Jayapura, Jubi – Pengumuman Perdana Menteri baru Prancis, Michel Barnier, pada Selasa (1/10/2024), terkait Kaledonia Baru, termasuk pembatalan reformasi elektoral yang sangat sensitif, penundaan pemilihan lokal, dan pembentukan kelompok tingkat tinggi untuk melanjutkan pembicaraan politik, memicu reaksi beragam di kalangan politik Kaledonia Baru, wilayah Prancis di Pasifik.
Di pihak pro-kemerdekaan, yang sebelumnya kritis terhadap pendekatan Prancis, tanggapan positif namun hati-hati mulai muncul.
“Kami menyadari apa yang dipertaruhkan dan pengumuman ini penting. Sekarang kami harus menilai berdasarkan tindakan,” ujar Emmanuel Tjibaou, anggota parlemen Kaledonia Baru di Majelis Nasional, yang dikutip Jubi dari RNZ, Kamis (3/10/2024).
Presiden Partai PALIKA, Jean-Pierre Djaïwe, juga mengungkapkan optimisme dengan mengatakan, “Ini adalah kesempatan bagi mitra Kaledonia Baru untuk kembali ke meja perundingan guna mencapai kesepakatan politik.”
Delegasi bipartisan yang saat ini berada di Paris menyambut baik pengumuman ini dan menyebutnya sebagai awal baru bagi Kaledonia Baru. “Kami menyambut baik pengumuman PM Prancis yang menandai babak baru,” kata mereka dalam sebuah komunike.
Philippe Gomès, pemimpin partai Calédonie Ensemble yang moderat dan pro-Prancis, menambahkan bahwa dengan lebih banyak waktu, ada harapan baru bagi rakyat Kaledonia Baru untuk membangun kembali negara ini.
Delegasi ini berada di Paris untuk mengadvokasi pendanaan Prancis guna rencana rekonstruksi pascakerusuhan senilai €4,1 miliar selama lima tahun. Mereka juga menyambut baik misi parlemen Prancis yang akan datang, yang dipimpin oleh Gérard Larcher dan Yaël Braun-Pivet, serta dukungan dari kantor Perdana Menteri dan Kementerian Luar Negeri.
Sementara itu, pengumuman Barnier mengenai pembatalan reformasi elektoral dianggap sebagai langkah yang membuka kembali dialog politik dan komitmen untuk pemulihan ekonomi serta sosial jangka panjang. Pengesahan reformasi elektoral ini dianggap sebagai salah satu pemicu kerusuhan pada 13 Mei 2024, yang menewaskan sebelas orang, menghancurkan lebih dari 800 bisnis, dan menyebabkan kerugian finansial sebesar €2,2 miliar.
Namun, tidak semua pihak pro-Prancis merasa puas. Nicolas Metzdorf, anggota parlemen Kaledonia Baru, mengkritik pernyataan Barnier dan menyebutnya “tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan”. Metzdorf juga menyayangkan kurangnya komitmen keuangan dari Prancis untuk mengatasi krisis ekonomi dan sosial di Kaledonia Baru.
Sonia Backès, Presiden Provinsi Selatan dan pemimpin partai Les Loyalistes, juga tidak terkesan dengan pidato Barnier. Menurutnya, Barnier tidak memenuhi harapan Kaledonia Baru dan tidak memiliki wewenang untuk membuat pengumuman atas nama Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Partai-partai pro-kemerdekaan selama ini mengecam Prancis yang dianggap lebih berpihak pada kaum Loyalis. Namun, Menteri Luar Negeri Prancis, François-Noël Buffet, menegaskan bahwa salah satu prioritasnya adalah memulihkan ketidakberpihakan Prancis dalam dialog dengan semua pihak.
“Kami akan melakukannya dengan menghormati keyakinan semua orang dan keberagaman masyarakat Kaledonia Baru,” ujar Barnier.
Isu elektoral yang sekarang dibatalkan dan penundaan pemilihan lokal menjadi bagian dari diskusi politik masa depan Kaledonia Baru. Reformasi daftar pemilih diupayakan untuk memberikan kejelasan mengenai status kewarganegaraan di Kaledonia Baru, termasuk durasi tinggal minimal untuk memenuhi syarat sebagai pemilih.
Proses pembicaraan politik yang melibatkan semua pihak akan bertujuan mencapai kesepakatan mengenai masa depan politik Kaledonia Baru, termasuk mendefinisikan persyaratan pemilih untuk pemilihan provinsi. (*)
Discussion about this post