Bougainville dan PNG putuskan tanggal pengumuman hasil referendum

Jayapura, Jubi – Hasil referendum kemerdekaan Bougainville akan diajukan ke parlemen nasional Papua Nugini (PNG) pada 27 Agustus 2026.

Setelah berbulan-bulan diliputi ketidakpastian, kedua pemerintah telah memutuskan bahwa hasil referendum Bougainville akhirnya akan diajukan untuk dibahas di parlemen dalam waktu tiga minggu, sebagaimana dilansir Jubi dari laman RNZ Pasifik, Kamis (6/8/2026).

Hal ini menyusul pertemuan Badan Pengawas Bersama di Port Moresby, yang diketuai bersama oleh Perdana Menteri PNG James Marape dan Presiden Bougainville Ishmael Toroama.

Referendum 2019 menunjukkan 97,7 persen responden Bougainville mengatakan ya untuk kemerdekaan, meskipun referendum tersebut tidak mengikat dan bergantung pada keputusan parlemen nasional PNG apakah akan meratifikasi atau tidak.

Selain itu, yang akan diajukan kemudian adalah catatan konsultasi sejak referendum, dan Kerangka Kerja Melanesia, yang menguraikan jalan ke depan untuk kedua hasil tersebut, baik parlemen memilih ya atau tidak untuk ratifikasi.

Marape dan Toroama akan bersama-sama menentukan tanggal di mana Parlemen akan melakukan pemungutan suara untuk meratifikasi hasil tersebut.

Pada Juni, pemerintah PNG mengejutkan para pemimpin Bougainville dan pihak lainnya dengan mengumumkan bahwa ambang batas suara ratifikasi adalah tiga perempat dari anggota parlemen, bukan ambang batas dua pertiga yang biasanya diperlukan untuk amandemen konstitusi di PNG.

Bulan lalu, Pemerintah Otonom Bougainville (ABG) mengumumkan bahwa Bougainville berencana untuk mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 2030.

Bougainville akan melanjutkan persiapan untuk pemerintahan sendiri hingga 1 September 2027, dengan fokus pada penguatan institusi, sistem pemerintahan, perdamaian dan keamanan, serta kesiapan ekonomi.

Sebelumnya, Partai PANGU yang berkuasa di PNG mengatakan akan mendukung proses transisi 15 tahun untuk Bougainville, terlepas dari apakah parlemen memilih mendukung atau menentang kemerdekaan.

Perdana Menteri PNG, James Marape mengatakan proses tersebut akan bergantung pada kemampuan Bougainville untuk menunjukkan kemandirian finansial, menjaga perdamaian dan stabilitas, serta menghilangkan kekerasan bersenjata dan faksionalisme. (*)