Jayapura, Jubi – Organisasi Masyarakat Sipil, Masyarakat Adat, Keluarga Korban dan Penyintas Pelanggaran HAM, Gerakan Perempuan, Organisasi Pemuda, dan Gerakan Sipil di Tanah Papua menyatakan sikap bersama sebagai penghormatan dan apresiasi terhadap solidaritas Pasifik.
Pernyataan sikap bersama ini sebagai respons menanggapi keputusan Kaukus Melanesian Spearhead Group (MSG) di Palau, Komunike Forum Kepulauan Pasifik (PIF) ke-55, serta pernyataan para pemimpin Pasifik dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2026.
Dalam pernyataan sikap bersama itu, rakyat Papua Barat, yang diwakili oleh organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat, keluarga korban dan penyintas pelanggaran hak asasi manusia, gerakan sosial, kelompok pemuda, serta organisasi perempuan di Tanah Papua, mengapresiasi dan memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas perhatian, kepedulian, dan solidaritas mendalam yang secara konsisten ditunjukkan oleh Pemerintah Kepulauan Solomon, Republik Vanuatu, dan Kepulauan Marshall dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) 2026, mengenai situasi hak asasi manusia dan kemanusiaan di West Papua.
Pernyataan ini juga secara khusus menyambut baik perkembangan penting di kawasan Pasifik, yaitu keputusan Kaukus Melanesian Spearhead Group (MSG) di Koror, Palau, pada 31 Agustus 2026, serta Komunike Pemimpin Pacific Islands Forum (PIF) 2026.
Katanya, keputusan regional tersebut secara konsisten kembali mendesak Pemerintah Indonesia untuk memberikan akses bagi kunjungan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) ke Tanah Papua, sekaligus menyepakati keikutsertaan MSG dalam Misi Utusan PIF (PIF Envoy) ke West Papua pada tahun 2026.
“Sebagai anggota asosiasi MSG dan mitra dialog PIF, Pemerintah Republik Indonesia memiliki tanggung jawab moral, hukum, dan diplomasi internasional untuk merespons keputusan serta seruan kawasan Pasifik ini secara terbuka, rasional, dan konstruktif,” tulis berbagai organisasi yang menyatakan sikap bersama dalam siaran persnya, Sabtu (17/10/2026).
Katanya, di tengah dinamika diplomasi regional tersebut, realitas di lapangan menunjukkan bahwa rakyat Papua Barat masih menghadapi krisis hak asasi manusia dan keselamatan jiwa yang sangat mengkhawatirkan. Eskalasi konflik bersenjata yang meluas, peningkatan militerisasi, penyempitan ruang demokrasi dan sipil, serta perusakan lingkungan hidup terus berlangsung tanpa penyelesaian yang mendasar.
Secara khusus, penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi ekstraktif skala besar telah mengakibatkan perampasan tanah adat secara masif, pengambilalihan wilayah kelola masyarakat, perusakan sumber-sumber penghidupan lokal, serta penghancuran ruang hidup masyarakat adat Papua.
“Pengabaian hak-hak atas tanah ulayat ini memicu marginalisasi ekonomi dan krisis ekologis yang berkepanjangan. Dampak dari situasi ini diperburuk oleh krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.”
Berbagai pihak ini menyebut, sejak memuncaknya konflik bersenjata pada tahun 2018, dan operasi militer yang masih terus berlangsung di seluruh wilayah West Papua, lebih dari 127.031 warga sipil terpaksa menjadi pengungsi internal (internally displaced persons/IDPs).
Mereka hidup dalam ketidakpastian tanpa jaminan akses kesehatan, pangan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak, serta terpisah secara paksa dari tanah leluhur mereka.
Karenanya, sebagai anggota Dewan HAM PBB (periode 2024–2026), Indonesia dinilai memiliki kewajiban internasional untuk membuktikan komitmen HAM secara nyata, transparan, dan akuntabel.
