Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu telah mengadakan dua pertemuan terpisah dengan para politisi Kaledonia Baru, hal ini dilakukan karena terdapat perbedaan antara partai-partai yang berlawan, Selasa (7/4/2026).
Pertemuan itu dilaksanakan di Paris, tetapi juga secara online dengan Para politisi di Nouméa melalui konferensi video di Komisi Tinggi wilayah Pasifik Prancis tersebut. Demikian dikutip jubi.id dari laman RNZ Pasifik, Rabu (8/4/2026).
Awalnya, hanya satu pertemuan yang direncanakan untuk menggabungkan peserta yang hadir secara langsung dengan peserta online tanpa memandang afiliasi politik mereka.
Namun, mengingat adanya potensi permusuhan yang semakin meningkat, rencana tersebut harus diubah pada menit terakhir untuk akhirnya memilih dua sesi, satu pertemuan demi pertemuan berikutnya, demikian dilaporkan oleh lembaga penyiaran publik Prancis Outremers la Première pada Selasa (7/4/2026) dari Paris.
Pembicaraan tersebut berlangsung setelah RUU Reformasi Konstitusi pemerintah Prancis ditolak oleh Majelis Nasional Prancis (Dewan Perwakilan Rakyat) pada 2 April. RUU yang sama telah disetujui oleh Senat Prancis pada bulan Februari 2026.
Teks ini merupakan terjemahan hukum dari negosiasi yang diadakan pada Juli 2025 dan Januari 2026 dan sering disebut sebagai proses “Bougival-Élysée-Oudinot” (BEO). Teks ini berupaya membahas masa depan politik wilayah Pasifik Prancis tersebut, termasuk proses dekolonisasinya.
Hal ini menyiratkan pengenalan gagasan tentang “Negara Kaledonia Baru” dan “kebangsaan” Kaledonia Baru yang terkait, serta kelanjutan dari transfer kekuasaan secara bertahap (termasuk portofolio kunci seperti hukum dan ketertiban, pertahanan, luar negeri, mata uang) dari Paris ke Nouméa.
Setelah pemungutan suara penolakan pekan lalu, Lecornu dengan cepat mengumumkan bahwa ia akan mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak di Kaledonia Baru yang telah menandatangani serangkaian teks BEO dan produk turunannya.
Undangan tersebut juga mencakup kelompok-kelompok politik Kaledonia Baru dan perwakilan wilayah Prancis di Majelis Nasional (2) dan Senat (2).
Lecornu mengatakan pada saat itu bahwa tujuannya adalah untuk meneliti situasi dan kemungkinan opsi di masa depan secara konsensual.
Selama sesi pembicaraan pertama, Lecornu dan Menteri Luar Negerinya Naïma Moutchou berbicara kepada sekelompok politisi Kaledonia Baru yang terdiri dari perwakilan besar FLNKS (Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis) yang pro-kemerdekaan, termasuk Presidennya Christian Téin dan beberapa komponen “kelompok penekan”nya.
Bagian dari kelompok yang sama juga termasuk komponen utama FLNKS, Union Calédonienne, yang presidennya adalah anggota parlemen Kaledonia Baru di Majelis Nasional Prancis, pemimpin adat Kanak, Emmanuel Tjibaou.
Dalam sebuah wawancara dengan Nouvelle-Calédonie la Première TV, Minggu (5/4/2026), Tjibaou mengklarifikasi bahwa ia telah menerima undangan sebagai anggota parlemen, tetapi begitu pula partai-partai yang diwakili di Kongres lokal (termasuk UC-FLNKS).
Keputusan FLNKS untuk ikut serta dalam pertemuan tersebut, yang pertama sejak pembicaraan “Bougival” pada Juli 2025, dibuat oleh komite pengarah, yang menganggap penolakan parlemen baru-baru ini sebagai sinyal “pengaturan ulang” untuk partisipasinya dalam pembicaraan.
FLNKS: ‘Bougival sudah berlalu’
“Sekarang kami tidak ingin mendengar siapa pun berbicara kepada kami tentang Bougival … ini sudah berlalu,” kata anggota politbiro FLNKS, Arnaud Chollet-Leakava, kepada lembaga penyiaran publik NC la Première, Selasa (7/4/2026).
