Jayapura, Jubi – Utusan Khusus Vanuatu untuk Perubahan Iklim mengatakan kasus mereka di Mahkamah Internasional (ICJ) didasarkan pada argumen bahwa pihak-pihak yang merusak iklim melanggar hukum internasional.
Kasus ini meminta pendapat penasehat dari Pengadilan tentang tanggung jawab hukum negara-negara terkait perubahan iklim, dan puluhan negara menyampaikan tanggapan lisan.
Sidang dimulai di Den Haag, pada Senin (2/12/2024) pagi, waktu Belanda. Vanuatu, negara kepulauan Pasifik memprakarsai upaya untuk memperoleh pendapat hukum.
Ralph Regenvanu mengatakan kepada RNZ Morning Report yang dikutip jubi.id, Rabu (4/12/2024) bahwa mereka tidak hanya berbicara tentang negara-negara yang melanggar hukum iklim.
Ia menjabarkan argumen mereka sebagai berikut: “Perilaku seperti ini, yaitu mengeluarkan emisi yang membahayakan sistem iklim, yang membahayakan negara lain, sebenarnya merupakan pelanggaran hukum internasional, melanggar hukum, dan negara yang melakukannya harus menghadapi konsekuensi hukum.”
Ia mengatakan mereka ingin adanya garis batas, meskipun keputusan apa pun dari Pengadilan tidak akan mengikat.
“Kami mengharapkan adanya tolok ukur baru dalam hukum internasional yang pada dasarnya menyatakan bahwa jika Anda mencemari lingkungan dengan emisi gas rumah kaca global yang kumulatif, Anda menyebabkan perubahan iklim, maka Anda melanggar hukum internasional,” katanya.
“Saya pikir ini akan membantu memperjelas, bagi kami, proses negosiasi UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim) misalnya.”
Regenvanu mengatakan COP29 di Baku membuat frustrasi, karena negara-negara dengan emisi tinggi masih melakukan produksi bahan bakar fosil dan pengembangan ladang minyak dan batu bara baru.
Ia mengatakan putusan ICJ, meskipun tidak mengikat, akan dengan jelas mengatakan bahwa ‘hukum internasional mengatakan Anda tidak dapat melakukan ini’.
“Jadi setidaknya kita punya sesuatu, semacam garis batas.”
Pengajuan lisan ke Pengadilan diperkirakan memakan waktu dua minggu.
Aktivis perubahan iklim Pasifik lainnya mengatakan saat ini tidak ada konsekuensi bagi negara yang gagal memenuhi tujuan iklim mereka.
Direktur Perubahan Iklim Komunitas Pasifik (SPC) Coral Pasisi mengatakan opini hukum yang kuat dari ICJ mungkin dapat meminta pertanggungjawaban negara-negara pencemar karena gagal mencapai target mereka.
Pengadilan akan memutuskan dua pertanyaan:
Apa kewajiban negara berdasarkan hukum internasional untuk melindungi iklim dan lingkungan dari emisi gas rumah kaca?
Dan, apa akibat hukum bagi negara yang telah menyebabkan kerusakan signifikan pada iklim dan lingkungan? (*)
Discussion about this post