Wamena, Jubi – Rencana aksi damai dari Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan di kantor Gubernur setempat, Kamis,31/8/2023 sempat diwarnai kericuhan.
Massa aksi yang hendak masuk ke kantor Gubernur, diadang sekelompok warga yang mendukung jalannya roda pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan.Sempat terjadi pelemparan batu. Namun hal itu berhasil ditengahi oleh pihak keamanan yang berjaga.
More Read
Usai kejadian itu, akhirnya massa aksi yang akan melakukan demo bergeser ke samping kantor RRI Wamena. Tepatnya di perempatan jalan Diponegoro-Achmad Yani dan melakukan berbagai orasi.
Massa aksi menyampaikan kekecewaan mereka terhadap kepemimpinan Penjabat Gubernur Papua Pegunungan selama sembilan bulan ini, dianggap belum memenuhi maksud dan tujuan dari pembentukan Daerah Otonomi Baru atau DOB. Bahkan tidak sesuai dengan amanat undang-undang otonomi khusus.
Penanggungjawab aksi, Ayub Wuka saat membacakan pernyataan sikap menyampaikan beberapa poin.
Menurutnya, sejak Provinsi Papua Pegunungan hadir, dinilai belum memberikan ruang bagi masyarakat di delapan kabupaten yang ada sebagai pewaris hak kesulungan untuk memimpin di atas tanah sendiri, sehingga dapat menerjemahkan maksud dari hadirnya DOB sebagai maksud kesejahteraan masyarakat.
“Sejak penjabat Gubernur Papua Pegunungan dilantik, masih banyak situasi dan kondisi tidak sesuai dengan harapan hadirnya DOB,” kata Wuka.
Ia menilai penjabat Gubernur Papua Pegunungan tidak menjalankan tugas di Wamena, begitu pun mengenai penempatan ASN hingga tenaga honorer yang belum menyentuh terhadap Orang Asli Papua atau OAP dari delapan kabupaten di wilayah itu.
Selain itu persoalan lainnya, seperti proses pelelangan proyek tidak menjunjung tinggi prinsip keadilan dan pemerataan yang diberikan kepada penguasaha OAP.
Penjabat Gubernur bahkan dianggap telah gagal mengelola anggaran pemerintah pusat, dalam hal penyerapan APBD sejauh ini. Begitu juga dalam perekrutan calon IPDN tidak memprioritaskan putra putri asli daerah wilayah Lapago.
“Melihat berbagai persoalan tersebut, maka kami menyatakan penjabat Gubernur tidak mampu dan gagal dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sehingga kami mendesak Menteri Dalam Negeri untuk menggantikan penjabat Gubernur Papua Pegunungan, dengan anak putra daerah dari delapan kabupaten yang ada,” katanya.
Salah seorang warga yang mendukung jalannya roda pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di kantor Gubernur sempat menyampaikan jika pergantian penjabat Gubernur ada mekanismenya karena ditunjuk oleh pemerintah pusat.
“Kita harus paham, tidak mungkin dalam waktu singkat semudah itu pembangunan bisa lancar,” ujarnya.(*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
