Jayapura, Jubi – Kawasan Pasifik mungkin telah melewati masa terburuk pandemi COVID-19, namun dampak ekonominya terus membebani pemerintah di seluruh kawasan tersebut.
Sekali lagi, negara-negara di kawasan ini menghadapi peningkatan tingkat utang.
Dalam laporan Pacific Economic Update 2026, Bank Dunia mengaitkan kondisi keuangan saat ini dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat, ruang fiskal yang semakin terbatas, bencana iklim, ketergantungan tinggi pada bahan bakar impor, serta ketidakpastian ekonomi global.
Begitu laporan jurnalis dari Antonia Bahgwan, peserta magang di Pacific Network on Globalisation (PANG) sebagai bagian dari program Jurnalistik Universitas Pasifik Selatan, yang diterima Jubi dari Jennis Naidu Manajer Media dan Komunikasi, Jaringan Pasifik tentang Globalisasi (PANG) di Suva Fiji, Jumat (4/9/2026).
Dalam laporannya mengutip pernyataan, Joey Tau, Koordinator Pacific Network on Globalisation (PANG), masalah utang yang dihadapi kawasan ini saat ini harus dipahami dari perspektif sejarah dan struktural.
“Selama dua dekade terakhir, perkembangan internal maupun eksternal telah menantang struktur ekonomi negara-negara kepulauan Pasifik,” ujar Tau.
Katanya, kawasan ini memiliki sejarah kolonisasi dan sejak lama dicirikan sebagai kelompok negara kepulauan kecil yang terbelakang serta menghadapi tantangan ekonomi. Dalam kondisi inilah utang menjadi sesuatu yang diwariskan oleh pihak penjajah, dan kita terus berjuang menghadapinya.
“Banyak negara Kepulauan Pasifik terus menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban utang mereka,” ujar
Adam Wolfenden, Wakil Koordinator PANG.
Menurutnya, msalah utang publik di kawasan ini merupakan persoalan serius yang memiliki dampak nyata
berupa pengalihan dana publik dari layanan-layanan penting lainnya.
Persoalan ini dipandang tidak boleh disederhanakan hanya sebagai diplomasi jebakan utang.
Menurut Wolfenden, terminologi dan anggapan bahwa hanya donor tertentu yang menggunakan dana demi kepentingan pengaruh dapat mengalihkan perhatian dari pertanyaan yang lebih mendalam mengenai bagaimana pinjaman digunakan untuk membangun perekonomian.
Hal ini juga dapat mengalihkan perhatian dari dampak kewajiban utang terhadap belanja publik dan kedaulatan ekonomi. Gambaran utang di kawasan ini bervariasi.
Bank Dunia melaporkan bahwa rata-rata rasio utang publik terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) menurun tipis pada tahun 2025, dengan penurunan rata-rata sebesar 1,8 poin persentase.
Antara tahun 2023 dan 2025, jumlah negara yang dinilai memiliki risiko tinggi mengalami tekanan utang secara keseluruhan turun dari lima menjadi tiga negara. Namun, empat negara masih berada dalam kategori risiko tinggi berdasarkan analisis kerentanan utang yang lebih luas.
Fiji tetap menjadi contoh yang mencolok. Utang publik tercatat sekitar 79 persen dari PDB pada2025, angka tertinggi di antara 11 negara yang tercakup dalam laporan tersebut.
Meskipun angka ini berada di bawah puncak masa pandemi, Bank Dunia mencatat bahwa kemajuan dalam menstabilkan utang negara tersebut telah terhenti, sehingga memunculkan pertanyaan lebih mendalam mengenai struktur ekonomi Fiji dan perlunya
diversifikasi.
Sementara itu, rasio utang publik terhadap PDB Kepulauan Solomon hampir meningkat dua kali lipat, naik sekitar
14 poin persentase sejak tahun 2022 hingga mencapai 30 persen dari PDB pada tahun 2025.
Tingginya biaya bahan bakar yang terus berlanjut akan semakin membebani belanja pemerintah dan defisit anggaran pemerintah.
Seiring langkah sejumlah negara Pasifik beralih dari pembiayaan yang hanya berupa hibah menuju porsi pinjaman lunak (concessional borrowing) yang lebih besar, Bank Dunia menyatakan bahwa upaya menjaga keberlanjutan utang akan menjadi semakin sulit.
Bank Dunia memproyeksikan utang publik akan meningkat pada periode 2026–2027 seiring melebar-nya defisit fiskal dan melambatnya pertumbuhan ekonomi.
Bagi negara-negara dengan bantalan keuangan terbatas, pembiayaan lunak dari lembaga multilateral mungkin menjadi jalan utama untuk menutupi kesenjangan pembiayaan, terlepas dari beban utang tambahan yang akan menyertainya.
Persaingan geopolitik di kawasan Pasifik tidak serta-merta menghasilkan akses yang lebih besar terhadap sumber daya bagi kawasan tersebut. Sebaliknya, terjadi penyusutan global dalam ketersediaan dana hibah, yang mendorong lebih banyak negara untuk beralih ke skema pembiayaan berbasis pinjaman.
“Hal ini mengakibatkan meningkatnya tekanan terhadap perekonomian dan posisi politik negara-negara Pasifik,” ujar Wolfenden.
Pada saat yang sama, ia berpendapat bahwa pembiayaan pembangunan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan strategis.
“Investasi infrastruktur sering kali dikaitkan dengan—atau memfasilitasi akses terhadap—bahan mentah di kawasan tersebut,” katanya.
Hal ini dapat berujung pada pembiayaan infrastruktur yang memiliki fungsi ganda yang nyata, sehingga memberikan kekuasaan lebih besar bagi pemerintah pemberi dana atas pihak penerima pinjaman.
