Sentani, Jubi – Dana Otonomi Khusus atau Otsus Papua untuk Kabupaten Jayapura naik Rp33 miliar. Tahun lalu (2023) sebesar Rp177 miliar dan tahun ini naik menjadi Rp210 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura Hana Hikoyabi mengatakan kenaikan Dana Otsus harus sejalan dengan peningkatan pelayanan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
“Minimal dua item pelayanan, seperti pendidikan dan kesehatan, harus gratis bagi masyarakat asli Papua di Kabupaten Jayapura,” ujar Sekda Hana Hikoyabi saat ditemui di Sentani, Rabu (12/6/2024).
Menurut Hikoyabi sudah terlalu lama masyarakat Kabupaten Jayapura hidup dengan keluhan mereka masing-masing. Hal seperti ini, katanya, harus menjadi perhatian Pemkab Jayapura.
“Faktanya kita bisa lihat dan rasakan sendiri bahwa masyarakat masih kesulitan, bahkan ada saja keluhan mereka setiap hari,” ujarnya.
Melalui Dana Otsus, katanya, Pemkab Jayapura harus berpikir keras melakukan perubahan terhadap pelayanan kepada masyarakat asli Papua.
Ia meminta dinas teknis seperti Dinas Kesehatan yang membawahi Rumah Sakit Umum Daerah Yowari dan 19 puskesmas, serta Dinas Pendidikan untuk merespon dengan cepat, melakukan pendataan, dan merumuskan program-program terbaik bagi pelayanan kesehatan dan pendidikan. Termasuk juga bidang dan sektor lain.
“Sa (saya) sudah capek dan merasa berdosa ketika mendengar masyarakat kita yang masih saja antre, masih urus kartu sehat, dan administrasi yang panjang lebar, sampai pada akhirnya meninggal dunia di rumah sakit,” ujarnya.
Hikoyabi mengingatkan, kenaikan Dana Otsus mestinya berimbang dengan sinergitas kinerja dinas teknis terkait dan lembaga pemerintahan di tingkat bawah. Dinas terkait itu adalah Dinas Kependudukan dan Dinas Kesehatan. Kemudian puskesmas, pemerintah distrik, dan pemerintah kampung. Semuanya harus berkolaborasi menghasilkan satu produk kesehatan yang efisien dan dapat digunakan oleh masyarakat.
Fakta saat ini, lanjut Hikoyabi, masyarakat datang ke rumah sakit atau puskesmas untuk berobat, bukan untuk mengurus administrasi dan lain-lain, sampai harus beli obat di luar rumah sakit.
“Kita harus akui kekurangan dan kelalaian kita sebagai pemerintah daerah, karena ada batas-batas tertentu yang menjadi rambu-rambu yang harus kita ikuti dan lalui,” ujarnya.
Untuk menjawab seluruh kebutuhan itu, kata Hikoyabi, Dana Otsus akan didongkrak lagi agar pelayanan pada 139 kampung, 19 distrik, dan 5 kelurahan di Kabupaten Jayapura bisa maksimal.
Ia berharap Pemkab Jayapura dapat melakukan koreksi pelayanan terhadap masyarakat. “Dan pelaksanaan Dana Otsus harus baik, jujur, dan tepat sasaran, karena itu perencanaan anggaran harus dilakukan dengan baik,” ujarnya.
Sekda mengingatkan bahwa Dana Otsus untuk Kabupaten Jayapura dikhususkan bagi masyarakat asli Papua di Kabupaten Jayapura. Cara membuktikan penduduk itu OAP adalah dengan Kartu Tanda Penduduk atau NIK yang dimilikinya.
Pemberian ‘fresh money’
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Khairul Lie mengatakan terkait penggunaan Dana Otsus di bidang Kesehatan, anggaran 2024 ini akan difokuskan pada kegiatan penguatan sarana-prasarana dan alat kesehatan di wilayah lokus masyarakat 100 persen Orang Asli Papua (OAP).
Kemudian pemberian ‘fresh money’ ke tangan kader OAP atau ‘Kader Siaga Malaria’ dalam program Kampung Siaga Malaria. Penyediaan layanan kesehatan kepada OAP, serta pendekatan akses masyarakat berobat dengan penyediaan nakes (tenaga kesehatan) dan dokter di daerah sulit. Kegiatan ini diutamakan untuk tenaga kontrak daerah nakes OAP.
Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, kata Khairul, mengelola Rp12 miliar dari total Rp19,9 miliar Dana Otsus untuk Sektor Kesehatan. Sisanya, Rp7,9 miliar, dikelola RSUD Yowari.
“Pelayanan kesehatan bagi OAP di Kabupaten Jayapura dibuktikan dengan KTP dan NIK, pelayanannya termasuk yang tidak dibiayai BPJS Kesehatan, seperti kecelakaan tunggal, kekerasan dalam rumah tangga, dan perkelahian,” katanya.