FLNKS kini mendorong agar pemilihan provinsi diadakan paling lambat pada 28 Juni 2026 dan, setelah itu, dimulainya kembali pembicaraan mengenai masa depan politik Kaledonia Baru.
FLNKS mengatakan bahwa keputusan untuk hadir kembali juga merupakan bagian dari komitmen yang dibuat dengan para militannya dan partai-partai nasional Prancis yang pekan lalu telah memberikan suara untuk menolak RUU Konstitusi.
Tjibaou adalah pengusul mosi untuk menolak RUU Amandemen Konstitusi.
Penolakan itu disahkan pekan lalu dengan mayoritas besar anggota parlemen Prancis, termasuk dari Partai Sosialis, Partai Komunis, partai sayap kiri jauh La France Insoumise (LFI), dan bahkan partai sayap kanan jauh Rassemblement National (RN) milik Marine Le Pen.
Beberapa hari setelah pertemuan yang diadakan di Bougival (dekat Paris) pada pertengahan Juli 2025, FLNKS mengumumkan bahwa meskipun telah menandatangani dokumen awal, perjanjian yang dihasilkan (dengan setiap partai politik lain di Kaledonia Baru, pro-kemerdekaan atau pro-Prancis), mereka mencabut tanda tangan partai mereka karena mereka tidak melihat teks tersebut sebagai jalan menuju kemerdekaan sejati atau kedaulatan penuh, tetapi hanya sebagai “umpan”.
Peserta lain pada bagian pertama pembicaraan, dari pihak moderat pro-Prancis, adalah Senator Georges Naturel, dan anggota Parlemen setempat, Kongres, seperti Philippe Dunoyer (Calédonie Ensemble) dan, untuk partai Éveil Océanien yang berbasis di Wallis, Milakulo Tukumuli dan Veylma Falaeo (yang juga merupakan Ketua Kongres).
Setelah pertemuan pertama, Lecornu dilaporkan kemudian memilih untuk mengawasi pertemuan kedua, yang kali ini melibatkan campuran peserta yang berbeda: Les Loyalistes dan pemimpin vokal mereka Nicolas Metzdorf serta kelompok dari UNI (Union Nationale pour l’Indépendance) yang moderat dan pro-kemerdekaan (yang berpisah dari FLNKS setelah kerusuhan 2024 dan memilih untuk terus mendukung proses Bougival).
Beberapa politisi, termasuk Calédonie Ensemble dan Éveil Océanien, memilih untuk menjadi bagian dari kedua pertemuan tersebut.
Perubahan pikiran
Pada Selasa (7/4/2026) pagi, di Nouméa, dua anggota utama blok pro-Prancis, Les Loyalistes dan Le Rassemblement, dalam siaran pers bersama, menyatakan bahwa mereka tidak akan menghadiri pertemuan dengan Lecornu.
Mereka menyebutkan alasan utama boikot tersebut adalah kenyataan bahwa FLNKS sebelumnya telah beberapa kali menyatakan dengan jelas bahwa mereka menolak proses Bougival.
Setelah putaran pembicaraan awal di Bougival, FLNKS tidak ikut serta dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya.
Kelompok partai tersebut mengatakan bahwa mereka tidak mengerti mengapa FLNKS sekarang dipanggil dalam perundingan, karena mereka telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa tanda tangan para negosiator mereka telah ditarik.
“Apakah kita seharusnya memahami bahwa sekarang, (FLNKS) menganggap dirinya sebagai penandatangan lagi?”, demikian bunyi siaran pers Bersama, Selasa (7/4/2026).
Kelompok pro-Prancis itu juga menekankan kekecewaan mereka karena Presiden FLNKS (yang terpilih pada akhir Agustus 2024 secara in absentia karena sedang menjalani hukuman penjara pra-persidangan di daratan Prancis sebagai bagian dari kasus dugaan keterlibatannya dalam kerusuhan pemberontakan Mei 2024), Christian Téin, kini diundang ke meja perundingan.
Panel hakim di Paris diperkirakan akan menyampaikan putusannya atas kasus ini dalam beberapa hari mendatang.
