Jayapura, Jubi – Pembicaraan mengenai masa depan politik Kaledonia Baru telah berlangsung di Paris setelah Presiden Prancis, Emmanuel Macron meluncurkan pertemuan meja bundar baru pada Jumat (16/1/2026), meskipun salah satu kelompok pro-kemerdekaan utama wilayah Prancis tersebut, FLNKS, tidak hadir.
Dalam pertemuan pertama dengan para pemangku kepentingan politik Kaledonia Baru, Macron “menyesalkan salah satu mitra politik tidak ingin menanggapi undangan kami.” Demikian dikutip jubi.id dari laman internet, RNZ Pasifik, Senin (19/1/2026).
Namun, ia mengatakan bahwa diperlukan lebih banyak pembicaraan untuk “mencapai kesepakatan agar bisa keluar dari ketidakpastian yang sudah terlalu lama ini.”
Macron: ‘Tanpa tindakan paksa, tetapi juga tanpa kelumpuhan’
“Hari ini, Jumat 16 Januari, negara ingin terus maju dalam menstabilkan lembaga-lembaga Kaledonia Baru, sebagai bagian dari dialog yang menghormati semua orang, tanpa paksaan apa pun, tetapi juga tanpa kelumpuhan,” kata presiden Prancis.
Ketua Kongres (Parlemen) Kaledonia Baru, Veylma Falaeo (partai Eveil Océanien yang berbasis di Wallisia), menggemakan pernyataan Macron, mengatakan bahwa ia juga menyesali ketidakhadiran FLNKS “tetapi sekarang saatnya untuk bergerak maju.”
Pemimpin Eveil Océanien, Milakulo Tukumuli menyarankan agar para politisi menyepakati “periode stabilitas baru selama 15 hingga 20 tahun untuk membangun kembali dan mereformasi [Kaledonia Baru], setelah itu referendum baru dapat diadakan mengenai proyek bersama yang baru atau bahkan negara asosiasi.”
“[Macron] kini berpendapat bahwa kita tidak bisa selamanya menunggu orang-orang yang tidak hadir di meja perundingan ini, dan oleh karena itu kita harus bergerak maju karena, dan kami telah mengatakan kepadanya sekali lagi, kita harus bergerak maju atau Kaledonia Baru akan tenggelam,” kata Virginie Ruffenach (Rassemblement-LR) dari Partai Pro-Prancis kepada media Prancis.
FLNKS, yang pekan lalu memutuskan untuk tidak berangkat ke Paris untuk perundingan tersebut, namun kemudian mengajukan permintaan untuk bergabung secara daring.
Permintaan tersebut tidak dipenuhi.
Para politisi garis keras pro-Prancis berkonfrontasi dengan Macron.
Selama sesi pembukaan yang sama yang didedikasikan untuk pernyataan masing-masing partai, pernyataan yang paling konfrontatif datang dari dua anggota parlemen pro-Prancis utama, yang baru-baru ini juga semakin kritis terhadap Presiden Prancis.
“Kami telah melakukan bagian kami. Kami telah bernegosiasi; kami telah membuat konsesi; kami telah memikul tanggung jawab kami. Sekarang giliran Anda untuk melakukan bagian Anda,” kata pemimpin Les Loyalistes, Sonia Backès, kepada peserta pertemuan pada Jumat (16/1/2026).
“Mereka yang tidak menginginkan kesepakatan apa pun telah membuat kita kehilangan waktu yang berharga.”tambahnya.
“Kami berada di sini karena negara [Prancis] tidak mengerahkan pasukan yang cukup pada tanggal 13 Mei 2024.”katanya.
Dia merujuk pada kerusuhan pemberontakan yang menewaskan 14 orang, merusak atau menghancurkan ratusan bisnis, dan menyebabkan hilangnya ribuan pekerjaan dengan total kerugian sekitar €2,2 miliar.
