Jayapura, Jubi โ Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Papua mencatat jumlah pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 di Provinsi Papua mencapai 700 ribu. Jumlah itu dihitung dari total jumlah penduduk Papua, yang berdasarkan data sensus 2022 mencapai 1 juta jiwa.
Hal itu dinyatakan Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Papua, Sugiyanto kepada Jubi di Kota Jayapura, Kamis (30/3/2023). โKalau jumlah pemilih [di tiap kabupaten/kota] memang rangenya bervariasi, sekitar 65 sampai 70 persen dari total penduduk [masing-masing kabupaten/kota],โ kata Sugiyanto.
Jumlah pemilih di Papua itu berkurang jauh dibandingkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Papua pada Pemilu 2019 yang mencapai 3,5 juta jiwa. Jumlah pemilih itu berkurang karena Provinsi Papua telah dimekarkan untuk membentuk tiga provinsi baruโProvinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.
Menurutnya, jumlah pemilih di Provinsi Papua Selatan pada Pemilu 2024 mencapai sekitar 350 ribu jiwa, dari jumlah penduduk 522 ribu jiwa. Jumlah pemilih di Provinsi Papua Tengah pada Pemilu 2024 mencapai 1,1 juta, dari total jumlah penduduk 1,4 juta jiwa.
Kondisi serupa terjadi di Provinsi Papua Pegunungan, yang pada Pemilu 2024 nanti memiliki 1,1 juta jiwa pemilih, dari jumlah total penduduk 1,4 juta jiwa. โJumlah penduduk di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan berdasarkan sensus 2022 memang terhitung hanya selisih sekian ribu saja,โ ujar Sugiyanto.
Soal data pemilih, Sugiyanto menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua sudah pernah berkoordinasi dengan BPS Papua. Koordinasi itu dilakukan untuk menyamakan data sekaligus menghapus nama pemilih yang sudah meninggal dari data pemilih pemilu sebelumnya.
โBelum lama ini kami juga pernah duduk bersama KPU membahas jumlah pemilih Pemilu 2024. Jadi, kalau dilihat jumlah penduduk sudah cocok dengan data BPS. Kalau Pencocokan dan Penelitian atau Coklit, itu wewenang KPU. BPS tidak dilibatkan dalam penelitian di lapangan. Mereka [KPU] hanya konfirmasi soal data penduduk yang sudah meninggal, untuk kemudian menyamakan data yang ada pada KPU sebagai pemilih. Setelah itu baru mereka lakukan pencocokan ke lapangan,โ jelasnya.
Sugiyanto mengakui sampai saat ini pihaknya belum menyerahkan data jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 2022 yang telah dipilah antara penduduk Provinsi Papua dan penduduk tiga provinsi baru hasil pemekaran Papua. Pasalnya, di ketiga provinsi baru itu belum ada Kantor BPS.
โJadi sampai saat ini [data hasil Sensus Penduduk 2022] masih ditangani BPS induk. Kami merencanakan menyusun indikator pentingโbaik itu sosial [maupun] ekonomiโuntuk kemudian dibagikan ke masing-masing Daerah Otonom Baru,โ kata Sugiyanto.
Menurutnya, dari ketiga pemerintah provinsi baru hasil pemekaran Papua, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menjadi provinsi yang paling intensif berkomunikasi dengan BPS Papua. โYang sudah intens berkomunikasi dengan kami [selaku BPS]induk adalah Badan Percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah,โ katanya. (*)