Jayapura, Jubi – Para pemimpin di Pasifik baru saja mengakhiri Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Samudera Melanesia Perdana, 11-14 Mei di Port Moresby Papua Nugini.
Berbarengan dengan usainya pertemuan itu, Jaringan Pasifik tentang Globalisasi (PANG) dan mitranya serta masyarakat sipil di Pasifik menyerukan desakan mengubah komitmen laut menjadi hukum nasional yang dapat ditegakkan.
Khususnya tentang penambangan laut dalam (DSM), di mana kekhawatiran tentang dampak lingkungan terus meningkat.
Pacific Network on Globalisation (PANG) menyampaikan peninjauan kembali kebijakan yang menekankan bahwa janji regional dan internasional oleh negara-negara Melanesian Spearhead Group (MSG), dan wilayah yang lebih luas, harus didukung oleh kerangka hukum domestik yang kuat.
Ini untuk memastikan janji tersebut diimplementasikan dalam praktik, bukan hanya sekadar pernyataan niat, seperti dalam siaran pers yang diterima Jubi, Sabtu (16/5/2026).
Koordinator PANG, Joey Tau, menyerukan kepada para Pemimpin Pasifik untuk memperkuat dan memperluas komitmen, khususnya seruan untuk moratorium penambangan laut dalam.
Pihaknya mendesak para pemimpin negara-negara Pasifik kembali berkomitmen pada posisi Deklarasi Udaune MSG tentang penambangan laut dalam.
“Menerjemahkan komitmen itu ke dalam undang-undang domestik yang mengikat, mempertimbangkan moratorium regional terhadap eksplorasi dan eksploitasi penambangan laut dalam, dan memperkuat kerja sama menuju pendekatan Melanesia dan Pasifik yang terpadu,” kata Tau.
“Komitmen yang diperbarui dan diperluas terhadap Deklarasi Udaune dapat menempatkan Pasifik di garis depan tata kelola laut global dan membantu melindungi ekosistem laut untuk generasi mendatang”.
Mengambil inspirasi dari Opini Penasihat (AO) penting Mahkamah Internasional pada Juli tahun lalu, tinjauan kebijakan ini menantang para pemimpin Melanesia untuk meninjau kembali komitmen mereka berdasarkan Deklarasi Udaune 2023.
Ini untuk memastikan kebijakan nasional tentang perlindungan laut terkait penambangan laut dalam telah diterapkan untuk mendukung sikap moratorium tersebut.
“Seiring berlanjutnya pembicaraan di Otoritas Dasar Laut Internasional (ISA) tentang pembentukan Kode Pertambangan. Ada kebutuhan yang lebih besar untuk mengadopsi pendekatan kehati-hatian,” ucapnya.
Katanya, pedoman dari ICJ memperkuat hal ini karena menegaskan bahwa negara-negara harus mengambil langkah-langkah ‘seluas dan seefektif mungkin’ untuk melindungi lingkungan laut.
Perkembangan ini memperkuat seruan untuk legislasi domestik yang lebih jelas, termasuk moratorium, sebagai bukti kepatuhan terhadap kewajiban internasional.
Namun, implementasi di antara para penandatangan Deklarasi Udaune masih belum merata.
Wakil Direktur Program Pemberdayaan Sosial dan Pendidikan (SEEP), Joe Ravea menekankan bahwa para pemimpin Pasifik harus menutup kesenjangan antara komitmen regional dan implementasi nasional.
“Kita membutuhkan kebijakan dan jalur legislatif yang kuat dan komprehensif yang segera ditetapkan untuk melindungi lautan kita dari dampak yang tidak dapat dipulihkan dari penambangan laut dalam,” kata Ravea.
Di seluruh Melanesia, negara-negara berada pada tahap yang berbeda dalam menerjemahkan komitmen ke dalam hukum.
Di Kanaky Kaledonia Baru, undang-undang melarang semua eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dasar laut selama 50 tahun dalam yurisdiksi maritimnya.
Sementara Fiji dan Kepulauan Solomon telah menunjukkan kemauan politik melalui usulan moratorium, kerangka hukum yang komprehensif masih sedang dikembangkan.
Di Papua Nugini, moratorium pada aspek penambangan laut dalam diusulkan pada tahun 2019 oleh Perdana Menteri James Marape, tetapi seiring waktu gagal menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam kebijakan nasional.
Koordinator Jaringan Laut Sehat PNG, Rosa Koian, mengatakan, “Kami juga menyadari potensi kepentingan untuk menambang dasar laut; namun, kami sangat mendukung perdana menteri kami untuk tidak mengizinkan penambangan laut dalam di negara ini.”
“Proyek Nautilus Minerals Solwara 1 yang gagal telah merugikan PNG jutaan kina, dan kita tidak boleh mengulangi kesalahan itu. Penambangan laut dalam bukanlah investasi yang baik, dan PNG dan para Pemimpin Pasifik lainnya harus memprioritaskan kehati-hatian dan perlindungan yang lebih kuat ketika berbicara tentang tata kelola laut,” katanya.
Vanuatu Indigenous Land Defence Desk (VILDD) memiliki kekhawatiran serupa, menambahkan bahwa sudah saatnya para pemimpin Pasifik mewujudkan komitmen yang muluk-muluk menjadi tindakan nyata, untuk menegaskan penjagaan laut dalam praktik terhadap ancaman saat ini dan yang akan datang.
Mengutip dsm-campaign.org, Dr Helen Rosenbum dari Deep Sea Mining Campaign mempresentasekan laporan ‘ Proyek Penambangan Dasar Laut Solwara 1 di Laut Bismarck, Papua Nugini menyebutkan bahwa, proyek penambangan laut dalam Solwara 1 (Niu Solwara) yang diusulkan di Laut Bismarck, Papua Nugini, menimbulkan risiko lingkungan, sosial, dan ekonomi yang serius.
Laporan ini menyoroti bagaimana proyek tersebut akan menghancurkan ekosistem lubang hidrotermal yang langka dan menghasilkan gumpalan sedimen beracun yang dapat mencemari rantai makanan laut yang diandalkan oleh masyarakat pesisir dan pulau.
Ketidakpastian ilmiah masih tinggi, namun pengamanannya lemah. Operator asli mengalami kebangkrutan, meninggalkan PNG dengan utang publik yang signifikan, sementara kepemilikan saham pemerintah yang berkelanjutan menimbulkan konflik kepentingan.
Uji coba penambangan rahasia tahun 2024 tanpa persetujuan masyarakat menyoroti kegagalan tata kelola. Penambangan laut dalam terus berkembang tanpa ilmu pengetahuan yang memadai, transparansi, atau penghormatan terhadap hak-hak adat.(*)
Discussion about this post