Meskipun mekanisme penyaluran dana mungkin berbeda antar-pemberi dana, terdapat pemahaman bersama bahwa utang menciptakan peluang untuk memengaruhi kawasan tersebut.
Sebagai contoh, Wolfenden menyebutkan bahwa bantuan pembangunan Australia kini beralih ke arah sekuritisasi, sementara Amerika Serikat menarik diri dari kawasan tersebut namun tetap menjadikan kebijakan perdagangannya sebagai alat tekanan (senjata). Pendekatan-pendekatan semacam itu semakin melemahkan kawasan Pasifik.
“Berutang itu penting, namun apakah kita berutang demi pembangunan nyata yang berwujud?” tanya Tau.
“Sebagai negara berkembang kepulauan kecil, apakah kita ditempatkan dalam situasi yang mendorong
kebiasaan terus-menerus berutang—hingga menjadi ketergantungan ekonomi—alih-alih mencari
alternatif lain?”
Katanya, semuanya bergantung pada prioritas dan rencana di balik utang tersebut. Tau berpendapat bahwa alih-alih membiarkan kepentingan pihak luar menentukan prioritas belanja
nasional.
Perencanaan fiskal seharusnya berorientasi pada pembangunan manusia, dengan memastikan bahwa layanan infrastruktur tidak hanya dapat diakses di pusat-pusat perkotaan, tetapi layanan dasar juga menjangkau mayoritas penduduk di pedesaan.
Penganggaran yang melibatkan partisipasi warga katanya, diperlukan untuk memastikan apakah sumber
daya publik diarahkan pada apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan sekadar bergantung pada pilihan pemerintah.
“Prioritas haruslah ditentukan berdasarkan aspirasi masyarakat,” ucapnya.
Perubahan iklim terus merusak infrastruktur dan memberikan tekanan tambahan pada keuangan publik.
Di Tonga, misalnya, dampak ekonomi dari peristiwa akibat perubahan iklim sangatlah besar, dengan perkiraan kerugian rata-rata tahunan mencapai TOP 178 juta (USD 77 juta), atau 18,2 persen dari PDB.
Jumlah tersebut melampaui total anggaran pendidikan dan kesehatan jika digabungkan. Hal ini menunjukkan bahwa Tonga tidak dapat menanggung sendiri kerugian semacam itu setiap tahunnya.
“Seiring kawasan ini terus menghadapi dampak perubahan iklim terhadap infrastruktur, pendekatan regional
seperti apa yang dapat memastikan kawasan Pasifik tidak terjebak dalam spiral utang?” tanya Tau.
Situasi ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah di kawasan Pasifik yang menghadapi kebutuhan belanja
yang terus meningkat di tengah menurunnya pendanaan hibah.
Bank Dunia merekomendasikan kerangka kerja fiskal yang kredibel, pengelolaan utang dan kas yang lebih kuat, peningkatan pengumpulan pendapatan, pemilihan proyek dan pengadaan yang lebih baik, serta praktik peminjaman yang lebih disiplin.
Namun, saran-saran umum ini tidak selalu sesuai dengan konteks kawasan Pasifik.
Bank Dunia juga memperingatkan bahwa adaptasi iklim, infrastruktur yang tangguh, serta sektor air, energi, transportasi, dan layanan publik akan membutuhkan pendanaan yang sangat besar.
Hal ini menciptakan situasi yang menuntut keseimbangan yang sulit. Meskipun dana hibah lebih diutamakan, pinjaman mungkin diperlukan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan demi potensi pertumbuhan ekonomi.
Namun, berutang dapat membuat pemerintah lebih rentan terhadap krisis di masa depan, karena kewajiban utang yang berlebihan dapat menggerogoti anggaran untuk sektor-sektor lain dalam ekonomi yang sedang berkembang, seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan yang ditargetkan.
Oleh karena itu, Bank Dunia menyarankan integrasi antara pembiayaan risiko bencana dan adaptasi iklim ke dalam perencanaan fiskal.
Akan tetapi, menurut Tau, respons yang diperlukan juga harus melampaui perencanaan fiskal nasional dan mencakup mekanisme regional yang dapat membantu negara-negara menyerap guncangan finansial akibat perubahan iklim.
“Kita akan menghadapi pengeluaran yang belum pernah terjadi sebelumnya atau di luar perkiraan, dan kita harus bersiap menghadapinya. Kita harus menciptakan lingkungan dan fasilitas yang tidak hanya mengatasi masalah ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan kawasan,” katanya.
Pada akhirnya, tantangan utang di kawasan Pasifik merupakan persoalan kedaulatan ekonomi. Hal ini menyangkut pertanyaan apakah pemerintah-pemerintah di Pasifik memiliki ruang untuk menentukan prioritas pembangunan mereka sendiri serta mendanainya tanpa adanya campur tangan pihak lain.
Wolfenden menyoroti perlunya “kedaulatan ekonomi dan energi yang lebih besar di kawasan ini” dalam menghadapi beban utang warisan masa lalu, ketidakpastian global, pemerintahan Amerika Serikat yang kebijakannya sulit diprediksi, krisis bahan bakar global, serta perubahan iklim.
Senada dengan itu, Tau memperingatkan bahwa kedaulatan kawasan—termasuk kepemilikan atas badan usaha milik negara (BUMN), sumber daya, serta akses terhadap sumber daya dan pulau-pulau—berada dalam risiko jika prioritas pembangunan tidak difokuskan pada kesejahteraan jangka panjang.
“Kebijakan fiskal harus mencerminkan realitas kondisi ekonomi suatu negara. Itu berarti mengutamakan kesejahteraan rakyatnya di atas segalanya,” ujarnya.(*)
Discussion about this post