Jayapura, Jubi – Papua Nugini (PNG) terletak di atas beberapa perairan laut terhangat di bumi dan merupakan rumah bagi lebih dari 1.200 pulau, skala geografi maritim yang diremehkan oleh banyak warga dan pembuat kebijakan.
Hal ini dikatakan Profesor Chalapan Kaluwin dalam sebuah seminar di Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Samudera Melanesia di Port Moresby yang berakhir kemarin Kamis (14/5/2026) yang dilansir jubi.id dari laman internet, tvwan.com.pg. Jumat (15/5/2026).
Ia mengatakan realitas ini menempatkan PNG di garis depan perubahan iklim dan menuntut kebijakan kelautan lokal yang dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan setempat, pengetahuan adat, dan kepemilikan masyarakat adat.
Profesor Kaluwin, yang memimpin penelitian di Institut Penelitian Perubahan Iklim dan Kelautan MAMIS, mengatakan bahwa puluhan tahun kerja ilmiah oleh para peneliti Papua Nugini dari Greenland hingga Kutub Selatan telah membantu membentuk kebijakan kelautan pertama negara itu dan mengungkapkan betapa sedikitnya yang dipahami tentang identitas maritim PNG yang sebenarnya.
Ia mengatakan perairan laut terhangat di dunia ditemukan di laut PNG sendiri, khususnya di Laut Bismarck dan Laut Solomon, dan panas ini mendorong pola cuaca, perilaku perikanan, dan risiko iklim yang memengaruhi jutaan orang.
Profesor Kaluwin berpendapat bahwa tata kelola kelautan PNG harus dimulai dari rakyatnya sendiri terutama kearifan lokal menjaga lingkungan secara tradisional, bukan dengan kerangka kerja yang dipinjam dari luar negeri.
Menurutnya, kepemilikan laut berdasarkan adat tetap menjadi inti bagaimana masyarakat berinteraksi dengan lingkungannya, dan kebijakan nasional apa pun harus menghormati pemilik tanah, kepala suku tertinggi, dan sistem pengambilan keputusan lokal.
“Ini rumah Anda. Ini nama Anda. Ini laut Anda,” katanya, menekankan bahwa pengelolaan laut adalah tanggung jawab budaya dan kewajiban nasional.
Profesor Kaluwin mengatakan strategi ekonomi biru dan hijau PNG harus didasarkan pada bukti ilmiah dan realitas masyarakat setempat.
Ia menghubungkan tata kelola laut dengan perikanan, keanekaragaman hayati laut, kehutanan, polusi berbasis darat, observatorium iklim, ekstraksi sumber daya berkelanjutan, dan PDB nasional.
Ia memperingatkan bahwa PNG harus menghindari “meminjam kebijakan dari tempat lain” dan sebaliknya mengandalkan universitas, ilmuwan, dan lembaga provinsi sendiri untuk menguji dan menyempurnakan solusi yang sesuai dengan kondisi lokal.
Ia menambahkan bahwa wilayah maritim PNG yang luas membutuhkan kesadaran nasional dan komitmen politik yang lebih kuat. Dengan lebih dari 1.200 pulau dan zona laut terhangat di dunia, ia mengatakan PNG harus bersiap menghadapi percepatan variabilitas iklim, pergeseran siklus El Niño dan La Niña, serta kenaikan permukaan laut yang mengancam masyarakat pesisir dan ketahanan pangan.
Realitas ilmiah ini, katanya, menentukan masa depan ekonomi negara dan tanggung jawabnya untuk melindungi rakyatnya.
Profesor Kaluwin mencatat bahwa diskusi sedang berlangsung agar PNG dapat membentuk Kementerian Kelautan pada 2027, sejalan dengan tren global dan prioritas regional Pasifik.
Ia mengatakan negara-negara maritim utama seperti Prancis, Amerika Serikat, dan Inggris telah lama berinvestasi dalam tata kelola laut, dan PNG harus melakukan hal yang sama untuk melindungi sumber daya maritimnya dan menegaskan hak-haknya di kawasan tersebut. (*)
Discussion about this post