Harapan besar kita semua, tambah Khairul, masyarakat di Kabupaten Jayapura memiliki derajat kesehatan yang meningkat dengan indikator Indeks Kesehatan sebesar 73,21 persen pada 2024.
Untuk memenuhi capaian tersebut maka ditetapkan beberapa sasaran pembangunan yang mencakup peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar sebesar 85 persen dan menurunkan Angka Kematian Bayi sebesar <23/1.000 kelahiran hidup.
Kemudian menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan sebesar <235/100.000 kelahiran hidup, meningkatkan cakupan desa/kelurahan Universal Child Imunization (UCI) sebesar 85 persen dan terwujudnya perbaikan gizi masyarakat melalui penurunan stunting sebesar 17 persen.
“Semua ini telah tertuang pada dokumen perencanaan strategis Dinas Kesehatan 2023-2026 yang merupakan terjemahan dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura 2023- 2026,” katanya.
Khairul Lie berharap dengan Dana Otsus 2024 di Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dapat menghasilkan pelayanan kesehatan yang optimal serta mendukung tercapaianya indikator derajat kesehatan yang telah ditetapkan.
“Tentu sumber dana otsus tidak terlepas dengan sumber dana lainnya yang dikelola Dinas Kesehatan yang juga menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Jayapura, seperti dukungan perlindungan asuransi kesehatan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui DAU (Dana Alokasi Umum) ‘spesifik grant’, serta layanan di 22 UPTD Puskesmas melalui sumber dana DAK Non Fisik,” katanya.
Ia berharap Bantuan Operasional Puskesmas dan \peran serta masyarakat dapat mengoptimalkan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan.
Upaya yang terus dilakukan, tambah Khairul, adalah mendekatkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan melalui pustu (puskesmas pembantu) di kampung. Kemudian penyediaan sembilan jenis profesi kesehatan di 22 puskesmas dan puskesmas pembantu, serta penyediaan rumah dinas bagi petugas kesehatan, terutama OAP, agar dapat melaksanakan pelayanan kesehatan lebih optimal kepada masyarakat.
“Juga program Kampung Siaga Malaria melalui Kader Malaria yang merupakan OAP, menyediakan layanan kesehatan dalam program pelayanan ODGJ, menyediakan alat kesehatan yang sesuai standar di pustu di kampung mayoritas OAP, dan melaksanakan pelayanan ‘mobile klinik’ ke kampung-kampung yang sangat sulit terjangkau, seperti Distrik Kaureh dan Distrik Airu,” katanya.
Harus ada peraturan bupati
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura Hariyanto Piet Soyan mengatakan komisinya sudang membahas penggunaan Dana Otsus di Bidang Kesehatan bersama dinas terkait sejak tahun lalu.
Menurutnya harus ada regulasi yang pas melalui Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur seluruh komponen pelayanan kesehatan melalui Dana Otsus.
“Pelayanan di Rumah Sakit Yowari menggunakan Dana Otsus pada pasien yang.meninggal beberapa hari lalu sudah berjalan dengan baik, yaitu pangurusan peti jenazah, kamar jenazah (formalin), serta pakaian bagi jenazah dan transportasi (ambulance) semuanya diurus oleh pihak rumah sakit,” kata Soyan.
Perbup yang dimaksudkan Soyan adalah ketika OAP terdaftar sebagai pengguna BPJS Kesehatan maka yang bersangkutan tidak dapat mengurus biaya kesehatannya melalui Dana Otsus.
“Hal ini perlu menjadi perhatian dalam penyiapan regulasinya. Bisa jadi ada dua sumber dana yang digunakan dan itu berpotensi pada temuan penggunaan anggaran,” katanya.
Proses klaim, lanjut Piet Soyan, setiap pasien OAP yang dirawat wajib diberitahukan secara terbuka oleh pihak rumah sakit ketika yang bersangkutan sudah menggunakan BPJS Kesehatan maka tidak bisa menggunakan layanan Dana Otsus.
“Sebaiknya, disampaikan langsung agar yang sudah memiliki BPJS maupun tidak, bisa memilih. Karena BPJS klaim pelayanan kesehatan maksimal Rp10 juta, sementara Dana Otsus bisa lebih dan tergantung penyakit yang diderita oleh pasien tersebut,” ujarnya.
Soyan meminta Pemkab Jayapura, khususnya Dinas Kesehatan, agar melakukan MoU menggunaan Dana Otsus dengan rumah sakit lain di luar Kabupaten Jayapura.
“Kalau ada rujukan dari RSUD Yowari keluar ke rumah sakit lain akan lebih mudah administrasinya, termasuk pelayanan kesehatan biasa, karena ada masyarakat kita yang tinggal di Distrik Ravenirara dan Yowari akan lebih mudah menggunakan jalur laut ke Kota Jayapura,” katanya. (*)
Discussion about this post