Oleh: Gasper Muabuay
Sebagai refleksi kaleidoskop 2025, perenungan ini ditujukan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat yang menaruh hasrat besar agar pariwisata Papua kembali bangkit seperti masa jayanya. Kita tentu ingat masih ketika salah satu bandara paling terkenal di Tanah Papua yang berada di Kabupaten Biak Numfor, Papua menjadi lintasan rutin penerbangan internasional.
Sejarah mencatat, setelah aktif sejak awal 1990-an, rute internasional di Bandara Frans Kaisiepo (FK) terhenti sebelum tahun 2000 akibat dampak krisis moneter global 1998 yang meruntuhkan berbagai sektor usaha. Namun, pada 28 September 2025 lalu, sebuah peristiwa bersejarah terjadi: pesawat maskapai Airnorth dari Australia kembali mendarat di Biak.
Peristiwa ini memicu euforia. Sayangnya, realitas di balik pendaratan itu perlu kita telaah lebih dalam. Pesawat tersebut hanya mengantar turis yang singgah (transit) beberapa jam sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan kapal pesiar (cruise ship) ke titik-titik wisata bahari di pesisir utara Papua hingga ke negara tetangga, Papua Nugini.
Sambutan hangat pemerintah daerah dan publikasi luas di media sosial seolah memberi kesan bahwa ini adalah awal dari penerbangan terjadwal rutin. Padahal, kenyataannya belum demikian.
Merajut Masa Lalu dan Pesawat Carteran

Peristiwa tahun 2025 ini mengingatkan penulis pada masa keemasan pariwisata Papua medio 1990-an. Saat itu, pemerintah pusat melalui program “Visit Indonesia Year 1991” bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Irian Jaya (sebutan saat itu) untuk menjadikan Bandara Frans Kaisiepo sebagai bandara transit rute strategis: Jakarta-Denpasar-Biak-Honolulu-Los Angeles, pergi-pulang (PP).
Jalur ini adalah urat nadi ekonomi-politik yang menghubungkan Amerika, Pasifik, dan Asia. Penulis menyaksikan sendiri bagaimana Kota Jayapura dan Wamena dibanjiri turis yang mengeksplorasi budaya dan alam Papua. Sebagai bagian dari program pelatihan kepramuwisataan Dinas Pariwisata saat itu, penulis merasakan betapa Papua memiliki jejak sejarah yang kuat sebagai destinasi dunia.
Kini, setelah puluhan tahun, alur selatan (Australia-Papua) menjadi harapan baru. Rute Darwin-Biak-Darwin diharapkan mampu mengembalikan status Biak sebagai gerbang internasional Tanah Papua, meskipun status penerbangan Airnorth kemarin barulah bersifat sewa (charter), bukan reguler terjadwal.
Dampak Kebijakan Strategis Pusat
Dukungan netizen terhadap Pemerintah Kabupaten Biak Numfor adalah hal positif. Namun, harus diakui bahwa kelancaran momentum ini adalah buah dari kebijakan strategis Presiden RI yang menetapkan 36 bandara berstatus internasional, termasuk empat di Tanah Papua: Frans Kaisiepo (Biak), Dortheys Hiyo Eluay (Sentani-Jayapura), Mopah (Merauke), dan Domine Eduard Osok (Sorong).
Penetapan ini, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025, bertujuan mendorong percepatan ekonomi dan pariwisata daerah. Kebijakan ini mengingatkan kita pada pola pembangunan Orde Baru yang bersifat top-down namun strategis. Jika kebijakan tersebut bagus untuk kemajuan, kita tidak perlu sungkan menjadikannya acuan, terlepas dari perbedaan rezim pemerintahan.
Respons Daerah dan Pelaku Profesi
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tergolong tanggap memanfaatkan izin ini. Langkah serupa seharusnya bisa diikuti oleh kabupaten/kota lain di Tanah Papua yang memiliki status bandara internasional. Kuncinya terletak pada kreativitas dan kepiawaian komunikasi pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan, baik kementerian, kedutaan besar, maupun maskapai asing.

Maximus Tipagau, pemilik Carstensz Adventures dan pemimpin Papua Mountaineering Association (PMA), menyambut baik tren ini. Namun, ia memberi catatan penting: orientasi wisatawan asing masih sangat terpaku pada Raja Ampat. Padahal, Papua memiliki potensi wisata minat khusus seperti Carstensz Pyramid di Mimika serta wisata bahari di Teluk Cenderawasih dan Nabire.
Dibutuhkan konektivitas antar-bandara di Bumi Cenderawasih. Begitu pesawat internasional masuk di Biak, harus ada akses yang lancar bagi wisatawan untuk melanjutkan perjalanan ke daerah lain di Papua. Harapan serupa muncul dari para pekerja transportasi di Biak. Mereka menginginkan agar penerbangan ini rutin, bukan sekadar momentum sesaat yang bersifat “euforia temporer”.
Pariwisata sebagai Poros Pembangunan
Pariwisata adalah simpul pembangunan yang sangat dipertimbangkan (very considerable development). Sektor ini memiliki efek domino (multiplier effect) yang luas—mulai dari pelestarian lingkungan melalui regenerative tourism, tumbuhnya ekonomi kreatif, hingga keterlibatan budaya masyarakat adat.
Kita berharap agar pariwisata Papua tidak lagi “tidur”. Kita ingin Papua menjadi destinasi “Wisata Pengalaman” (experience tourism) yang menawarkan interaksi autentik dengan komunitas lokal, sehingga pembangunan pariwisata tidak lagi bersifat Bali-sentris.
Jika trayek internasional Darwin-Biak dan rute internasional lainnya berjalan rutin, keterisolasian Papua secara global dan geopolitik selama beberapa dekade terakhir dapat dipatahkan. Papua akan kembali menjadi bagian dari pergaulan komunitas internasional. Sudah saatnya pintu gerbang itu dibuka lebar, bukan sekadar untuk turis yang menumpang lewat. (*)
Penulis adalah peminat isu sosial dan administrasi negara, tinggal di Port Numbay, Kota Jayapura.
























Discussion about this post