Jayapura, Jubi – Koodinator West Papua Feminist Forum (WPFF), Ester Haluk mengatakan, kehadiran pihaknya untuk membahas seputar masalah yang dihadapi oleh perempuan Papua, dalam segala aspek baik persoalan pengungsi, hak hak dasar hingga menyentuh isu trans gender, trans puan , sebab akhir-akhir ini banyak terjadi kebangkitan gerakan-gerakan kaum perempuan, baik secara global, ditingkatan kawasan maupun di dalam negeri (Papua) sendiri ada namun perlu dilakukan konsolidasi secara menyeluruh.
“Memang kebangkitan ini belum terjadi secara massif namun berangsur-angsur terjadi karena semakin meningkatnya
kesadaran akan realitas kaum perempuan. Sehingga organisasi ini dapat menjadi organisasi yang transformatif di Papua untuk menghadapi masalah masalah Papua,” katanya kepada Jubi saat ditemui di sela sela acara Seminar dan Launching West Papua Feminist Forum di Jayapura, Senin (28/11/2022).
Haluk mengatakan, persoalan perempuan secara global juga mengalami masalah seperti diskriminasi terhadap perempuan, trans gender, trans puan. Itu sama juga terjadi di Papua.
“Persoalan Papua yang sedang mengalami penjajahan, kekerasan secara struktural, penjarahan SDA secara massif, perusakan alam yang terjadi secara membabi buta dan tak terkendali, dan marginalisasi dalam segala sendi kehidupan,” katanya.
Lanjut Haluk bahwa praktik diskriminasi, kekerasan pengabaian hak-hak dasar itu sangat berdampak besar bagi perempuan di Papua.
“Sebagai bagian dari umat manusia, perempuan Papua juga masih bergumul mengenai berbagai hal terutama yang menyangkut dengan hak-hak kaum Perempuan,” katanya.
Haluk mengatakan, meskipun perjuangan perempuan sudah dimulai sejak abad 19 namun hingga memasuki abad ke-21 ini pun persoalan hak-hak perempuan masih belum mendapatkan perhatian dan penanganan serius.
“Realitas-realitas perempuan itu saling terkait namun semrawut seperti benang kusut, sehingga butuh kesabaran dan
juga niat baik untuk mulai berefleksi secara kritis dengan melihat realitas-realitas kaum perempuan secara lebih seksama,” katanya.
Lanjut Haluk dalam proses perubahan yang terjadi di masyarakat di Papua saat ini, maka Perempuan Papua dituntut untuk tanggap dan cepat beradaptasi dengan laju perubahan tersebut.
“Dalam kondisi demikian, perempuan Papua diperhadapkan pada pilihan untuk mengikuti perubahan zaman, namun di satu sisi harus tetap mempertahankan eksistensi dan identitasnya sebagai perempuan Papua. Untuk itu butuh suatu ruang khusus bagi semua Perempuan Papua untuk bertemu bersama dan saling berbagi tentang pengalaman-pengalaman, kekhawatiran, dan mimpi
bersama,” katanya.
Sementara itu Sekretaris West Papua Feminist Forum, Elvira Rumkabu mengatakan sebagai bagian dari komunitas masyarakat di kawasan Pasifik, maka perkembangan dan tumbuh suburnya gerakan komunitas-komunitas Perempuan di Pasifik tentunya berdampak besar bagi perempuan di Papua.
“Dalam rangka membangun sebuah gerakan feminis kolektif di Pasifik dan di Papua secara khusus, maka kami akan mengadakan West Papua Feminist Forum (WPFF). Forum ini sendiri adalah bagian dari Pasific Feminist Forum ke-3 yang diselenggarakan di beberapa negara Pasifik dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri Australia melalui We Rise Coalition dan The European Union in the Pacific-UN Spotlight Programme,” katanya.