Sebab, terdapat kesenjangan yang sangat mencolok antara retorika diplomasi Indonesia di tingkat global dengan kondisi riil yang dialami rakyat Papua.
“Kami mencatat sikap Indonesia yang gigih dalam memperjuangkan isu kemanusiaan dan hak asasi manusia di tingkat internasional, termasuk dukungannya terhadap Palestina dan upayanya mendorong penyelesaian konflik di Myanmar.”
“Namun, kami menegaskan bahwa komitmen yang sama terhadap kemanusiaan, HAM dan penanganan konflik juga harus diterapkan secara konsisten di dalam negeri, khususnya di Tanah Papua.”
Atas dasar kondisi krisis yang dialami rakyat Papua Barat saat ini, para pihak itu menyerukan dan mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah konkret.
Pertama, Akses Internasional Tanpa Syarat: Segera memberikan akses yang bebas, aman, dan tanpa hambatan kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), Pelapor Khusus PBB, pemantau HAM internasional, Delegasi Pemimpin Negara Pasifik, serta media independen internasional untuk melakukan pemantauan dan kunjungan langsung di seluruh wilayah Tanah Papua.
Kedua, Menindaklanjuti Keputusan MSG dan PIF: Memberikan respons resmi yang konstruktif terhadap keputusan Kaukus MSG dan Komunike PIF 2026, termasuk memfasilitasi dan menjamin kepastian kunjungan resmi UN OHCHR serta Misi Bersama Utusan PIF dan MSG ke Tanah Papua pada tahun 2026.
Ketiga, Tindakan Darurat untuk Pengungsi Internal dan Krisis Kemanusiaan: Mengambil langkah-langkah darurat untuk menangani kebutuhan kemanusiaan lebih dari 127.031 pengungsi internal (IDPs), mencakup pemenuhan hak atas pangan, layanan kesehatan, pendidikan, pemukiman yang layak, serta jaminan pemulangan yang aman, sukarela, dan bermartabat ke kampung halaman mereka.
Keempat, Perlindungan bagi Pembela HAM dan Warga Sipil: Menjamin perlindungan fisik dan hukum bagi pembela HAM, aktivis HAM, pembela tanah adat, saksi, korban dan penyintas pelanggaran HAM beserta keluarganya, jurnalis, tokoh adat, tokoh agama, serta organisasi pemuda dan perempuan, dan menghentikan segala bentuk intimidasi, kriminalisasi, serta tindakan pembalasan (reprisals) terhadap pihak-pihak yang menyuarakan HAM.
Kelima, Verifikasi Independen dan Akuntabilitas Hukum: Membuka ruang bagi verifikasi independen atas dugaan pelanggaran HAM berat, krisis pengungsi, serta dampak sosial-ekologis akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) dan operasi ekstraktif. Seluruh dugaan pelanggaran hukum harus diproses sesuai akuntabilitas dan peradilan yang transparan serta kredibel.
Keenam, Penyelesaian Konflik melalui Dialog Politik yang Inklusif: Memulai proses dialog politik yang kredibel, inklusif, dan bermakna untuk menyelesaikan akar masalah konflik Papua secara permanen, dengan melibatkan perwakilan sah rakyat Papua Barat, masyarakat adat, organisasi dan aktor politik, pimpinan gereja, perempuan, pemuda, serta organisasi masyarakat sipil Papua Barat.
“Kami menolak secara tegas segala bentuk respons Pemerintah Indonesia yang bersifat reaksioner, sekadar pencitraan diplomasi, atau narasi superficial yang mengesankan seolah-olah krisis HAM di Papua telah diselesaikan.”
Katanya, yang dibutuhkan oleh rakyat Papua saat ini adalah perubahan kebijakan yang nyata dan terverifikasi di lapangan, yang mencakup, penghentian operasi militer dan penarikan pasukan non-organik dari wilayah pemukiman warga sipil.
Penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan mega-proyek ekstraktif yang merampas tanah-tanah adat dan mengancam mata pencaharian masyarakat adat.
Pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh, penegakan keadilan hukum, dan komitmen terhadap dialog damai yang bermartabat.
Para pihak itu menyatakan kesiapan penuh untuk menerima, mendampingi, dan memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi PBB (OHCHR), Pelapor Khusus PBB, serta Tim Utusan Regional Pasifik (MSG & PIF) di seluruh wilayah Tanah Papua.
Jaringan masyarakat sipil, pimpinan gereja, lembaga adat, serta komunitas korban siap menyerahkan bukti, kesaksian, dan dokumen otentik secara langsung.
Menyerukan kepada PBB, negara-negara anggota PBB, MSG, PIF, dan komunitas internasional untuk aktif memantau situasi di West Papua serta memastikan agenda kunjungan internasional tidak lagi ditunda. Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB harus diuji melalui tindakan nyata.
“West Papua tidak boleh terus diisolasi dari dunia luar. Buka akses internasional, dengarkan suara korban, dan wujudkan akuntabilitas sekarang juga.”
Pernyataan sikap ini disepakati bersama oleh organisasi pemrakarsa, yaitu Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua – Institute for Human Rights Study and Advocacy – Papua, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Papua – Papua Legal Aid and Human Rights Association – Papua.
Bersatu Untuk Kebenaran (BUK) – United for Truth, West Papua Council of Churches (WPCC), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kaki Abu Sorong – Legal Aid Institute Kaki Abu Sorong.
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Tanah Papua – Commission for the Disappeared and Victims of Violence – Tanah Papua.
KEWITA Learning Initiatives Papua, Papuan Women’s Working Group (PWG), Lembaga Advokasi Peduli Perempuan Kabupaten Merauke (eL_AdPPer Merauke) – Institute for Women’s Advocacy and Care (Merauke Regency).
KPKC GKI di Tanah Papua – Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) – Evangelical Christian Church in the Land of Papua
Pernyataan Sikap Bersama ini juga didukung dan disahkan oleh jaringan masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, serta gerakan hak asasi manusia.
Individu pendukung / tokoh, yaitu Novita Opki – Pembela Hak Asasi Manusia Perempuan Independen, Rosa Moiwend – Pembela Hak Asasi Manusia Perempuan Independen.
Zandra Mambrasar – Pembela Hak Asasi Manusia Perempuan Independen, dan Melan Sorabut – Pembela Hak Asasi Manusia Perempuan Independen.
Adapun organisasi pendukung adalah Gerakan Rakyat Demokratik Papua (GARDA-P) – Papuan Democratic People’s Movement, West Papua National Authority (WPNA), KOWAKI Tanah Papua.
Gerakan Pembebasan Rakyat Papua (GEMPAR) – Papuan People’s Liberation Movement, Kainkain Karkara Byak – The Council of the Byak Tribe, JPIC Ordo Santo Augustinus – Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) – Order of Saint Augustine.
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Papua – The Indonesian Forum for Environment – Papua Regional Office, Lao Lao Media Pergerakan Rakyat Papua – Lao Lao Media – Papuan People’s Movement, Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) – Papua Foundation for Justice and Human Integrity.
Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari – Institute for Research, Study and Development of Legal Aid – Manokwari, KPKC Franciscans OFM Papua – Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) Franciscans Papua.
Tiki Jaringan HAM Perempuan Papua – Tiki Papuan Women’s Human Rights Network, Dewan Adat Papua (DAP) – Papuan Customary Council, Forum Kerjasama LSM (FOKER) Papua – Papua NGO Cooperation Forum.
Komunitas Peduli Lingkungan (LEPEMAWI) – LEPEMAWI Environmental Care Community, Timika, dan LBH Papua Merauke – Legal Aid Institute of Papua Merauke. (*)
Discussion about this post