Jayapura, Jubi – Perdana Menteri (PM) Papua Nugini (PNG) James Marape mengatakan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo, bahwa PNG tidak berhak mengkritik Jakarta atas apa yang disebutnya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua Barat.
“Kedua pemimpin berbicara di sela-sela KTT ASEAN di Jakarta, menegaskan kembali komitmen untuk mempertahankan dialog guna membangun hubungan yang lebih kuat dan saling percaya, yang telah dibuat ketika mereka bertemu di Port Moresby pada Juli 2023 saat Presiden Joko Widodo ke PNG,”demikian dikutip Jubi dari rnz.co.nz, Jumat (8/9/2023).
Marape mengatakan kepada Widodo bahwa dia abstain dalam mendukung upaya Papua Barat untuk bergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG), pada pertemuan bulan lalu lalu di Port Vila karena ULMWP.
”Tidak memenuhi persyaratan negara berdaulat penuh. Status keanggotaan Indonesia sebagai negara Melanesia di MSG sudah cukup, sehingga membatalkan tawaran ULMWP,” kata Marape.
Dia mengatakan mengenai tuduhan isu HAM, karena PNG mempunyai tantangannya sendiri, maka PNG tidak memiiliki dasar moral untuk mengomentari masalah HAM di luar yuridiksinya.
Presiden Indonesia mengatakan wakil Perdana Menteri PNG John Rosso akan diundang untuk menilai perkembangan yang terjadi di Papua Barat.
Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun hubungan saling percaya dan kerja sama dengan semua negara Pasifik, dan akan menyampaikan undangan kepada para pemimpin mereka untuk menghadiri Forum Negara Kepulauan Kepulauan (AIS) bulan depan di Indonesia.
Sementara itu, mengenai rencana proyek elektrifikasi di Provinsi Sepik Barat di Papua Nugini, kedua pemimpin berjanji memastikan proyek ini berjalan lancar dan selesai tepat waktu. (*)