Jayapura, Jubi – Sebuah laporan dari Lowy Institute, lembaga pemikir kebijakan luar negeri asal Australia, menemukan bahwa peran Tiongkok bagi negara-negara berkembang — termasuk di kawasan Pasifik — telah bergeser dari penyedia modal menjadi penagih utang.
“Negara-negara ini sedang berjuang karena mereka kini membayar lebih banyak utang ke Tiongkok setiap tahun daripada yang mereka terima dalam bentuk pinjaman,” demikian dilansir RNZ Pasifik yang dikutip Jubi.id pada Minggu (1/6/2025). Laporan tersebut juga menekankan bahwa penangguhan utang lebih lanjut justru dapat memicu lebih banyak masalah di masa depan bagi negara-negara berkembang.
Penelitian ini mengungkapkan bahwa Tiongkok telah menjadi kreditor terbesar dunia bagi negara-negara berkembang. Tahun ini saja, mereka harus membayar sedikitnya 54 miliar dolar AS ke Beijing. Data Bank Dunia yang diolah Lowy Institute menunjukkan beberapa negara termiskin kini menghadapi “pembayaran utang tertinggi yang pernah tercatat” kepada Tiongkok.
Selama dekade terakhir, Tiongkok telah mempercepat investasi infrastruktur melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan — termasuk jalur kereta api, pelabuhan, dan jalan raya — yang disambut baik di banyak negara di Amerika Latin, Afrika, Asia Tengah, dan Asia Tenggara. Namun, pinjaman tersebut telah membebani neraca pemerintah di banyak negara berkembang.
Beijing sendiri telah memangkas pemberian pinjaman dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir, tetapi Riley Duke dari Lowy Institute mengatakan, “Ledakan pinjaman di Tiongkok sebelumnya, dikombinasikan dengan struktur pinjamannya, membuat lonjakan biaya pembayaran utang menjadi hal yang tak terelakkan.”
“Karena pesta pinjaman Sabuk dan Jalan Tiongkok mencapai puncaknya pada pertengahan 2010-an, masa tenggang pembayaran mulai berakhir pada awal 2020-an,” tambah Duke. “Ini menjadi periode yang sulit bagi negara berkembang untuk mulai membayar kembali utang kepada Tiongkok.”
Situasi ini diperparah oleh langkah Tiongkok menunda pembayaran utang selama pandemi Covid-19 — kebijakan yang “bermanfaat pada saat itu” namun kini “memperparah lonjakan pembayaran utang,” kata laporan tersebut.
Gambaran yang dilukiskan laporan ini tidak sepenuhnya lengkap, sebab Tiongkok biasanya tidak menyediakan data rinci pinjaman mereka, sementara banyak negara penerima juga tidak merilis data secara terbuka. Meski demikian, Duke menegaskan bahwa negara-negara berkembang — termasuk di Pasifik — kini “berjuang dengan gelombang besar pembayaran utang dan bunga.”
“Saat ini, dan sepanjang dekade ini, Tiongkok lebih banyak berperan sebagai penagih utang ketimbang bankir bagi negara-negara berkembang,” kata Duke. “Beban utang yang tinggi ini akan memperlambat pengurangan kemiskinan, menghambat pembangunan, dan meningkatkan risiko ketidakstabilan ekonomi serta politik.”
Contoh nyata ada di negara-negara Pasifik seperti Tonga, Samoa, dan Vanuatu yang telah lama bergulat dengan tingginya utang ke Tiongkok. Tonga, misalnya, meminjam banyak uang dari Tiongkok untuk membangun kembali Nuku’alofa pasca kerusuhan pada 2006. Kini, Tonga harus mulai membayar kembali sekitar 190 juta dolar AS — yang setara seperempat Produk Domestik Bruto (PDB)-nya, menurut Lowy.
Pembayaran tersebut, ditambah bencana alam baru-baru ini, telah menekan anggaran Tonga dan memicu kontroversi politik. Australia pun turun tangan memberikan dukungan keuangan, termasuk paket dukungan anggaran senilai 85 juta dolar AS yang diluncurkan awal tahun ini.
Laporan itu juga menyebutkan bahwa meski lembaga keuangan Tiongkok kadang menunda pembayaran kembali, mereka jarang mau menghapuskan utang sama sekali — yang berarti Beijing menghadapi dilema diplomatik.
“Beijing menghadapi dilema: jika terlalu menekan pembayaran, hubungan bilateral bisa rusak dan tujuan diplomatiknya terancam. Tetapi lembaga-lembaga peminjaman Tiongkok — terutama yang bersifat kuasi-komersial — kini menghadapi tekanan besar untuk menagih utang,” ujar Duke.
Laporan Lowy juga memperingatkan bahwa kebijakan menunda pembayaran dapat menciptakan pola finansial baru di negara-negara berkembang, mirip praktik “berpura-pura” yang dilakukan kreditor Barat pada “Dekade Hilang” tahun 1980-an — periode yang akhirnya memaksa banyak negara miskin menjalani restrukturisasi utang besar-besaran pada 1990-an.
Terkait hal ini, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menolak tudingan bahwa Beijing menjadi biang krisis utang di negara-negara berkembang. “Kerja sama Tiongkok dalam investasi dan pembiayaan mengikuti praktik internasional dan prinsip keberlanjutan utang,” kata juru bicara Mao Ning kepada wartawan pada Selasa (27/5/2025) waktu setempat.
Ia menambahkan, “Narasi yang menyalahkan Tiongkok mengabaikan kenyataan bahwa lembaga multilateral dan kreditor komersial dari negara maju justru menjadi kreditor utama dan sumber tekanan utama pembayaran utang negara-negara berkembang. Kebohongan tidak bisa menutupi kebenaran, dan orang dapat membedakan yang benar dari yang salah.” (*)
Discussion about this post