Rumkabu mengatakan, dalam diskusi ini pihaknya melakukan sebuah diskusi panel yang akan membahas beberapa isu yang dilaksanakan dengan Tema, Embracing the Collective Power of Our Movements”.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan Perempuan di Papua bisa memetakan persoalan dan realitas realitasnya dan kemudian berjejaring bersama dengan komunitas yang lebih luas, terutama di Pasifik untuk berdiri bersama mengadvokasi persoalan-persoalan bersama di kawasan Pasifik kemudian berjejaring secara global. Besar harapan kami bahwa kita akan menghasilkan pemikiran-pemikiran kritis dan penting untuk mengadvokasi berbagai isu dan persoalan di Papua saat ini,” katanya.
Rumkabu mengatakan,West Papua Feminist Forum (WPFF) mengusung tema, membangun gerakan kolektif feminisme Papua untuk dekolonisasi dan keadilan.
“Kegiatan yang dimaksud di atas telah dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain, Diskusi Panel, dengan topik dan pembicara sebagai berikut, apa itu Feminisme: Connecting the Disconnect in Gobal Feminism oleh saya sendiri Elvira Rumkabu. Kemudian Tantangan Perempuan Dalam Gerakan Lingkungan” oleh Rosita Tecuari dari ORPA, “Perempuan dan Politik” (Akses dan Partisipasi) oleh Ibu Frida Kelasin, “Hak Atas Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan”, oleh Dessy Manggaprouw, “Kondisi dan Tantangan Kebebasan Berekspresi Perempuan Papua” oleh Frederika Korain dari Veritas Law Firm, “Praksis Gerakan Dekoloniasasi: Mencari Gerakan Sosial Feminis Papua” oleh I Ngurah Suryawan, Malam Persahabatan dengan judul “Celebrating Us”: yaitu acara makan malam bersama dengan dress code dan aksesori khas Papua,” katanya.
Rumkabu mengatakan, tujuan dari penyelenggaraan forum itu, membuka ruang bagi perempuan-perempuan di Papua untuk mengenali realitasnya.
“Untuk berefleksi, berimajinasi serta saling berbagi dan menyatukan pemikiran diantara perempuan-perempuan Papua yang datang dari berbagai macam komunitas dengan isu dan cara-cara advokasi yang berbeda-beda. Untuk mendapatkan rekomenasi-rekomendasi sehubungan dengan apa saja yang bisa kita lakukan bersama untuk mengatasi persoalan-persoalan dalam realitas-realitas Perempuan di Papua,” katanya.
Rumkabu mengatakan, tujuan lainnya bahwa untuk menyatukan perempuan dari berbagai komponen di Papua, berbicara tentang hak-hak mereka dan membongkar mindset yang salah yang selama ini memasung perempuan.
“Usai kegiatan diharapkan Perempuan Papua memahami realitas-realitasnya dan membangun pemahaman bersama dari berbagai perspektif. Menjadi ajang pembelajaran, dan juga sharing pengalaman serta pengetahuan diantara para Perempuan Papua, yang bergerak dalam segala lini yang ada di masyarakat,” katanya.
Lanjut Rumkabu, jaringan kerjasama dengan gerakan feminisme di kawasan Pasifik dan global bisa terbangun, sehingga isu Papua tidak hanya menjadi isu lokal saja namun bisa diadvokasi bersama di tingkat kawasan.
“Kemudian menghasilkan rekomendasi rekomendasi yang akan menjadi pokok pikiran dalam menetapkan program kerja untuk masa mendatang. Membangun pemahaman bersama tentang posisi, peran serta serta hak-hak perempuan Papua. Terkonsolidasinya individu maupun lembaga yang berbicara tentang isu Perempuan atau hak-hak Perempuan di Papua,” katanya.
Rumkabu mengatakan, peserta dari kegiatan yang kami maksudkan di atas adalah tokoh kunci yang selama ini bergerak mengadvokasi berbagai persoalan, menyangkut isu-isu Perempuan di dalam komunitasnya.
“Perempuan dan isu lingkungan, perempuan dalam politik, kesehatan seksual dan masalah reproduksi, kebebasan berekspresi dan juga dekolonisasi pemikiran dalam segala aspek kehidupan,” katanya. (*)