur minta yang terlibat, bahkan provokator pemasangan palang, harus diberhentikan,โ kata Sangkek di Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat, pada Rabu (4/1/2023).
Menurut Sangkek, Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terlibat pemalangan itu akan dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan diusulkan untuk dipecat. โKalau dia [pegawai] honorer, bisa langsung diberhentikan. ย Kalau ASN, akan diusulkan ke BKN,โ kata Sangkek.
Sangkek menyatakan aksi pemalangan Kantor BKD Papua Barat diduga dikoordinasi oleh ketua, wakil, dan sekretaris tim honorer daerah tersebut. โMereka bukan ASN, namun yang sedang berproses dalam pengusulan PPPK [atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja], sehingga tidak perlu adanya pemeriksaan atau mediasi dari inspektorat maupun BKN,โ ujarnya. (*)