Jayapura, Jubi – Presiden Autonomous Bougainville Government (ABG), Ishmael Toroama, memperingatkan Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, untuk terus menerapkan perjanjian perdamaian Bougainville saat mereka mendekati tahap berikutnya dari negosiasi ‘kemerdekaan’.
Dia mengatakan mereka harus menghormati ketentuan perjanjian Era Kone.
Toroama mengajukan permohonan setelah Australia mengatakan akan mendukung Pemerintah PNG atas keputusan apa pun yang dibuatnya terkait aspirasi Bougainville untuk kemerdekaan politik dari PNG.
Dalam sebuah pernyataan, Toroama mengatakan, “Sejak berakhirnya perang saudara Bougainville dan penandatanganan Perjanjian Perdamaian Bougainville pada tahun 2001, Australia telah mempertahankan netralitasnya” sebagaimana dilansir https://www.thenational.com.pg/stick-to-peace-deal-marape-told.
“Ini adalah pertama kalinya jelas, tanpa banyak kejutan bagi kami, untuk mendukung Pemerintah PNG dalam masalah aspirasi kemerdekaan Bougainville. Sekarang menjadi jelas mengapa permintaan kami untuk sumber daya dan bantuan untuk kegiatan terkait persiapan kemerdekaan diabaikan,” katanya.
“Saya ingin mengingatkan Pemerintah Australia bahwa merekalah yang memicu krisis Bougainville melalui keterlibatan mereka dengan Rio Tinto ketika mereka menindas hak-hak rakyat Bougainville,” tambahnya.
Dia mengatakan pernyataan Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, adalah ‘ancaman terselubung’ kepada pemerintah dan rakyat Bougainville.
“Perjanjian Perdamaian Bougainville menguraikan proses penyembuhan dan jalan ke depan untuk Bougainville dan PNG melalui pendekatan damai yang didasarkan pada nilai-nilai inti dari tradisi dan budaya Melanesia kami,” katanya.
“Ini bukan sesuatu yang saya yakini akan dipahami oleh Pemerintah Australia,” tambahnya. (*)