Jayapura, Jubi – Pemerintah Indonesia telah menanggapi klaim tentang pelanggaran HAM dan menolak permintaan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM) mengunjungi Papua Barat.
Ini merupakan hak jawab dari perwakilan Indonesia di PBB soal permintaan dari negara-negara Kepulauan Pasifik.
Negara-negara anggota Pacific Islands Forum (PIF) sebenarnya pertama kali meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengunjungi wilayah tersebut sejak 2019 untuk menyelidiki laporan pelanggaran hak asasi manusia.
Nona Gae Luna, diplomat karier Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Penasihat (Minister Counsellor) untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Kemitraan di Misi Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB di New York, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menolak tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua Barat yang diangkat oleh Kepulauan Solomon dan Vanuatu di Majelis Umum PBB, dengan Jakarta menyatakan bahwa serangan terhadap warga sipil oleh “kelompok kriminal bersenjata” adalah kejahatan, bukan tindakan ekspresi politik yang damai.
Dalam hak jawabnya, Indonesia menolak klaim kedua negara, Republik Vanuatu dan Kepulauan Solomon, dan menegaskan bahwa tuduhan yang kredibel ditangani melalui lembaga nasional dan proses hukum.
“Setiap diskusi serius tentang Papua harus mencerminkan gambaran lengkapnya. Warga sipil yang tidak bersalah, guru, petugas kesehatan, dan banyak lainnya telah menjadi korban kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata,” begitu argumen Nona Gae Luna, Menteri Penasihat Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Kemitraan di Misi Tetap Indonesia untuk PBB.
“Ini bukanlah tindakan ekspresi politik yang damai. Menyerang warga sipil yang tidak bersalah dan membunuh pegawai negeri adalah tindakan kriminal. Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh warganya. Penegakan hukum harus dan akan tetap tunduk pada hukum Indonesia dan kewajiban hak asasi manusia internasional kita,” katanya sebagaimana dilansir Jubi dari theaustralian.com.au, Rabu (30/9/2026).
Ia juga menolak seruan PIF agar Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) mengunjungi Papua, dengan mengatakan bahwa kunjungan “semacam itu adalah urusan pemerintah Indonesia dan kantor komisaris untuk mengaturnya.”
Republik Vanuatu telah memperbarui seruan para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) agar pemerintah Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menilai klaim pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang lebih meluas.
Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, Perwakilan Tetap Vanuatu untuk PBB, Odo Tevi, mendesak agar diambil tindakan atas seruan yang dibuat oleh negara-negara PIF pada 2019, yang hingga kini masih belum diindahkan. Demikian dikutip Jubi dari laman internet dailypost.vu, Rabu (30/9/2026).
Lebih lanjut, perwakilan tetap dari Vanuatu itu juga telah menyampaikan kekhawatiran mengenai hak-hak masyarakat adat, penggusuran, hak-hak budaya, dampak lingkungan, dan perlakuan terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM) di Papua Barat.
Hal senada juga ditegaskan PM Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale, yang menyerukan penyelidikan independen atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Provinsi Indonesia yang bergejolak tersebut.
“Laporan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat telah berlangsung terlalu lama. Laporan-laporan tersebut harus diverifikasi secara independen, bukan dibiarkan menjadi sengketa,” katanya, mengulangi seruan para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik agar Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengunjungi Papua Barat.
“Kunjungan seperti itu adalah tindakan kepercayaan antar teman dan penegasan bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan dan tidak ada yang perlu ditakutkan dari terang,” tambahnya sebagaimana dilansir Jubi dari laman theaustralian.com.au.
Sebelumnya, awal bulan ini, sebagaimana dilaporkan theaustralian.com.au, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) telah menuduh pasukan keamanan Indonesia menargetkan warga sipil di Kampung Samboga, Kabupaten Yahukimo, dalam insiden yang tampaknya merupakan yang terbaru dari serangkaian kejadian kekerasan di dataran tinggi Papua dalam beberapa bulan terakhir.
Papua Barat telah menyaksikan konflik separatis tingkat rendah yang berlangsung selama beberapa dekade, dan Jakarta kesulitan untuk mengatasinya. (*)
Discussion about this post