Dia mengatakan bahwa teks tersebut, meskipun akan dimodifikasi, adalah tentang “memilih jenis masyarakat seperti apa yang kita inginkan…” Entah itu pemerintahan oleh yang terkuat atau kemenangan bagi demokrasi”, katanya kepada Macron.
Politisi pro-Prancis lainnya yang vokal, anggota parlemen Kaledonia Baru di Majelis Nasional Nicolas Metzdorf, mengatakan: “Tuan Presiden, saya sebenarnya tidak tahu apa yang kita lakukan di sini hari ini. Kami tidak pernah meminta pertemuan ini… Karena sejauh yang kami ketahui, kami telah melakukan semua yang harus dilakukan. Kami telah bekerja. Kami telah bernegosiasi. Kami telah membuat konsesi.”
“Seharusnya Anda memanggil para menteri dan kelompok parlemen [Prancis] yang masih… lumpuh karena takut.”tambahnya.
Metzdorf melangkah lebih jauh dengan menuduh Prancis “tidak mampu menegakkan prinsip-prinsip dasar demokrasi ketika menyangkut salah satu wilayahnya sendiri”.
“Sejauh yang kami ketahui, kami telah mencapai batas dari apa yang dapat diterima. Sekarang semuanya sederhana dan sangat jelas: kita harus keluar dari rangkaian [diskusi] ini dengan teks yang tepat, jadwal yang jelas, dan dukungan dari Parlemen, atau kita akan secara radikal mengubah strategi kita dan kita akan berbalik melawan negara kita sendiri dengan menggunakan semua cara yang tersedia bagi kita.”katanya.
Ia mengacu pada upaya menggugat negara Prancis di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, terkait pembatasan yang berlaku saat ini terhadap daftar pemilih Kaledonia Baru pada pemilihan provinsi, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Nouméa tahun 1998 sebelumnya.
Inilah kriteria yang membatasi jumlah pemilih yang memenuhi syarat dalam pemilihan provinsi hanya kepada mereka yang lahir atau berdomisili sebelum tahun 1998 dan keturunan mereka.
“Tuan Presiden, kita tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan… Karena kita bisa melihat Republik ini tidak lagi menjanjikan apa pun bagi kita,” tambah Metzdorf.
Namun, ia tampak tetap optimis: “Dengan UNI [yang pro-kemerdekaan], kita akan menemukan titik keseimbangan dalam beberapa hari ke depan.”
Pemimpin pro-kemerdekaan moderat Jean-Pierre Djaïwé, yang tergabung dalam UNI (Union Nationale pour l’Indépendance, sebuah gabungan dari PALIKA -Partai Pembebasan Kanak- dan UPM -Union Progressiste en Mélanésie-) yang memisahkan diri dari FLNKS dan mendukung teks Bougival, mengatakan di Paris bahwa tujuannya adalah untuk “memperbaiki apa yang dapat diperbaiki.”
Namun, para pemimpin partai lainnya, seperti Philippe Dunoyer (dari Calédonie Ensemble yang moderat dan pro-Prancis), mengatakan bahwa kesepakatan baru apa pun akan tetap tidak berarti tanpa dukungan keuangan Prancis yang substansial.
Anggota parlemen Kaledonia Baru di Senat Prancis, Georges Naturel, secara terang-terangan menyerukan kepada Macron, memintanya untuk “bersikap jernih” dan mengakui bahwa “tidak mungkin untuk melaksanakan” proyek perjanjian 12 Juli 2026 sesuai jadwal semula.
Macron tidak menanggapi komentar tersebut sebelum meninggalkan sesi tersebut.
Setelah rangkaian acara pembuka pada Jumat 16 Januari, yang ditandai dengan deklarasi oleh Macron dan partai-partai politik utama yang hadir, baik pro-Prancis maupun pro-kemerdekaan, sesi tersebut kemudian terbagi menjadi lokakarya yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Prancis, di bawah pengawasan Menteri Naïma Moutchou.
