Jayapura, Jubi – Gerakan Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis atau Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste, FLNKS, adalah aliansi partai politk pro kemerdekaan di Kaledonia Baru. Didirikan pada 1984 dalam konggres berbagai partai politik di Noumea ibukota Kaledonia Baru. Pendukungnya kebanyakan dari penduduk asli Kanak tetapi juga termasuk pendukung dari komunitas lain.
Saat itu semua front dan partai politik memilih Jean Marie Tjibou dari Union Caledonienne (UC) menjadi pemimpin pertama FLNKS. UC merupakan partai multi rasial, yang didukung oleh mayoritas rakyat Kanak dan kaum buruh Perancis, sehingga motto partai ini adalh “two colours one people”.
Platform partai ini waktu itu adalah memperjuangkan Kaledonia Baru sebagai wilayah otonom, namun dalam perkembangan selanjutnya mereka menuntut referendum bagi kemerdekaan Kaledonia Baru.
Jean Marie Tjibou lahir 30 Januari 1936 merupakan seorang politikus di Kaledonia Baru dan pemimpin gerakan kemerdekaan Kanak. Dia putra seorang kepala suku dan kemudian ditahbiskan menjadi imam Katolik tetapi akhirnya meninggalkan panggilan religiusnya dan hidup dalam aktivitas politik. Pada 4 Mei 1989, dia dibunuh bersama dengan Yeiwenen di Ouvea.
Peristiwa di Ouvea ini menyebabkan pemain sepak bola Perancis, Christian Karembeuw, ikut mengungsi ke Paris dan di sana ia sukses menjadi pesepak bola terkenal di Real Madrid dan timnas Perancis 1988.
Kini di Noumea, Gerakan FLNKS pro kemerdekaan dari Kaledonia Baru telah menandatangani nota kesepahaman dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia.
Demikian pemberitaan dari https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/471573/new-caledonian-separatists-sign-mou-with-west-papua-counterparts yang dikutip jubi.id Senin (25/7/2022) malam.
Kesepakatan itu telah ditandatangani oleh Roch Wamytan, Presiden Konggres Kaledonia Baru, dan pemimpin ULMWP, Benny Wenda, yang berkunjung, sebelumnya Wenda tiba di Port Villa Vanuatu karena mendapat undangan dari pemimpin Provinsi Sheefa Vanuatu yang merupakan saudara kembar dari warga Papua Barat.
Wamyatan mengatakan kepada La Premiere bahwa kedua wilayah tersebut terlibat dalam proses dekolonisasi dan emansipasi yang satu dengan Perancis dan yang lainnya dengan Indonesia.
”Kami menandatangani perjanjian ini karena masing-masing dari kami dihadapkan pada proses dekoloniasi dan emansipasi. Rakyat Papua Nugini dengan Indonesia dan kami dengan negara Perancis. Proses dekolonisasi ini belum berakhir bagi kami, telah pecah atas waktu, untuk sedikitnya,” kata Wamyatan.
Dikatakan bahwa memorandum itu bertujuan untuk saling mendukung secara internasional dan mengembangkan daftar tujuan bersama. Indonesia telah mengambil alih bagian barat dari Pulau New Guinea setelah referendum kontroversial 1969 yang didukung Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), dengan Papua Barat sekarang mencari prasasti di daftar dekolonisasi PBB.
Kaledonia Baru telah berada dalam daftar dekolonisasi PBB sejak 1986, dan antara 2018 dan 2021 telah mengadakan tiga referendum tentang kemerdekaan dari Perancis. Benny Wenda telah mengunjungi Vanuatu pada leg pertama perjalanannya ke Pasifik dari markasnya dalam pengasingan di London, Inggris.
Dia adalah tamu dari Komite Kemerdekaan Papua Barat Vanuatu. FLNKS akan memboikot pembicaraan Paris. Gerakan FLNKS pro kemerdekaan Kaledonia Baru mengatakan tidak akan menghadiri pembicaraan pada September 2022 tentang penandatangan Kesepakatan Noumea 1998 di Paris. Sebuah pertemuan khusus pimpinan gerakan memutuskan pada akhir pekan bahwa pembicaraan yang sah sekarang harus menjadi pembicaraan bilateral, yang melibatkan FLNKS dan Perancis sebagai negara penjajah.
Anggota Konggres FLNKS yang baru terpilih Laura Humunie mengatakan pembicaraan bilateral adalah satu satunya cara formal untuk menyampaikan pesan mereka ke negara Perancis.
“Kami ulangi, bahwa kami tidak akan pergi ke Paris karena bagi kami adalah cara yang sah untuk berbicara dengan negara kolonial Perancis. Mitra setia kami yang telah menandatangani no referendum, berarti mereka selaras dengan cita-cita negara Perancis,” katanya.
Desember lalu, lebih dari 96 persen menentang kemerdekaan dari Perancis dalam referendum yang diboikot oleh partai-partai pro kemerdekaan, yang menolak mengakui hasil tersebut sebagai hasil sah dari proses dekolonisasi. (*)
Discussion about this post