Alasan lain yang dikemukakan oleh Le Rassemblement dan Les Loyalistes adalah bahwa mereka kesulitan menemukan agenda yang jelas untuk pertemuan Perdana Menteri Prancis.
Pembatasan pemungutan suara tetap menjadi isu sensitif.
Setelah amandemen konstitusi ditolak oleh Majelis Nasional Prancis, mereka menekankan bahwa isu yang paling mendesak adalah membahas cara-cara untuk menyesuaikan pembatasan yang ada bagi para pemilih untuk pemilihan provinsi lokal berikutnya, yang kemungkinan besar akan diadakan sebelum 28 Juni.
Dalam keadaan saat ini dan setelah penolakan Amandemen Konstitusi, pemilihan-pemilihan penting tersebut (yang juga menentukan, secara tidak langsung, anggota untuk tiga provinsi Kaledonia Baru, anggota Kongres wilayah tersebut, anggota pemerintahan kolektif dan Presidennya) akan tetap diadakan dengan daftar pemilih yang terbatas, tidak termasuk orang-orang yang telah menetap di Kaledonia Baru setelah tahun 1998 (tanggal Perjanjian Nouméa yang masih berlaku).
Diperkirakan bahwa pengucilan yang diberlakukan saat ini berdampak pada hingga 40.000 orang dari semua kelompok etnis.
Di Kaledonia Baru, perdebatan berpusat pada apakah daftar pemilih akan “dibekukan” atau sebagian “dicairkan”.
Menurut partai-partai pro-Prancis, yang menginginkan Kaledonia Baru tetap menjadi bagian dari Prancis, Kesepakatan Nouméa telah menetapkan bahwa tiga referendum harus diadakan sebagai bagian dari proses “keluar”.
Diselenggarakan antara tahun 2018 dan akhir tahun 2021, survei-survei tersebut menghasilkan tanggapan negatif terhadap pertanyaan tentang penentuan nasib sendiri dan akses menuju kemerdekaan Kaledonia Baru.
Berdasarkan Kesepakatan Nouméa, (kecuali dan sampai teks baru disahkan dan menggantikan perjanjian tahun 1998 dalam Konstitusi Prancis), pemilihan provinsi berikutnya akan diadakan dengan daftar pemilih yang terbatas.
Salah satu konsesi yang dipertimbangkan yang kadang-kadang disebutkan adalah sedikit memodifikasi daftar pemilih yang memenuhi syarat yang dibatasi untuk setidaknya memasukkan mereka yang lahir di Kaledonia Baru sejak tahun 1998 dan sekarang telah mencapai usia pemilih (18).
Namun Les Loyalistes dan Le Rassemblement khawatir konsesi ini dapat mengubur harapan apa pun untuk perubahan lebih lanjut pada daftar pemilih yang “dibekukan”.
Di antara pilihan lain (dan sama kontroversialnya dengan topik-topik kontroversial lainnya) yang sebelumnya disebutkan oleh pemerintah Prancis adalah untuk “berkonsultasi” dengan para pemilih yang memenuhi syarat di Kaledonia Baru (dengan cara seperti referendum de facto) mengenai persetujuan (atau penolakan) terhadap proses Bougival.
Ada juga kemungkinan serangkaian amandemen terhadap RUU Konstitusi yang kontroversial tersebut.
Pilihan selanjutnya belum jelas.
Setelah dua pertemuan berturut-turut, sebagai bagian dari permainan kucing-dan-tikus yang tampaknya berputar-putar, belum ada hasil yang terungkap mengenai isi pembicaraan tersebut, menurut laporan awal.
Sebelum pertemuan, dan di tengah penolakan parlemen pekan lalu terhadap Amandemen Konstitusi yang gagal tersebut, Lecornu meyakinkan bahwa pemerintahannya akan “bertanggung jawab” dan bahwa tidak akan ada “kemandekan maupun pengesahan paksa”.
Terkait upaya berkelanjutan untuk mencapai konsensus dari kancah politik Kaledonia Baru, “Dengan satu atau lain cara, akan ada semacam tekanan yang harus dilakukan,” kata seorang anggota parlemen Prancis kepada media nasional bulan lalu, bahkan sebelum RUU Amandemen Konstitusi ditolak. (*)
Discussion about this post