Jayapura, Jubi – Parlemen Papua Nugini (PNG) kembali bersidang minggu ini, dengan agenda utama berupa rencana oposisi untuk menggulingkan Perdana Menteri James Marape melalui mosi tidak percaya. Meski begitu, Marape mengaku yakin mampu menghadapi ancaman tersebut, dan mengatakan dirinya memiliki dukungan yang cukup untuk menghindari pemecatan.
Serangkaian upaya dari pihak oposisi untuk melengserkan Marape tahun ini belum membuahkan hasil. Pekan lalu, di sela-sela pertemuan Negara Kepulauan Pasifik di Tonga, Marape mengatakan dirinya tetap “santai” dan “yakin” menghadapi kemungkinan digulingkan .
Pihak oposisi sendiri belum menentukan pengganti Marape sebagai calon perdana menteri. Pemimpin oposisi, Douglas Tomuriesa, menyatakan bahwa posisi tersebut masih terbuka untuk siapa saja yang merasa mampu dan mendapat dukungan yang cukup.
Menjadi sorotan minggu ini adalah pembelotan signifikan dari Menteri Kesehatan Lino Tom, seorang anggota senior dalam pemerintahan Marape/Rosso. Tom mengungkapkan sejumlah masalah yang membuatnya berpindah haluan, seperti lemahnya penegakan hukum, ketidakmampuan polisi dalam mengendalikan kriminalitas, dan korupsi yang telah mengakar di lembaga-lembaga negara.
Selain itu, sebagai Menteri Kesehatan, Tom juga mengaku frustrasi dengan pemotongan anggaran di sektor kesehatan, yang menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan obat-obatan tepat waktu. “Saya berulang kali menyampaikan keluhan ini ke pemerintahan,” ujarnya, seperti dikutip jubi.id dari www.rnz.co.nz, Rabu (4/9/2024).
Tom juga mengkritik keputusan pemerintah Australia yang mengalokasikan jutaan dolar untuk pengembangan liga rugbi di PNG, padahal dana tersebut menurutnya bisa dialokasikan untuk sektor yang lebih mendesak.
Sementara itu, mantan menteri kabinet yang diskors, Bryan Kramer, juga telah beralih ke oposisi setelah Mahkamah Agung menunda keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kepemimpinan .
Koresponden RNZ Pacific, Scott Waide, mengatakan kecil kemungkinan sidang ini akan membahas isu-isu lain selain mosi tidak percaya, yang semakin menunda proses pengajuan referendum kemerdekaan Bougainville. (*)























Discussion about this post