Jayapura, Jubi- Dalam pidatonya yang berapi-api pada sesi ke77 di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pekan lalu. Perdana Menteri Manasseh Sogavare menyerukan penghormatan internasional terhadap keputusan berdaulat Kepulauan Solomon untuk mengalihkan hubungan diplomatik dari Taipei ke Beijing.
Berselang dengan pernyataan Manasseh Sogavare di New York, pada 28-29 September di Washington DC, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah melakukan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dengan negara-negara Pasifik. Ini KTT pertama sejak Perang Dunia Kedua berakhir dan Amerika Serikat meninggalkan puing-puing serta tugu pendaratan Sekutu di negara-negara kepulauan di Pasifik.
Meminjam kata Sogavare, selama 80 tahun Amerika Serikat meninggalkan Pasifik dan yang tersisa hanya bom dan sisa-sisa amunisi perang.
“Amerika menempatkan seluruh upaya mereka di Pasifik pada kompetisi geostrategis [Perang Dingin], dan begitu ancaman [Soviet] hilang, Amerika tidak melihat alasan untuk berada di Pasifik lagi,” kata Patricia O’Brien , profesor sejarah di Program Studi Asia di Universitas Georgetown.
“[Itu] membuka peluang besar bagi Tiongkok begitu mereka siap untuk berekspansi ke Pasifik pada tahun 2000-an,”tambahnya sebagaimana dilansir politico.com.
Hal senada dikatakan Senator asal Kepulauan Hawaii negara bagian ke 50 Amerika Serikat Rep. Ed Casey (D-Hawaii), ketua bersama Kongres Kepulauan Pasifik Kaukus dan pendukung lama untuk hubungan AS yang lebih dekat dengan wilayah tersebut.
Dia mengatakan, bagi banyak penduduk Kepulauan Pasifik, simbol keterlibatan AS yang paling terlihat adalah sisa-sisa bekas medan perang Perang Dunia II seperti Guadalcanal di Kepulauan Solomon. Kekosongan pengaruh itu telah melumasi penjangkauan diplomatik Tiongkok yang stabil karena tidak adanya alternatif AS yang kompetitif.
“Kami telah melakukan hal-hal yang saya pikir bodoh seperti menutup kedutaan dan menghentikan Peace Corps … dan Tiongkok sibuk menawarkan bantuan kepada mereka dengan berbagai persyaratan, dan itu adalah pilihan yang sulit untuk dilakukan,” kata Ed Case.
Walau demikian ada kabar baik bagi AS, utusan khusus Presiden Joseph Yun mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri hampir memperbarui perjanjian kemitraan strategis dengan negara-negara Kepulauan Pasifik Palau, Mikronesia dan Kepulauan Marshall setelah enam bulan negosiasi intensif.
Pembaruan perjanjian tersebut, yang disebut Compacts of Free Association, akan secara efektif melindungi ketiga negara tersebut dari upaya tanpa henti oleh Beijing untuk menggantikan AS sebagai negara adidaya yang dominan di kawasan itu.
Namun Yun memperingatkan, agar AS tidak berpuas diri karena bersaing dengan Tiongkok untuk loyalitas negara-negara Kepulauan Pasifik lainnya. “Apa yang dicari negara-negara Pasifik adalah hubungan jangka panjang yang berkelanjutan dan bukan hanya [AS] yang memperhatikan sekarang dan nanti,” kata Yun.
Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare menegaskan, tidak ada kerja sama militer dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Namun bagi Amerika Serikat dan sekutunya bahwa Pakta keamanan kontroversial Beijing yang disegel dengan Kepulauan Solomon pada April telah membunyikan “lonceng alarm” tentang penetrasi diplomatik Tiongkok di wilayah tersebut.
Perjanjian itu—yang disimpulkan meskipun ada keberatan kuat dari AS, Australia, Jepang, dan Selandia Baru, namun hal ini telah berfungsi sebagai teguran atas pemutusan hubungan diplomatik AS dengan Oseania alias negara negara Pasifik.
Dan itu telah mendorong serangkaian penjangkauan diplomatik AS ke Kepulauan Solomon dan negara-negara Kepulauan Pasifik lainnya untuk membalikkan persepsi mereka bahwa AS telah meninggalkan kawasan itu.
“Keberhasilan RRT dalam merundingkan kesepakatan keamanan dengan Kepulauan Solomon telah benar-benar menciptakan rasa urgensi … pemerintah tertangkap basah dan sekarang dipaksa untuk mengejar ketinggalan,” kata Steve Chabot(R-Ohio), anggota peringkat subkomite House Foreign Affairs Asia, dalam sebuah pernyataan.
