Jayapura, Jubi- Ketua Komite Parlemen Bipartisan untuk Urusan Bougainville, Papua Nugini, Dr. Marat menyampaikan laporan konsultasi publik nasional mengenai Referendum Bougainville di Parlemen hari ini, Selasa 2 Juni 2026 di Parlemen Nasional PNG di Port Moresby.
Laporan ini merupakan langkah signifikan dalam memenuhi tanggung jawab Parlemen yang berkelanjutan berdasarkan Perjanjian Perdamaian Bougainville dan Konstitusi Papua Nugini, seperti dikutip Jubi dari laman internet, tvwan.com.pg Rabu (3/62026).
Konsultasi nasional dirancang untuk mengumpulkan pemahaman komprehensif tentang perspektif dan sentimen masyarakat Bougainville mengenai pemerintahan masa depan mereka dan potensi kemerdekaan.
Dr. Marat menyoroti pentingnya melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan yang penting ini, karena sejalan dengan prinsip-prinsip perdamaian, demokrasi, dan penentuan nasib sendiri yang diuraikan dalam perjanjian perdamaian.
Beliau merinci temuan-temuan utama dari konsultasi tersebut, menekankan beragam pendapat yang diungkapkan oleh berbagai kelompok di seluruh negeri.
Dr. Marat mencatat perlunya transparansi dan pertimbangan menyeluruh atas pandangan-pandangan ini saat pemerintah melanjutkan diskusi tentang status politik Bougainville dan hubungannya dengan pemerintah nasional.
“Pertama, terdapat pengakuan kuat di seluruh konsultasi tentang pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas.
“Para peserta sering merujuk pada warisan konflik Bougainville dan menekankan perlunya Parlemen untuk mempertimbangkan hal ini dengan hati-hati, bertanggung jawab, dan komitmen yang jelas untuk melestarikan perdamaian yang telah dicapai melalui dialog dan rekonsiliasi selama bertahun-tahun.
Kedua, banyak peserta menyoroti pentingnya proses konstitusional.Terdapat penekanan kuat pada harapan bahwa pertimbangan Parlemen terhadap hasil referendum akan berjalan secara transparan dan sesuai dengan Konstitusi dan Perjanjian Perdamaian Bougainville, dengan mengakui bahwa kejelasan dan keterbukaan dalam proses dapat membantu menumbuhkan pemahaman dan kepercayaan publik.
“Ketiga, konsultasi menyoroti perlunya perencanaan yang cermat dalam mempertimbangkan pengaturan di masa depan. Para peserta mengangkat isu-isu terkait kapasitas pemerintahan, keberlanjutan ekonomi, dan pengembangan kelembagaan, menekankan pentingnya mengelola setiap transisi secara tertib dan bertanggung jawab.”
Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai cerminan suara rakyat tetapi juga sebagai panduan bagi para pembuat kebijakan saat mereka menavigasi kompleksitas masa depan Bougainville.
Dr. Marat menyerukan dialog dan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah nasional dan kepemimpinan Bougainville untuk memastikan proses yang damai dan inklusif ke depannya.
Sebagai penutup, beliau menegaskan kembali komitmen Komite Parlemen untuk menjunjung tinggi hak-hak rakyat Bougainville dan mendukung aspirasi mereka sesuai dengan kerangka kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Perdamaian Bougainville.
Beliau mendesak semua pemangku kepentingan untuk terlibat secara konstruktif dalam fase penting perjalanan Bougainville ini.
Banyak Anggota Parlemen selama debat menyerukan penundaan debat ke sesi Parlemen berikutnya karena para pemimpin ingin memiliki pemahaman yang jelas tentang laporan yang disajikan.
Konsultasi diadakan di lima lokasi yang mewakili semua wilayah utama negara: Goroka (Dataran Tinggi), Lae (Momase), Kokopo (Kepulauan Papua Nugini), Port Moresby (Selatan), dan Buka dan Arawa (Wilayah Otonom Bougainville).
Peserta termasuk berbagai lapisan masyarakat, seperti pemimpin komunitas, perwakilan gereja, kelompok perempuan dan pemuda, organisasi masyarakat sipil, akademisi, praktisi hukum, mantan dan pejabat publik saat ini, dan anggota masyarakat umum.
Keragaman peserta memastikan bahwa konsultasi tersebut mencakup berbagai perspektif, pengalaman, dan kekhawatiran.(*)
Discussion about this post