Jayapura, Jubi — Amnesty International mendesak pemerintah Selandia Baru untuk menerbitkan visa kemanusiaan baru bagi masyarakat Kepulauan Pasifik yang terdampak perubahan iklim.
Pemimpin masyarakat Kiribati, Charles Kiata, mengatakan kehidupan di negaranya kini semakin sulit akibat naiknya permukaan laut, badai yang lebih kuat, suhu ekstrem, dan kekeringan berkepanjangan.
“Segala aspek kehidupan — pangan, tempat tinggal, kesehatan — terdampak. Yang paling menyakitkan, masyarakat kami merasa terjebak. Mereka mencintai rumahnya, tetapi rumah itu perlahan menghilang,” ujarnya sebagaimana dikutip Jubi.id dari laman RNZ Pasifik, Jumat (10/10/2025).
Tanaman mati dan sumber air bersih semakin langka di negara kepulauan itu. Kiata menilai deportasi terhadap warga Kiribati yang melebihi batas waktu tinggal di Selandia Baru sangat tidak manusiawi.
*****************
Jubi.id adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media ini didirikan dengan sumberdana masyarakat melalui donasi dan crowd funding. Dukung kami melalui donasi anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
*****************
“Mendeportasi mereka kembali ke tanah yang terendam banjir atau tanpa air bersih bukan hanya kejam, tapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Pasifik kita,” katanya.
Direktur Eksekutif Amnesty International, Jacqui Dillon, meminta Selandia Baru menghentikan deportasi dan segera membuat visa kemanusiaan bagi warga Kiribati dan Tuvalu yang hidup dalam kondisi sulit akibat krisis iklim.
“Kami meminta pemerintah Selandia Baru menciptakan visa kemanusiaan khusus bagi mereka yang terdampak perubahan iklim dan bencana, agar dapat bermigrasi dengan bermartabat,” ujarnya.
Menurut Dillon, visa Pasifik yang ada saat ini seperti Recognized Seasonal Employers (RSE) dan Pacific Access Category (PAC) tidak memadai.
“Skema itu pada dasarnya seperti lotere diskriminatif — tidak menawarkan martabat maupun kemandirian,” katanya.
Ia menyoroti kasus Alieta (nama samaran), warga Kiribati dengan gangguan penglihatan yang harus menghapus namanya dari aplikasi PAC agar suami dan anaknya dapat bermigrasi ke Selandia Baru pada 2016.
“Alieta hanya bertemu putrinya sekali dalam 11 tahun terakhir. Jika kita berada di posisinya, apakah kita akan menganggap itu adil?” kata Dillon.
Pemimpin komunitas Tuvalu di Aotearoa, Fala Haulangi, mendesak agar Selandia Baru meniru Perjanjian Uni Falepili antara Tuvalu dan Australia yang memberi kesempatan bagi hingga 280 warga Tuvalu setiap tahun untuk tinggal, bekerja, dan belajar di Australia.
“PAC masih terlalu ketat. Jika Selandia Baru memiliki kebijakan seperti Falepili Agreement, itu akan sangat baik,” ujarnya.
Haulangi juga menanggapi kekhawatiran sejumlah pemerintah Pasifik bahwa skema tenaga kerja musiman dapat menyebabkan brain drain. Samoa, misalnya, menghentikan skema itu pada 2023 karena kehilangan banyak tenaga kerja terampil.
“Bukan tugas saya melarang orang pergi jika ada visa yang lebih manusiawi. Siapa saya yang bisa bilang ‘tetaplah di sana’?” katanya.
Dillon menegaskan, sebagian orang mungkin akan tetap tinggal, namun yang penting adalah kesempatan dan martabat untuk memilih. Sementara itu, Kiata menambahkan bahwa visa kemanusiaan akan memungkinkan migrasi yang lebih perlahan dan terencana, bukan karena terpaksa sebagai “pengungsi iklim”.
“Ini situasi yang saling menguntungkan — warga kami datang ke Selandia Baru dan turut berkontribusi secara ekonomi maupun sosial,” katanya.
RNZ Pacific melaporkan, Menteri Imigrasi Selandia Baru Erica Stanford belum memberikan komentar atas desakan tersebut.(*)
Iklan Layanan Masyarakat ini Dipersembahkan oleh PT. Media Jubi Papua
Discussion about this post