Kecurigaan AS tentang dampak pakta keamanan pada hubungan Kepulauan Solomon dengan AS tampaknya dibenarkan. Kepulauan Solomon menolak akses pelabuhan Penjaga Pantai AS bulan lalu karena “alasan birokrasi” yang tidak ditentukan dan kemudian memberlakukan moratorium sementara pada semua kapal angkatan laut asing
“[Ada] tampaknya ekspor Tiongkok [ke Pasifik Selatan] dari kedua teknologi dan pendekatan yang pada dasarnya dirancang untuk meniru elemen-elemen tertentu dari kepemimpinan otoriter,” kata Campbell.
Namun demikian juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin menegaskan, keterlibatan Tiongkok di Pasifik Selatan tidak bertujuan untuk menggantikan AS.
Wenbin menambah semua itu guna menumbuhkan hubungan dengan [negara-negara Kepulauan Pasifik] bukan tentang mencari ‘lingkup pengaruh’ dan tidak menargetkan pihak ketiga mana pun, ”kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok itu.
Ada konsensus bipartisan bahwa membalikkan ekspansi pengaruh Pasifik Selatan Tiongkok membutuhkan investasi dalam infrastruktur diplomatik AS
“Untuk memungkinkan mereka memilih AS, kita harus memiliki kehadiran diplomatik fisik, termasuk kedutaan besar dan duta besar di setiap negara Kepulauan Pasifik,” kata Sen. Marsha Blackburn (R-Tenn.), anggota Senat Komite Angkatan Bersenjata.
Tetapi bagi penduduk Kepulauan Pasifik lebih menginginkan jaminan bahwa kedutaan besar itu tidak akan menjadi mangsa pergeseran garis anggaran AS atau prioritas geostrategis. “Para pemimpin Pasifik tidak suka digunakan sebagai pion dalam kontes geopolitik ini,” kata Mihai Sora, peneliti di Program Kepulauan Pasifik Lowy Institute yang berbasis di Australia.
“Budaya Pasifik memiliki kenangan panjang dan akan membutuhkan waktu untuk memenangkan kepercayaan negara-negara Pasifik bahwa maksud strategis AS di kawasan ini benar-benar menguntungkan mereka.”tambahnya.
Memenangkan kepercayaan itu akan membutuhkan AS untuk memastikan bahwa pertemuan puncak minggu depan mencakup kiriman yang mengatasi masalah utama penduduk pulau. Dukungan diplomatik dan paket bantuan keuangan yang tidak ambisius
– seperti Biden senilai $150 juta yang dibagikan di antara 10 negara anggota ASEAN pada Mei – kemungkinan akan mengecewakan peserta KTT.
“[Tiongkok] pergi pulau demi pulau dari tingkat nasional ke tingkat desa. Saya tidak benar-benar berpikir bahwa AS memiliki pegangan tentang berapa banyak uang dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memerangi Tiongkok dengan cara yang sama, jadi mereka harus memikirkan cara lain untuk melakukannya, ”kata O’Brien.
“Saya pikir mereka benar-benar perlu membuat beberapa program jangka panjang besar yang membahas aksi iklim dan juga pemulihan ekonomi dan sosial dari Covid.”katanya.
Inisiatif untuk mengatasi ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh krisis iklim terhadap negara-negara Kepulauan Pasifik akan mendapatkan perhatian para pemimpin. Tiongkok telah membantu memperkuat terobosan diplomatiknya dengan diplomasi iklim yang ditujukan untuk mengatasi kekhawatiran tentang naiknya permukaan laut.
Utusan khusus Tiongkok untuk perubahan iklim, Xie Zhenhua, pekan lalu mengadakan “dialog perubahan iklim dan pertemuan pertukaran” di Beijing dengan perwakilan diplomatik dari Vanuatu, Samoa, Kiribati, Kepulauan Solomon, Mikronesia, Fiji dan Tonga, demikian laporan dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok.
Taruhan upaya AS untuk berhasil terlibat kembali dengan negara-negara Kepulauan Pasifik memiliki implikasi jauh melampaui Pasifik Selatan. Kesediaan dan kemampuan AS untuk membangun kembali alternatif yang kredibel untuk mmebujuk Tiongkok di kawasan itu, akan memengaruhi persepsi tekad AS di seluruh dunia.
“Jika AS tidak hadir, maka negara-negara lain di wilayah terjauh di seluruh dunia akan menyimpulkan, Amerika Serikat sedang mundur pada saat Tiongkok melakukan ekspansi secara agresif,” kata Sen. Tod Young (R-Ind).
“Jadi, jika kita tidak memberikan jaminan di Pasifik, maka itu bisa sangat merusak kepentingan kita di bagian lain dunia,”katanya menambahkan.(*)
