Para ahli khawatir PNG dinginkan kemerdekaan Bougainville

Kemerdekaan

Jayapura, Jubi- Seorang akademisi Australia percaya,  Pemerintah Papua Nugini mungkin sedang bersiap untuk meninggalkan gagasan kemerdekaan untuk Bougainville. Meskipun pada 2027, wilayah otonom Papua Nugini berharap menjadi negara merdeka, setelah 97,7 persen warga Bougainville mendukungnya dalam referendum pada 2019.

Pekerjaan telah berlangsung dengan kedua pemerintah berkonsultasi dalam perjalanan ke depan, tetapi bulan lalu Bougainville menuduh Port Moresby menyeret rantai tersebut.

Anthony Regan, dari Australia National University, telah menghabiskan bertahun-tahun bekerja bersama Pemerintah Bougainville. Dia mengatakan sebelum pemilihan nasional tahun ini dan dengan Perdana Menteri, James Marape, sebagai Menteri Urusan Bougainville, pemerintah belum menunjukkan ke arah mana ia condong. Tetapi itu sekarang itu  mungkin berubah.

banner 400x130

“Sejak pemilihan, Perdana Menteri bukan lagi menteri [Urusan Bougainville]. Dia menunjuk seorang pengacara muda dari Dataran Tinggi untuk menjadi menteri sebagaimana dilansir  RNZ News

“Jadi saya pikir indikasinya adalah bahwa PNG bergerak ke arah mungkin mengatakan tidak.”tambahnya.

Regan mengatakan warga Bougainville juga prihatin dengan seruan Marape, agar semua orang PNG mengatakan tentang kemerdekaan atau sebaliknya dari Bougainville.

Dia mengatakan bagi warga Bougainville satu-satunya ujian  yang diperlukan adalah referendum gemilang ada 2019, sesuai dengan Perjanjian Damai. Dia mengatakan mereka merasa akan memberi perdana menteri amunisi untuk mengatakan tidak.

“Dia akan dapat mengatakan rakyat tidak ingin Bougainville merdeka, jadi saya tidak dapat mendukung kemerdekaan. Mereka melihatnya sebagai alasan untuk menjauh dari berurusan dengan ekspresi konstitusional pendapat Bougainville.”katanya.

Pendapat lain juga dikatakan peneliti dari Australian National University,  dalam artikelnya berjudul Interference allegations unravel Australia–Bougainville relations menyebutkan, Hubungan antara Australia dan Daerah Otonomi Bougainville berada dalam mode perbaikan setelah kunjungan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles ke Papua Nugini (PNG) pada Oktober 2022 untuk negosiasi mengenai perjanjian pertahanan Australia–PNG.

Keretakan itu berawal dari konferensi pers dengan Perdana Menteri PNG James Marape dan Richard Marles. Menanggapi pertanyaan tentang posisi Australia tentang tawaran Bougainville yang tertunda untuk mendapatkan kemerdekaan dari PNG, Marles menyatakan ‘peran kami adalah untuk mendukung Perdana Menteri dan pemerintah Papua Nugini dalam keputusan yang dibuatnya sehubungan dengan masa depan Bougainville, dan kami siap untuk melakukan itu’.

Pernyataan ini menjadi headline di media PNG. disebutkan ‘Australia mendukung PNG di Bougainville’. Presiden Bougainville Ismael Toroama menanggapi pernyataan Marles, mengatakan itu menunjukkan dukungan untuk PNG dan membahayakan netralitas Australia dalam masalah ini. Presiden Toroama mengutip tindakan Australia dalam perang saudara

Bougainville dan PNG sebagai bukti dukungan Australia untuk PNG, menyatakan  ‘Pemerintah Australiah yang melatih dan mempersenjatai Pertahanan Papua Nugini untuk berperang melawan warga Bougainville. Merekalah yang memasok kapal perang untuk mendatangkan malapetaka dan kekacauan di Bougainville’. Tanggapan ini membingkai Australia sebagai bermaksud untuk ‘mengacaukan hak Bougainville untuk menentukan nasib sendiri’.

Bougainville, sebuah provinsi di PNG, terlibat dalam perang saudara dengan pasukan pertahanan PNG dari tahun 1988 hingga 1998 yang mengakibatkan lebih dari 20.000 kematian dan menandai konflik paling kejam di kawasan Pasifik sejak Perang Dunia II. Perjanjian Perdamaian Bougainville yang ditandatangani pada tahun 2001, mengatur referendum yang akan dilakukan di Bougainville tentang masalah Kemerdekaan.

Mengutip East Asia Forum menyebutkan Referendum itu berlangsung pada 2019 dengan hasil 97,7 persen mendukung Kemerdekaan Bougainville. Perjanjian Damai juga menyatakan bahwa ‘hasil referendum akan tunduk pada ratifikasi (otoritas pengambilan keputusan akhir) dari Parlemen Nasional’. Ini berarti Parlemen PNG memiliki kekuatan tertinggi dalam memutuskan masa depan Bougainville terlepas dari hasil referendum.(*)

Comments Box

Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
banner 400x130    banner 400x130
banner 728x250