Memahami konsepsi isu Indo-Pasifik (2/3)

Oleh: Gasper Muabuay*

Konsep biogeografis bahari Indo-Pasifik diadopsi ke visi geopolitik. Kemudian sehubungan dengan makna “biogeografis bahari” Indo-Pasifik tersebut yang akhirnya diadopsi sebagai tema geopolitik.

Selanjutnya di lain momentum, AS mulai mengutip itu sebagai gagasan untuk menyebut zona maritim dua samudera di Asia dan Pasifik ini sebagai Indo-Pasifik.

Setelah itu, Amerika Serikat (AS) selaku “mind the product” dan pengguna pertama istilah Indo-Pasifik, mengambilnya untuk dijadikan visi global geopolitiknya. Kemudian merumuskan Indo-Pasifik sebagai tema sentral diplomasi internasional, termasuk negara-negara, maupun kelompok negara-negara sekutu dan mitra AS.

Kemudian mereka mengikuti jejak arahan AS dalam mengisukan konsepsi Indo-Pasifik ini. Misalnya, kelompok ASEAN yang juga beranggotakan Indonesia pun selaras dengan itu. Mengadopsi istilah Indo-Pasifik AS untuk dipergunakan sebagai tema-tema diplomasi regional kawasan.

Tema isu itu adalah pembangunan kawasan Indo-Pasifik yang stabil, bebas, terbuka, terhubung, makmur dan aman. Sehingga jelas bahwa ada negara-negara yang kemudian mengikuti kemauan AS selaku pemrakarsa visi produk konsep geopolitiknya.

Jika dirunut untuk memahami agak spesifik bagaimana pihak AS mulai mempromosikan konsep Indo-Pasifik ini, maka ketika pada masa Presiden Donald Trump, 2017, dalam KTT negara-negara APEC di Hanoi, Vietnam, Presiden Trump mengumumkan mengenai “Free and Open Indo-Pacific” (FOIP).

Selanjutnya, Presiden AS Joe Biden, sejak 2021, menggunakan istilah Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Pada November 2022 dalam forum KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, Joe Biden juga menyerukan “kita akan membangun Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, stabil dan sejahtera, serta tangguh dan aman.”

Selaras dengan promosi Indo-Pasifik oleh dua kepala negara AS itu, terkutip dari Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia di dalamnya ada cantuman “visi” “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka”, yang disampaikan Menlu AS Anthony Blinken melalui pidatonya pada 14 Desember 2021 di Universitas Indonesia, Jakarta.

Juga sesuai kutipan pendek dari “Lembar Data Lengkap” Kedutaan Besar AS di Indonesia, dikatakan, AS tetap berpedoman pada visi afirmatif berdasarkan strategi Indo-Pasifik, memperdalam kerja sama dan kolaborasi, untuk meningkatkan kapasitas regional, kesejahteraan bersama, dan kemajuan yang stabil.

Menurut penulis, itu menyiratkan makna bahwa AS selain beralasan ingin berkolaborasi dengan negara-negara mitra dalam tujuan pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran kawasan. Namun, itu agar visi besar konsepsi Indo-Pasifiknya dapat dilaksanakan tanpa aral oleh mitra diplomatiknya.

Sekaligus untuk mengimbangi dan membendung ambisi global Tiongkok dalam berbagai misi aspek; ekonomi, geopolitik, astronomi, hukum, keamanan, dll.

Perang visi Indo-Pasifik AS vs GDI-BRI China

Di sisi lain, bila diamati dari berbagai sumber, sedang terjadi perang visi geopolitik antara AS dan China. Sikap kontras perimbangan AS melalui isu Indo-Pasifik terhadap Tiongkok adalah bentuk perang visi.

Perang visi AS ini sangat menyasar China, yang gencar menebar daya pikat visi geopolitiknya untuk pembangunan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.

Sejak 7 September 2013 China menerapkan prakarsa jalur sutera sabuk dan jalan “Belt and Road Initiative” yang berakhir pada 2049. Sebagai strategi pembangunan global Tiongkok untuk pembangunan infrastruktur dan investasi di 152 negara dan organisasi internasional di Asia, Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika.

Dengan itu, Tiongkok bersedia menerima negara-negara, yang wilayahnya berada pada poros jalur lama dan baru sutera, untuk terlibat dalam program Global Development Initiative.

Tampak kawasan Indo-Pasifik diklaim pula oleh China, dengan alasan untuk pemberian layanan jasa pembangunan di negara-negara anggota BRI. Atau berdasarkan visi terhadap jalur-jalur perdagangan tradisionalnya di masa lalu.

Dan kini berlangsung, misalnya, melalui perdagangan antarnegara dengan beragam jenis produk massal Tiongkok. Sesuai spirit dan visinya, kebaikan itu akan dilakukan China secara alami seperti pada masa lalu, dan mungkin tanpa hambatan.

Satu contoh yang “hot trending”, yakni produk massal ekosistem kendaraan listrik ramah lingkungan China. Yang bukan lagi sekadar visi, tapi fakta yang tak dapat dipungkiri, akan mendominasi pasar Electric Vehicle (EV) dunia, termasuk Indonesia.

Dibanding beragam produk rival AS dan Eropa, yang belum tentu dapat terjangkau masuk ke negara-negara, yang warganya berpendapatan rendah/menengah.

Mengenai kemungkinan China menguasai pasar kendaraan listrik ini, juga terdapat pro-kontra dalam masyarakat kita. Di medsos, ada pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia selaku objek pasar produk, lebih baik merevitalisasi SDM dan teknologi, untuk menghadapi dominasi China ini.

Namun, pendapat itu juga tak produktif terhadap pandangan berbagai insan dan institusi dalam negeri, baik individu dan swasta, maupun regulator, yang justru dengan berbagai pertimbangan dan kebijaksanaan, mengharapkan kerja sama perdagangan Indonesia-China, dalam hal investasi asing ekosistem electric vehicle ini.

Hingga ternyata China sebagai produsen terbesar-tercepat dunia, terlihat memanfaatkan isu kendaraan listrik dan keunggulan komparatif produk lainnya melalui misi BRI-nya, sebagai materi diplomasi global yang ampuh.

Untuk terus abadi menandingi atau memerangi visi AS yang juga berdiplomasi dengan materi-materi komunikasi publisitas yang mirip, tapi tak sama melalui visi Indo-Pasifiknya.

Dan terkait isu kerja sama GDI Tiongkok dengan Indonesia, misalnya, dikutip dari situs Kemlu RI, Indonesia melalui Presiden Joko Widodo hadir dalam The Third Belt and Road Forum for International Cooperation dan melakukan kunjungan kenegaraan ke RRT pada 16-18 Oktober 2023 atas undangan Presiden Xi Jinping.

Ini artinya Indonesia sebagai negara dengan politik luar negeri bebas-aktif, tercetak sejarah hubungannya dengan program moderen BRI China. Bersambung. (*)

*Penulis adalah pemerhati isu sosial, tinggal di Papua