Pembicaraan tersebut berfokus pada beberapa aspek implementasi dari perjanjian proyek sebelumnya yang ditandatangani pada Juli 2025.
Teks tersebut, dalam bentuk awalnya, menyebutkan pembentukan “Negara Kaledonia Baru” dengan “kebangsaan” yang terkait dan mekanisme transfer bertahap kekuasaan lebih lanjut dari Prancis ke Kaledonia Baru.
Tema-tema spesifik yang dibahas bulan ini meliputi gagasan tentang pengalihan kekuasaan dari Prancis, penentuan nasib sendiri, pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri, pengakuan identitas asli Kanak, dan bantuan keuangan lebih lanjut berdasarkan “pakta pendirian kembali” yang diusulkan oleh Prancis dengan total €2,2 miliar selama periode 5 tahun.
Tujuan akhirnya tetaplah untuk menghasilkan dokumen baru yang memuat “klarifikasi” terhadap pakta awal yang ditandatangani pada Juli 2025, dengan label “Bougival” .
Namun, teks Bougival sejak itu menghadapi beberapa kendala besar dalam proses implementasinya.
Ini termasuk penolakan mentah-mentah oleh FLNKS (Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis) yang pro-kemerdekaan, sementara semua partai Kaledonia Baru lainnya telah memutuskan untuk mendukung proyek tersebut di berbagai tingkatan.
FLNKS menyebut proyek Juli 2025 sebagai “umpan kemerdekaan” karena tidak menjawab tuntutan mereka untuk kedaulatan penuh dalam jangka pendek.
Kendala besar lainnya adalah perpecahan di dalam Parlemen Prancis, yang masih menghadapi ketiadaan mayoritas yang jelas, yang juga menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Anggaran Prancis 2026 (anggaran).
Tujuan lain dari pembicaraan ini adalah agar proyek yang telah direvisi segera disetujui oleh Majelis Nasional Prancis (Dewan Perwakilan Rakyat) pada bulan Februari dan oleh Senat (Dewan Perwakilan Atas) pada pertengahan April, serta pertemuan gabungan terakhir dari kedua Dewan tersebut, dalam format “Kongres”, untuk menyetujui dokumen final yang akan mengubah Konstitusi Prancis.
Jika semua modifikasi tersebut terwujud, dokumen berikutnya akan diganti namanya menjadi “Elyséee-Oudinot” dan nama asli “Bougival” akan dihapus.
FLNKS bereaksi dari Nouméa
Berbicara pada Minggu (18/1/2026), anggota biro politik FLNKS dan anggota Union Calédonienne, Gilbert Tyuienon, mengecam perundingan Paris, dengan mengatakan bahwa hal ini tidak sejalan dengan perjanjian sebelumnya yang ditandatangani dengan nama “Perjanjian Nouméa” pada tahun 1998, yang membuka jalan bagi proses dekolonisasi untuk Kaledonia Baru.
Dia mengatakan bahwa meskipun perundingan Paris menghasilkan dokumen baru yang telah direvisi, sangat diragukan bahwa dokumen tersebut dapat disetujui oleh anggota parlemen Prancis “karena Presiden Macron tidak memiliki mayoritas di Parlemen”.
Kesulitan lainnya, katanya, adalah bahwa berdasarkan peta jalan yang direvisi, pemilihan provinsi (lokal) Kaledonia Baru dapat ditunda untuk keempat kalinya hingga sekitar September 2026.
Namun ia menekankan bahwa, ketika memberikan lampu hijau terakhir untuk penundaan sebelumnya hingga paling lambat 28 Juni 2026, Dewan Konstitusi Prancis memperjelas bahwa ini harus menjadi kali terakhir pemilu penting tersebut dijadwal ulang.
Kembali di Paris, pembicaraan dijadwalkan untuk dilanjutkan pada Senin (19/1/2026) dan mungkin diakhiri dengan sesi lain yang diawasi oleh Macron, jika dokumen baru muncul.(*)
Discussion about this post